Advertisement
Aktivis Jogja Adukan Jokowi ke 4 Lembaga Negara
Direktur Indonesian Court Monitoring (ICM) Tri Wahyu (dua kiri) menunjukkan lembar aduan yang hendak ia kirimkan ke empat lembaga negara, Senin (6/8/2018). - Harian Jogja/M112
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA— Pernyataan Presiden Joko Widodo di hadapan sukarelawannya dipersoalkan. Lantaran dinilai berbahaya.
Pernyataan Jokowi berbunyi Tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang lain. Tapi kalau diajak berantem juga berani membuat Indonesian Court Monitoring (ICM) mengadukannya ke empat lembaga negara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Polri.
Advertisement
Direktur ICM Tri Wahyu mengatakan pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi saat rapat umum bersama sukarelawan di Sentul, Bogor, beberapa hari lalu itu berpotensi ditafsirkan secara serampangan oleh para sukarelawan di daerah.
“Sehingga bisa diartikan benar-benar berkelahi secara fisik,” kata dia saat ditemui wartawan di Kantor Pos Besar Jogja, Senin (6/8/2018).
Dia menganggap pernyataan Presiden Jokowi tersebut mengkhianati alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 dan Nawa Cita yang telah dituangkan dalam Perpres No.2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
Dia menegaskan sejak awal ICM berkomitmen dalam menjaga pemilu 2019 dari adanya segala tindak pelanggaran yang berujung pada munculnya potensi konflik horizontal. Konflik itu, kata dia bisa saja muncul akibat lontaran pernyataan dari Presiden Jokowi tersebut.
“Dalam surat aduan, kami juga meminta kepada KPU, Bawaslu, dan Polri, sesuai kewenangannya masing-masing untuk menjaga penyelenggaran Pemilu 2019 agar damai dan jauh dari adanya konflik horizontal,” ujar dia.
Jika nantinya terjadi konflik semacam itu, dia meminta Polri untuk memproses hukum Presiden Jokowi demi asas kesamaan di depan hukum terkait dengan pasal penyertaan atau sebagai penganjur terjadinya konflik horizontal. Selain itu, Tri juga meminta Komnas HAM untuk memantau pemenuhan hak rasa aman warga negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dapat Bantuan Dana Rp14 Miliar, Ini Ruas Jalan yang Akan Diperbaiki Pemkab Gunungkidul
Progres TPS 3R Karangmiri Mengalami Perlambatan, Pengolahan Sampah Pemkot Jogja Bertumpu pada Nitikan
Pendaftaran Ditutup, Ini 8 Nama yang Mendaftar Lewat Golkar di Pilkada Bantul 2024
Kebutuhan Internet di Tiga Sektor Ini Terbesar di DIY
Advertisement
Antisipasi Kemarau, Pemkab Sleman Siapkan Pompanisasi
Soal Pembebasan Lahan untuk IKN dan PSN, AHY: Tidak Boleh Asal Gusur
Ramai Aksi Lempar Sampah ke Truk, Pemkot Jogja Sebut Kesadaran Warga untuk Buang Sampah Tinggi
Pembangunan ITF Bawuran Capai 40 Persen, Pemkab Optimis Rampung Mei 2024
Warga Terluka Saat Berdesak-desakan Buang Sampah di Depo Purawisata Jogja
Advertisement
BPBD DIY Mewaspadai Lonjakan Pembuangan Sampah ke Sungai Imbas TPA Piyungan Ditutup
Harga Tiket Masuk Terbaru dan Jam Buka Kids Fun Park Jogja
Pencurian Ternak di Kulonprogo Marak, 5 Kambing Hilang dalam Semalam
Anggota DPR RI Sebut Perlu Ada Honor untuk Pengambil Sampah Rumah Tangga di Jogja
Bupati, Wakil Bupati hingga Lurah Ambil Formulir Pendaftaran Pilkada 2024 di Kantor PDIP Bantul
Advertisement
Biro PIWPP Setda DIY Gencarkan Kampanye Tolak Korupsi
Berita Pilihan
Advertisement
Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- PENINGKATAN KAPASITAS SDM WISATA: Dispar DIY Gelar Pelatihan Penyelenggaraan Event
- Dari Luar Negeri? Jangan Lupa Isi e-CD Jika Turun di YIA
- 576.619 Penumpang Mudik Naik KAI Commuter Wilayah 6 Yogyakarta selama Lebaran 2024
- DPD Golkar Kota Jogja Pastikan Penjaringan Singgih Raharjo Tak Ada Masalah Meski Masih Jadi Pj Wali Kota
- Prediksi Cuaca Jogja dan Sekitarnya Kamis 25 April 2024: Hujan Lebat Sleman dan Gunungkidul
Advertisement
Advertisement
