Advertisement
Dugaan Pelanggaran Kampanye Videotron Jokowi Bisa Berujung Pidana
Bakal capres cawapres Pilpres 2019, Joko Widodo (kanan) dan Ma'ruf Amin saat tiba di RSPAD untuk tes kesehatan yang diselenggarakan KPU, Jakarta, Minggu (12/8). - ANTARA/Akbar N
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Dugaan pelanggaran kampanye lewat videotron kubu jokowi-Ma'ruf Amin berpotensi masuk ranah pidana.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Puadi mengatakan kasus dugaan pelanggaran kampanye videotron pasangan calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Calon Wakil Presiden Maruf Amin bisa meningkat menjadi pidana. Kasus itu bisa jadi pidana jika videotron itu terbukti milik pemerintah daerah.
Advertisement
Sebelumnya, pelapor atas nama Sahroni melaporkan pasangan calon Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karena dituding berkampanye melalui videotron di sejumlah titik jalan protokol di Jakarta.
"Bisa. Diproses administrasi tidak ada pidana, tapi kalau dalam pembuktiannya diketahui bahwa videotronnya punya pemda. Itu penggunaan fasilitas negara," tutur Puadi saat ditemui di Jakarta, Kamis (18/10/2018).
Jika dalam proses pembuktian dengan menghadirkan pihak dari Kominfo dan Dirjen Pajak diketahui bahwa videotron tersebut dikelola oleh pemerintah daerah maka itu termasuk pelanggaran kampanye karena menggunakan fasilitas negara.
Selain itu, dalam sidang juga akan ditelusuri lebih jauh mengenai isi rekaman gambar yang ditayangkan dalam videotron tersebut.
Menurut informasi yang Puadi sampaikan, sejatinya periode kampanye pilpres melalui media massa dan elektronik baru dilaksanakan 24 Maret hingga 13 April tahun depan.
"Jadi ini belum bisa dipastikan apakah bisa pidana atau tidak, kita lihat saja pas perjalanan sidang. Sekarang belum bisa beropini," pungkas Puadi.
Sidang kasus ini telah tertunda sebanyak dua kali karena tim kuasa hukum tidak mampu menunjukkan surat kuasa dari terlapor dan hanya memiliki SK. Menanggapi hal ini, Sahroni berpendapat bahwa proses sidang dipersulit karena pihak kuasa hukum tidak berusaha meminta surat kuasa dari terlapor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Konflik Israel di Gaza, China Serukan Gencatan Senjata
Arus Balik Lebaran, 1,2 Juta Orang Naik Angkutan Umum di H+4
Perbaikan Tol Bocimi Akibat Longsor Ditargetkan Rampung Juni
Advertisement
Timur Tengah Memanas, Ini Sikap Pemerintah Indonesia
Ribuan Hektare Tanah IKN Bermasalah, Ini Kata Menteri AHY
PPP Disebut Pengamat Segera Gabung Prabowo
Iran Serang Israel, Korea Selatan Keluarkan Peringatan Perjalanan
Jadi Tersangka Korupsi, KPK Cekal Bupati Sidoarjo Pergi ke Luar Negeri
Advertisement
AHY Bertekad Mempercepat Pemberantasan Mafia Tanah
Pemerintah Diingatkan untuk Mengelola Isu Perang Iran-Israel dengan Bijak
Gelar Rapat Internal, Jokowi Siapkan Langkah Terkait Perang Iran-Israel
Kepolisian Sydney Selidiki Motif Penikaman di Gereja
Ini Alasan Produsen Mobil Listrik Tesla Bakal PHK 10 Persen Karyawannya
Advertisement
Amerika Serikat Bungkam Soal Rencana Balasan Israel ke Iran
Berita Pilihan
- Konflik Israel di Gaza, China Serukan Gencatan Senjata
- Timur Tengah Memanas, Ini Sikap Pemerintah Indonesia
- Ribuan Hektare Tanah IKN Bermasalah, Ini Kata Menteri AHY
- Iran Serang Israel, Korea Selatan Keluarkan Peringatan Perjalanan
- Gelar Rapat Internal, Jokowi Siapkan Langkah Terkait Perang Iran-Israel
Advertisement
Jaring Bakal Calon Bupati Pilkada, PKS Kulonprogo: 3 Kader Internal, 6 Tokoh Masyarakat
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Konflik Iran-Israel Bayangi Inflasi di Indonesia
- Bus Terguling, Satu Penumpang Meninggal Dunia
- Puncak Arus Balik, 48 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jabotabek
- Penjualan Mobil Listrik Lesu, Tesla Bakal PHK 10 Persen Karyawan
- PM Singapura Lee Hsien Loong Mengundurkan Diri, Ini Penggantinya
- One Way Selesai, Arus di Gerbang Tol Kalikangkung Kembali Normal Dua Arah Pagi Ini
- PPP Berpeluang Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Begini Tanggapan Gerindra
Advertisement
Advertisement
