Setoran PPN Dalam Negeri Tertekan

Harianjogja.com, JAKARTA — Selain memengaruhi kinerja neraca perdagangan, tingginya impor juga mulai menekan performa penerimaan PPN dalam negeri.

Data Direktorat Jenderal Pajak per Oktober 2018 menunjukkan pertumbuhan PPN dalam negeri hanya 8,9% atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh pada angka 12,97%. Kinerja PPN dalam negeri tersebut jauh berbeda dengan pertumbuhan PPN impor yang mampu tumbuh 28,1%.

Jika dibedah berdasarkan jenisnya, PPN dalam negeri merupakan satu-satunya jenis pajak yang mengalami kontraksi dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Sementara itu, jenis pajak lainnya mulai dari PPh 21, badan, orang pribadi hingga pajak yang terkait dengan impor tumbuh positif.

Adapun pemerintah mengakui bahwa penerimaan PPN dalam negeri memang tertekan dibandingkan dengan tahun lalu. Mereka menyebut penyebab perlambatan kinerja PPN dalam negeri dikarenakan oleh penguatan PPN impor yang kemudian mengakibatkan jumlah kredit pajak untuk PPN dalam negeri meningkat (PPN Impor merupakan kredit pajak PPN Dalam Negeri) sehingga pada akhirnya setoran PPN dalam negeri melambat.

"Naiknya kinerja PPN impor ini memang starting point-nya sebenarnya menjelaskan kenapa PPN tumbuhnya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu," kata Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal kepada Bisnis, pekan lalu.

Dalam konsep pajak, PPN impor merupakan jenis pajak yang dapat dikreditkan oleh wajib pajak (WP). Artinya, pajak yang sebelumnya telah dibayarkan oleh WP, dapat dijadikan pengurangan pembayaran PPN terutang dalam suatu masa pajak, sehingga jika jumlah PPN yang dikreditkan semakin naik, hal ini akan menekan kinerja PPN dalam negeri.

Kendati demikian, Yon tetap menganggap jika dilihat secara absolut, pertumbuhan penerimaan PPN dalam negeri masih terjaga pada angka yang cukup bagus. Apalagi pertumbuhannya yang berada pada kisaran 9% tersebut masih di atas pertumbuhan alamiah penerimaan pajak (pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi).

"Hanya dibandingkan dengan tahun lalu yang tumbuh kurang lebih 12%, jadinya terlihat lebih rendah," jelasnya.

Selama beberapa bulan bekalangan, terutama karena meningkatnya impor, pemerintah mencatat penerimaan pajak dari aktivitas impor naik signifikan. Realisasi PPN impor sampai dengan akhir Oktober sebesar Rp151,18 triliun atau tumbuh 28,12%.

Sementara itu, PPh 22 impor tercatat senilai Rp45,25 triliun atau tumbuh 27,67%. Pertumbuhan penerimaan pajak impor pada Oktober lebih tinggi dibandingkan dengan bulan September yang untuk PPN Impor 27,5% dan PPh 22 impor sebesar 26,2%.

Yon juga menambahkan, selain karena aktivitas impor, melambatnya pertumbuhan jenis PPN impor itu disebabkan oleh meningkatnya permintaan restitusi pascaimplementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.39/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Pengembalian Pajak.

Data Ditjen Pajak menunjukkan, jumlah permohonan restitusi periode Mei-Oktober tercatat menunjukkan peningkatkan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Total SPT lebih bayar yang disampaikan WP kepada Ditjen Pajak sebanyak 3.274 atau tumbuh 266,2% dengan nominal sebesar Rp8,7 triliun atau naik 59,7% dibandingkan dengan tahun lalu.

Kendati demikian, Ditjen Pajak menjelaskan bahwa terkait dengan permintaan restitusi itu pihaknya masih mendata jumlah WP yang disetujui permohonannya. Dia juga menyampaikan bahwa pengaruh restitusi ke penerimaan PPN dalam negeri merupakan efek jangka pendek dari kebijakan percepatan tersebut.

"Memang menekan, untuk angka pastinya besok saya lihat angka pastinya," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia