Ada Bandara Internasional, Warga Kulonprogo Harus Waspada Orang Asing

Rabu, 22/11/2017
timnas indonesia, puerto rico
Pemain Puerto Rico keluar dari Bandara Adisutjipto, Sleman, Jumat (9/6/2017). (JIBI/Harian Jogja/Galih Eko Kurniawan)

Pengawasan orang asing tidak hanya menjadi tugas kantor imigrasi

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pengawasan orang asing tidak hanya menjadi tugas kantor imigrasi. Dibutuhkan pula dukungan dari lembaga pemerintah lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jogja, Didik Heru Praseno Adi dalam rapat tim pengawasan orang asing (Timpora) di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kulonprogo, Selasa (21/11/2017) kemarin.

“Karena luasnya wilayah, tidak mungkin melakukan pengawasan ke seluruh pelosok sehingga kerja sama dengan seluruh pihak terkait sangat diharapkan,” kata Didik.

Didik memaparkan, prosedur perizinan bagi warga negara asing yang ingin tinggal menetap di Indonesia diberlakukan secara ketat. Hal tersebut diantaranya untuk memastikan agar keberadaan orang asing dapat memberikan manfaat bagi negeri, misalnya mempunyai keahlian khusus atau berminat menanam investasi.

Penindakan hukum bisa dilakukan terhadap orang asing yang diketahui melakukan kegiatan berbahaya, mengancam keamanan, melanggar ketertiban umum, atau melanggar peraturan perundangan secara umum.

Namun, Didik mengakui saat ini banyak kegiatan orang asing yang belum bisa dipantau secara optimal, terutama mereka yang statusnya tidak tinggal menetap.

Didik lalu mengharapkan partisipasi yang lebih aktif dari Pemkab Kulonprogo. Apabila dijumpai adanya pelanggaran yang berhubungan dengan orang asing, dia meminta dilakukan tindakan tegas sesuai peraturan berlaku.

Jika tidak mampu menyelesaikan sendiri, segera limpahkan ke Kantor Imigrasi Kelas I Jogja untuk ditindaklanjuti. “Jika pelanggarannya jelas dan infonya valid, dapat juga dilakukan operasi gabungan,” ujar Didik.

Pemkab Kulonprogo juga diharapkan tegas terhadap investor asing yang berminat melakukan penanaman modal. Mereka harus selalu diarahkan untuk mengurus perizinan sesuai ketentuan.

“Jangan sampai izin tidak lengkap atau tidak diurus sehingga harus sampai dideportasi,” ucap dia.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kulonprogo, Tri Wahyudi mengatakan, keberadaan orang asing di Kulonprogo masih sangat sedikit. Hal itu mengingat baru ada perusahaan asing yang membuka usahanya di kabupaten tersebut.

Meski begitu, pihaknya menyadari jumlah orang asing yang berkegiatan di Kulonprogo bakal semakin banyak seiring dengan adanya pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Tri pun menyatakan siap mendukung upaya pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jogja. “Lalu lintas orang asing mestinya akan tambah banyak seiring dengan target operasional bandara tahun 2019. Jadi perlu disiapkan bagaimana antisipasinya,” ungkap dia.


ARTIKEL LAINNYA
Puluhan warga berusaha menghentikan kegiatan land clearing terhadap Pakualaman Ground (PAG) yang selama ini dimanfaatkan sebagai lokasi tambak udang di wilayah Dusun Kretek, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kulonprogo, Senin (28/8/2017). (Rima Sekarani I.N/JIBI/Harian Jogja) Angkasa Pura Ingin Berdialog dengan Warga Penolak Bandara
Warga dan aktivis penolak Bandara Baru Kulonprogo melakukan penanaman pohon pisang dan patok, Sabtu (13/1/2018). (Beny Prasetya/ Harian Jogja) BANDARA KULONPROGO : 6 Mortir yang Ditemukan di Lahan IPL NYIA Berstatus Gagal Ledak
Warga melihat alat berat sedang merobohkan sebuah rumah milik warga di atas lahan Izin Penetapan Lokasi New Yogyakarta International Airport (NYIA), Desa Kragon II, Desa Palihan, Senin (8/1/2018). (Uli Febriarni/JIBI/Harian Jogja) BANDARA KULONPROGO : 6 Mortir Ditemukan di Lahan IPL NYIA
PT Angkasa Pura 1 mulai memasang plang himbauan dan kepemilikan di 4 desa terdampak bandara, Temon, pada Rabu (5/10/2016). (Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja) PT Angkasa Pura Mengaku Sulit Menempuh Jalan Dialog dengan Penolak Bandara
Salah seorang relawan penolak NYIA yang menderita luka saat terjadi kericuhan di tengah pelaksanaan land clearing tahap kedua, di Desa Glagah, Selasa (9/1/2018). (Uli Febriarni/JIBI/Harian Jogja) Gara-Gara Land Clearing NYIA Kapolsek Temon Dibidik Polda