Pengrajin Melikan Minta Izin Manfaatkan Bukit Bendo untuk Bahan Baku Gerabah

Selasa, 13/2/2018
Anak-anak SDIT Hidayah Ngawen, Ngawen, Klaten, belajar membikin kerajinan dari tanah liat di Kampung Wisata Gerabah Desa Melikan, Wedi, Klaten, Sabtu (25/11/2017). (Cahyadi Kurniawan/JIBI/Solopos)
Anak-anak SDIT Hidayah Ngawen, Ngawen, Klaten, belajar membikin kerajinan dari tanah liat di Kampung Wisata Gerabah Desa Melikan, Wedi, Klaten, Sabtu (25/11/2017). (Cahyadi Kurniawan/JIBI/Solopos)

Pemdes Melikan meminta izin pemanfaatan bukit Perhutani sebagia bahan baku gerabah.

Harianjogja.com, KLATEN — Pemerintah Desa Melikan menyurati Gubernur Jawa Tengah terkait permohonan pengrajin gerabah di desa setempat untuk memanfaatkan bukit milik Perhutani sebagai bahan baku.

Sekretaris Desa Melikan, Sukanta, mengatakan surat itu dikirim sekitar sebulan lalu melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten. Dalam surat itu, ia mengajukan izin pemanfaatan bukit Bendo milik Perhutani seluas 1,8 hektare. Jika disetujui, lahan itu bisa digunakan untuk memenuhi bahan baku pengrajin hingga 200 tahun.

Namun, jika ditambang dengan sistem terasering, lahan yang ada bisa untuk mencukupi kebutuhan bahan baku 50-80 tahun. “Semoga surat sudah diterina gubernur dan harapan kami bisa diizinkan,” kata dia, saat ditemui solopos.com di Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Selasa (13/2/2018).

Tak hanya itu, belum lama ini permohonan pengrajin juga disampaikan kepada anggota DPR RI, Aria Bima. Aria Bima menyatakan siap membantu menyampaikan aspirasi warga Melikan kepada Gubernur Jateng.

Sukanta khawatir jika pengrajin tidak mendapatkan izin pemanfaatan bukit, pengrajin hanya memiliki dua kemungkinan, yakni mencuri tanah atau berhenti jadi pengrajin. “Semua pengrajin terancam pensiun dan sentra ekonomi di Pagerjurang akan lumpuh,” tutur dia.

Kepala Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Sondhy Purwoko, mengatakan Diskop dan UKM Jateng siap memfasilitasi usulan pengrajin untuk mendapatkan izin pemanfaatan dari gubernur.

Ia menyarankan agar Pemerintah Desa dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Disdagkop UKM Klaten, Bapppeda, dan lainnya menggelar musyawarah soal izin pemanfaatan lahan Perhutani. Pemda seharusnya melakukan kajian terlebih dahulu bagaimana pemanfaatan lahan itu. “Kami sangat concern dengan gerabah Melikan,” kata dia, Selasa.

Menurut Sondhy, gerabah Melikan memiliki nilai strategis dalam industri gerabah Jawa Tengah. Kendati demikian, menurut informasi yang dihimpun Dinas, kualitas gerabah Melikan lebih rendah dibanding produk serupa asal Vietnam.

Gerabah Melikan cenderung gampang pecah. “Kenapa ini turun karena mengandalkan kasongan di Jogja. Kasongan awalnya juga melayani pasar domestik dan ekspor. Namun, karena kualitasnya yang mudah pecah, gerabah Melikan kalah dengan gerabah Vietnam,” beber dia.

Sondhy menyebutkan gerabah Melikan selama ini dipakai untuk kebutuhan lokal seperti rumah makan, restoran, kebutuhan perkakas warga, dan lainnya. “Ini yang akan kami poles menjadi gerabah masa kini,” terang Sondhy.


ARTIKEL LAINNYA