Peningkatan Anggaran Tak Cukup untuk Menyelamatkan Pendidikan Vokasi

Harianjogja.com, JOGJA- Revitalisasi pendidikan vokasi tidak hanya membutuhkan peningkatan anggaran. Hal tersebut memang diperlukan, tapi, sederet masalah seperti penyerapan di dunia kerja yang belum maksimal, keengganan masyarakat mengikuti pendidikan vokasi dan penciptaan iklim usaha yang baik juga harus dicari jalan keluarnya.

Rektor Universitas Sanata Dharma Johanes Eka Priyatma mengatakan, peningkatan anggaran pada prinsipnya merupakan hal yang baik bagi dunia pendidikan. Tapi, persoalannya adalah bagaimana pemanfaatan dana tersebut, supaya uang yang dikeluarkan tepat sasaran.

Kebijakan pemerintah merevitalisasi pendidikan vokasi, kata Eka, sangat relevan dengan keadaan Indonesia, yang jumlah penduduknya besar, dan sedang mengalami kemajuan ekonomi. Dengan adaya kemajuan ekonomi, maka tenaga vokasi yang dibutuhkan juga banyak.

"Hanya realitasnya seringkali meleset karena bagi kebanyakan orang Indonesia masalah studi di pendidkan tinggi bukan hanya msalah skill, tapi juga status dan gengsi. Maka seringkali anggaran yang besar kurang pas bila menghadapi realitas ini. Misalnya, beberapa mahasiswa vokasi ingin melanjutkan studi ke S1. Nah ini yang harus disikapi," jelas Eka ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (30/8/2018).

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyatakan, anggaran untuk pendidikan vokasi dari sejumlah kementerian mencapai Rp17,2 triliun pada 2019. Jumlah anggaran tersebut, meningkat dibandingkan dengan seluruh anggaran pendidikan vokasi dari sejumlah kementerian yang mencapai di bawah Rp10 triliun pada 2018.

Pemerintah berencana memfokuskan arah pembangunan negara dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada 2019. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tersebut adalah melalui pendidikan vokasi.

Eka mengatakan, mengubah pandangan masyarakat yang menganggap pendidikan vokasi kalah bergengsi butuh waktu yang cukup panjang. Tapi, cara praktis yang bisa dilakukan adalah dengan cara peningkatan kesejahteraan para lulusannya. 

Kendala selanjutnya yang juga perlu ditangani adalah tidak sinkronnya kebutuhan tenaga kerja vokasi antara data di atas kertas dan di lapangan. Eka menjelaskan, kebutuhan kerja di lapangan tidak setinggi yang tertulis di atas kertas, sehingga banyak lulusan yang terpaksa menganggur.

Karena itu, Eka menyarankan peningkatan anggaran itu juga harus digunakan untuk pengembangan kewirausahaan. "Bagi saya persoalan ekonomi produksi itu sangat terkait erat dengan iklim berusaha maka peningkatan dana harus disertai langkah yang lebih serius tentang penciptaan iklim usaha yag baik supaya pembuatan lapangan kerja jadi lebih luas." 

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Sutrisna Wibawa mengatakan, peningkatan anggaran pendidikan vokasi adalah hal yang bagus karena saat ini dibutuhkan tenaga terampil yang cukup banyak. 

"Salah satu cara untuk mengatasi kekurangan itu [tenaga terampil] adalah dengan pendidikan vokasi. Kalau memfokuskan itu, ya, bagus. Tapi, jangan mengesampingkan jenjang magister dan doktor, karena itu menghasilkan tenaga ahli," jelasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News