Defisit Anggaran APBN-P 2017 Diprediksi Melebar

Senin, 19/6/2017
Edi Suwiknyo/JIBI/Bisnis
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) doidampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kiri) serta Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meninjau jalan tol Semarang-Solo, wilayah Tuntang, Kabupaten Semarang, Jateng, Jumat (17/2/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Aji Styawan)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kiri) serta Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meninjau jalan tol Semarang-Solo, wilayah Tuntang, Kabupaten Semarang, Jateng, Jumat (17/2/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Aji Styawan)

Menteri Keuangan memprediksi defisi anggaran APBN-P 2017 diprediksi melebar hingga 2,6%.

Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah memproyeksikan defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2017 bakal melebar hingga 2,6%. Pelebaran defisit tersebut bakal terjadi seiring resiko shortfall penerimaan dan pembengkakan anggaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan risiko shortfall penerimaan tahun ini mencapai Rp50 triliun dan pembengkakan anggaran senilai Rp10 triliun. Pembengkakan anggaran itu salah satunya dikarenakan kebutuhan anggaran untuk sejumlah kegiatan salah satunya Sea Games yang anggarannya mesti dialokasikan tahun ini.

“Kami akan tetap jaga defisit di bawah 3%. Awal tahun kemarin defisit 2,41% mungkin akan sedikit pelebaran 2,6% karena ada perubahan-perubahan,” kata Sri Mulyani, Senin (19/6/2017).

Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan pemerintah akan menghitung semua sektor untuk mendapatkan postur belanja yang mendesak. Namun pada saat bersamaan mereka juga akan menjaga subsidi supaya tidak menganggu kelanjutan daya beli masyarakat.

Di samping itu, untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah melalui otoritas pajak juga akan menyisir sejumlah sektor yang selama in belum tergarap potensi perpajakannya. Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah sangat serius untuk memperbanyak basis data untuk menggali potensi perpajakan.

“Kami akan memperbaiki basis daya agar potensi-potensi pajak yang telah diidentifikasi benar-benar kita enforce,” jelasnya.

Adapun soal risiko shortfall tersebut pemerintah mengakui bahwa kinerja penerimaan perpajakan tahun ini penuh tantangan. Pasalnya, hingga akhir Mei 2017, realisasi penerimaan khususnya di sektorpenerimaan perpajakan (termasuk PPh Migas dan Bea Cukai) masih berada di kisaran Rp463,5 triliun atau 30,9%.

Selain realisasi penerimaan yang masih 30,9%, penerimaan pajak semester II pemerintah mesti bekerja ekstra keras. Sebab, tahun lalu penerimaan pajak semester dua ditopang realisasi pengampunan pajak atau tax amnesty. Sedangkan tahun ini praktis belum ada potensi jangka pendek yang bisa menyelamatkan penerimaan pemerintah.


ARTIKEL LAINNYA
HARI ANTIKORUPSI : Menkeu Minta Direktorat Jenderal Pajak Belajar Cara KPK Bangun Reputasi
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua dari kiri), Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi (kedua dari kanan), dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kanan) menghadiri Sosialisasi Kebijakan Amnesti Pajak di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/8/2016) malam. (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo) Pengesahan Calon Dirjen Pajak, Presiden Jokowi Belum Sreg
Bupati baru Klaten, Sri Mulyani. (JIBI/Solopos/Antara/Wisnu Adhi N.) Bupati Klaten Sri Mulyani Tantang Pejabat OPD Tunjukkan Kinerja
Bupati baru Klaten, Sri Mulyani. (JIBI/Solopos/Antara/Wisnu Adhi N.) Foto Bupati Baru Klaten Dilantik
pelantikan Bupati Klaten. BUPATI KLATEN : Lantik Sri Mulyani, Ini Pesan Ganjar…