Ternak mati perlu diberikan ganti rugi uang tunai

Kamis, 02/12/2010

Semarang (Espos)–Anggota DPRD Jateng meminta agar pemerintah juga memberikan ganti rugi uang tunai bagi ternak sapi dan kerbau yang mati akibat letusan Gunung Merapi.

Pasalnya menurut anggota Komisi B DPRD Jateng Istajib, ternak sapi dan dan kerbau merupakan salah satu penopang utama perekonomi warga di lereng Gunung Merapi.

“Bila tak mendapatkan ganti rugi uang, kasihan warga karena kehilangan penopang perekonomian,” katanya kepada wartawan di Gedung Dewan Jl Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (2/12).

Pernyataan Istajib ini menanggapi pernyataan dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Prabowo Respatiyo Catrurroso bahwa hewan ternak sapi dan kerbau yang mati akibat letusan Gunung Merapi tak akan diganti dengan uang tunai.

Lebih lanjut Istajib menyatakan, saat ini warga sangat membutuhkan uang tunai guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setelah harta bendanya ludes diterjang wedhus gembel.

“Kalau terkendala masalah dana, ganti rugi uangnya tak perlu sampai 100%, tapi 50% dari harga sapi,” tandasnya.

oto


ARTIKEL LAINNYA
Sejumlah anak-anak melihat kambing-kambing mati karena serangan hewan misterius di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus. Minggu (10/9/2017). (IST/dok. Pemdes Purwodadi) Warga Akan Diajari Buat Perangkap Jebakan Hewan Liar
BANDARA KULONPROGO : Hasto Pastikan Angkasa Pura Siap Ganti Rugi aset
Seremoni peletakan batu pertama dilakukan oleh Penjabat Bupati Kulonprogo Budi Antono di lahan relokasi tanah desa wilayah Glagah, Kecamatan Temon, Kulonprogo, Jumat (7/4/2017). (Rima Sekarani I.N./JIBI/Harian Jogja) Warga Terdampak Bandara Kulonprogo Tidak Mau Pindah Sebelum Hunian Relokasi Selesai Dibangun
Suasana pengundian hadiah Untung Beliung Britama IX di Atrium Hartono Mall, Minggu (4/9/2016). (Bernadheta Dian Saraswati/JIBI/Harian Jogja) BANDARA KULONPROGO : BRI Siap Tampung Pencairan Ganti Rugi Proyek Bandara
Warga diberikan penjelasan akan detail ganti rugi yang akan didapat atas pembangunan bandara Temon di Balai Desa Glagah, Glagah, Temon, Kamis(23/6). Pada minggu pertama musyawarah bentuk ganti rugi sejumlah polemik mulai muncul antara lain perbedaan ganti rugi bangunan ilegal dan warga yang menginginkan ganti rugi dalam bentuk uang dan relokasi. (Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja) BANDARA KULONPROGO : Anggaran Pembebasan Lahan Mencapai Rp8 Triliun