PILKADA MADIUN 2018
Seluruh Peserta Pilkada Kota Madiun Berkomitmen Berantas Korupsi

Minggu, 14/1/2018
Ilustrasi pemilihan umum kepala daerah (JIBI/Harian Jogja/Istimewa)
Ilustrasi pemilihan umum kepala daerah (JIBI/Harian Jogja/Istimewa)

Pilkada Madiun 2018, seluruh paslon wali kota dan wakil wali kota Madiun berkomitmen memberantas korupsi.

Harianjogja.com, MADIUN — Seluruh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Madiun berkomitmen untuk memberantas korupsi di Kota Madiun. Komitmen ini penting dilaksanakan karena wali kota yang sebelumnya divonis bersalah atas kasus korupsi.

Pasangan calon yang menyatakan komitmen pemberantasan korupsi yaitu paslon jalur perseorangan Harryadin Mahardika dan Arief Rahman; paslon yang diusung PKS, Gerindra, dan Golkar yaitu Yusuf Rohana dan Bambang Wahyudi; serta paslon yang diusung PDIP, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat yaitu Maidi dan Inda Raya.

Calon wali kota Madiun, Mahardika, menegaskan masyarakat tidak boleh melupakan kasus korupsi yang dilakukan wali kota sebelumnya. Dua kali masa kepemimpinan Pemkot Madiun berakhir di penjara karena kasus korupsi.

Dia berkomitmen untuk memutus rantai korupsi yang selama ini terjadi di Pemkot Madiun.

“Jangan sampai melupakan kasus korupsi yang pernah dilakukan oleh wali kota Madiun sebelumnya. Kalau melupakan berarti kita tidak berusaha menjadi yang benar-benar. Dua kali kepemimpinan selalu tersangkut kasus korupsi,” jelas Mahardika kepada wartawan seusai mendaftar di KPU Kota Madiun, Senin (8/1/2018).

Menurut dia jangan sampai Kota Madiun dianggap tempatnya koruptor. Atas hal itu, dirinya berkomitmen untuk memberantas korupsi.

Calon wali kota Madiun yang diusung PKS, Golkar, dan Gerindra, Yusuf Rohana, juga menyampaikan hal yang sama. Dia berkomitmen untuk memutus mata rantai korupsi dan budaya tidak baik yang selama ini ada.

Selain itu, dia akan melanjutkan pembangunan yang selama ini sudah berlangsung. Kebijakan yang sebelumnya baik juga harus dipertahankan.

Sementara itu, calon wali kota Madiun, Maidi, juga menyampaikan komitmen yang sama dalam pemberantasan korupsi. Pemerintahan juga akan mencoba e-planning dan e-budgeting.

“Mulai 2018 ini kebijakan remunerasi bagi ASN juga akan diterapkan sehingga gaji cukup. Sehingga terwujud pemerintahan yang bersih,” kata Maidi pada Rabu (10/1/2018).


ARTIKEL LAINNYA
Ilustrasi pemilihan umum kepala daerah (JIBI/Harian Jogja/Istimewa) PILKADA MADIUN 2018 : KPU Kabupaten Madiun Tagih LHKPN 3 Pasangan Cabup-Cawabup
Dua polisi berjaga di tempat pendaftaran calon wali kota dan calon wakil wali kota Madiun di kantor KPU setempat, Selasa (9/1/2018). (Abdul Jalil/JIBI/Madiunpos.com) PILKADA 2018 : 3 Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Belum Penuhi Syarat
Ilustrasi pemilihan umum kepala daerah (JIBI/Harian Jogja/Istimewa) PILKADA MADIUN 2018 : KPU Kota Madiun Minta Peserta Pilkada Segera Laporkan Akun Medsos
Ilustrasi pilkada langsung (JIBI/Dok) PILKADA 2018 : 3 Tim Dibentuk untuk Memverifikasi Ijazah Peserta Pilbup Madiun
Salah satu baliho bergambar Sekda Madiun Maidi yang dipermasalahkan Panwaslu Kota Madiun terpasang di kawasan Stasiun Madiun. Foto diambil pada tanggal 22 Desember 2017. (Abdul Jalil/JIBI/Madiunpos.com) PILKADA MADIUN 2018 : Cawali Kota Madiun Maidi Ditegur Panwaslu terkait Baliho