Batalkan Permendikbud Full Day School, Presiden Terbitkan Perpres

Senin, 19/6/2017
Arys Aditya/Antara/JIBI
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat bertegur sapa dengan puluhan murid MIM Tanjungsari Gunungkidul, Minggu (9/4/2017). (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat bertegur sapa dengan puluhan murid MIM Tanjungsari Gunungkidul, Minggu (9/4/2017). (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)

Presiden akan menerbitkan perpres baru untuk menggantikan aturan 5 hari sekolah dalam Permendikbud tentang Hari Sekolah.

Harianjogja.com, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin didampingi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meningkatkan regulasi 5 hari sekolah dari peraturan menteri menjadi Peraturan Presiden (perpres).

“Di dalam penyusunannya, akan melibatkan selain menteri-menteri terkait; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, mungkin juga ada kaitannya dengan Menteri Dalam Negeri juga akan melibatkan nanti ormas Islam termasuk melibatkan MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lain,” kata Ma’ruf Amin dalam jumpa pers seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/6/2017).

Sebelumnya, Mendikbud telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 23/2017 Tentang Hari Sekolah pada 9 Juni 2017. Aturan ini mengatur waktu sekolah selama 5 hari masing-masing 8 jam dengan mendapat pendidikan pelajaran dan kegiatan program penguatan karakter.

Ma’ruf menambahkan pemberlakuan regulasi tersebut akan menunggu Perpres yang akan memperkuat lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah Diniyyah. “Nanti akan bisa dirumuskan bentuk penguatan dan kerja samanya seperti apa dan aturan-aturan tambahan apa nanti yang akan dimunculkan dalam rangka melakukan penguatan,” ucap Ma’ruf, menjelaskan. Baca juga: Gaduh Kebijakan 5 Hari Sekolah, Mendikbud Mengaku Dapat Restu Presiden.

Sementara itu Muhadjir menjelaskan saat ini Permendikbud No. 23/2017 belum dilaksanakan. Muhadjir menuturkan langkahnya menerbitkan Permendikbud itu berdasarkan persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebutkan, persetujuan tersebut didapatkan dalam Rapat Terbatas (Ratas) bertema Tindak Lanjut Nation Branding 3 Februari 2017 lalu.

“Jadi, saya mau klarifikasi kalau saya tidak bergerak sendiri dalam menerbitkan aturan [lima hari sekolah] itu. Kebijakan itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden,” ujarnya seusai konferensi pers bersama Ketua Umum Majelis Ulama Maruf Amin di Kantor Presiden, Senin (19/6/2017).

Dalam risalah ratas yang diteken oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Februari 2017 tersebut, disebutkan bahwa, “Presiden menyetujui usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait upaya menyinkronkan libur sekolah dengan libur pegawai, sehingga hari Sabtu dan Minggu dapat digunakan sebagai waktu berlibur masyarakat untuk menikmati kekayaan budaya dan alam Indonesia. Oleh karena itu, hal tersebut agar ditindaklanjuti.”


ARTIKEL LAINNYA
Kover film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. (istimewa/wikipedia) Begini Alasan Mendikbud Larang Anak-Anak Menonton Film G30S/PKI
Ada Apa Dengan Cinta 2 (Instagram.com) Mendikbud Putar Lima Film Ini di Jepang
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri menyaksikan siswa SMK Wisuda Karya Kudus melakukan praktik pembubutan di ruang praktik SMK Wisuda Karya Kudus, Jumat (8/9/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Akhmad Nazaruddin Lathif) PENDIDIKAN SOLO : Kepala SMK Solo Minta Ada Jaminan Kerja untuk Lulusan SMK
Peserta mengikuti lomba yel saat acara Lomba Cerdas Cermat dan Kreativitas Pendidik PAUD 2014 di Hotel Novotel Solo, Sabtu (5/4/2014). Rangkaian lomba tersebut dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pengajar pendidikan anak usia dini (PAUD). (Septian Ade Mahendra/JIBI/Solopos) Presiden Jokowi Minta Pemda Alokasikan Anggaran Gaji Guru PAUD
Ilustrasi kegiatan belajar siswa SMK. (JIBI/Solopos/Dok.) Jawab Kritik Menaker, Mendikbud Janji Ganti Kurikulum SMK