Tahun Ini 10 Juta Orang Terima Bantuan Pangan Non Tunai

Harianjogja.com, JOGJA- Tahun ini ditargetkan ada 10 juta penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan ini untuk membeli beras dan telur.

“Tahun lalu BPNT baru sebanyak 1,2 juta penerima di 40 Kota di Indonesia. April tahun ini sudah bertambah dua juta penerima BPNT dan Mei nanti tambah lagi dua juta penerima sehingga akhir tahun target 10 juta bisa tercapai,” kata Andi ZA Dulung, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial dalam sosialisasi Bantuan Sosial Pangan Wilayah I tahun 2018 Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin di Hotel Neo Awana, Kamis (26/4/2018).

Tujuan program bantuan pangan secara nontunai ini selain meningkatkan ketepatan kelompok sasaran juga untuk memberikan gizi yang lebih seimbang dan lebih banyak pilihan kepada rakyat miskin. Selain itu bantuan non tunai ini juga untuk mengefektifkan anggaran.

Andi mengatakan, anggaran bantuan sosial di Kementerian Sosial (Kemensos) dari tahun ke tahun juga terus naik. Pada 2011 dana baru Rp3 triliun, pada 2017 naik jadi Rp12 triliun dan pada 2018 ini ada Rp41 triliun. Kenaikan yang signifikan ini karena dana rastra yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Keuangan dialihkan ke Kemensos karena infrastruktur dan pendataan di Kemensos makin baik. “Sebanyak 98% dana tersebut langsung masuk rekening ke penerima sehingga tidak ada lagi pemotongan-pemotongan yang biasanya terjadi saat ada bantuan,” katanya.

Tahun lalu, kata Andi, terjadi penurunan angka kemiskinan yang sangat signifikan, yaitu 0,5%. Ini penurunan tertinggi sejak lima tahun terakhir.

Tetapi Andi khawatir kalau penurunan ini hanya sementara karena ketika bantuan dihentikan mereka akan kembali miskin. Untuk itu harus ada pemberdayaan. Salah satunya dengan kelompok usaha bersama atau Kube. Kube beranggotan 10 orang dengan dana sebesar Rp20 juta. “Saat ini kami juga akan mencarikan bantuan yang bisa dipinjam dengan dana murah untuk membantu pengembangan usaha,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, penurunan kemiskinan ini juga bisa terjadi kalau penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Kepala daerah bisa menginventarisir program-program pemerintah untuk memberi bantuan. Kalau ada yang belum masuk bisa diusahakan dengan lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Kepala daerah jangan membuat program-program mercusuar yang pada akhirnya tidak bisa mengentaskan kemiskinan,” kata Andi yang baru masuk ke kementerian sosial sejak 2011 ini.

Andi juga mengapresiasi jajarannya yang bekerja dengan baik sehingga pada tahun ini sudah hampir 100% program penyaluran bantuan bisa selesai. “Tahun lalu, Januari dan Februari masih kosong karena penyaluran baru mulai Maret. Tetapi tahun ini sudah bisa dilakukan sejak awal tahun,” katanya.

Ia juga minta pemerintah daerah untuk terus melakukan update data kemiskinan karena biasanya setiap tahun ada 5% data yang berubah. Mereka juga bisa menggunakan Basis Data Terpadu (BDT). BDT ini diambil dari 40% penduduk Indonesia yang berada paling bawah garis kemiskinan dengan jumlah 97 juta jiwa atau 25,7 juta kepala keluarga.

Dari BDT kemudian diambil data untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 10 juta dan beras untuk keluarga sejahtera (rastra) sebesar 15,5 juta. Untuk rastra mereka akan menerima selama 12 bulan “Nanti kalau ada perubahan data bisa dimasukkan dalam update setiap enam bulan sekali atau setiap Mei dan November,” jelasnya.

Untuk memudahkan pelaksanaan pemberian bantuan maka Kemnsos telah menetapkan tiga wilayah kerja sasaran, yaitu wilayah I meliputi Sumatera dan Jawa Barat, Wilayah II meliputi DKI Jakarta, Banten, DIY, Jawa Tengah, Kalimantan dan Nusa Tenggara serta wilayah III meliputi Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News