News

Jokowi Terbitkan Keppres Keuangan Negara Sedang Darurat, Benarkah?

Penulis: Newswire
Tanggal: 05 April 2021 - 11:27 WIB
Keppres palsu, menggunakan nama Presiden Joko Widodo. Pemerintah membantah telah menerbitkan Keppres tentang Kedaruratan Keuangan Negara. - Antara/Kemensesneg

Harianjogja.com, JAKARTA - Sebuah salinan keputusan presiden beredar di dunia maya. Keppres itu menyebutkan bahwa keuangan negara dalam kondisi darurat. Betulkah demikian?

Keppres yang terkesan ditandatangani Presiden Joko Widodo diserta tulisan dengan kalimat "salinan sesuai dengan aslinya" ternyata hoaks belaka.

Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Eddy Cahyono Sugiarto pemerintah tidak pernah menerbitkan Keputusan Presiden Tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara.

BACA JUGA : Sultan Putuskan Perpanjang Status Tanggap Darurat Covid 

Eddy Cahyono dalam keterangan tertulis, Senin pagi (5/4/2021), menanggapi beredarnya berita atau informasi terkait telah diterbitkannya Keputusan Presiden Tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara.

Lembaran informasi yang tersebar tersebut tertanggal 17 Maret 2021, dan menyatakan bahwa Dana SBI (080264)-24 SD sebagai Dana Bantuan untuk dipergunakan Pembangunan dan Menyejahterakan Rakyat serta menetapkan Kedaruratan Keuangan Negara Indonesia.

“Dengan ini kami nyatakan bahwa berita/informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar (hoaks),” tegas Eddy.

Sampai dengan saat ini Pemerintah tidak pernah menerbitkan Keputusan Presiden mengenai penetapan kedaruratan keuangan negara, tambahnya.

Sebelumnya beredar sebuah lembar digital tentang Keppres Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara dengan tiga ketatapan.

BACA JUGA : Status Tanggap Darurat Corona DIY Diperpanjang Lagi

Ketetapan kesatu menetapkan bahwa Dana SBI (080264)-24 SD sebagai Dana Bantuan untuk dipergunakan Pembangunan dan Menyejahterakan Rakyat.

Kedua, menetapkan kedaruratan negara Indonesia yang wajib ditangani secepatnya. Selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2021 (diharapkan seluruh bank terkait untuk bekerja sama demi kelancaran pencairan dana SBI tersebut di atas).

Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Eddy secara tegas menyatakan bahwa keppres tersebut adalah informasi yang tidak benar atau hoaks.

Berita Terkait

 Akses Jalan di Plumpang Kulonprogo Masih Tertutup Longsor, 5 Hari Baru Bisa Dibuka
Pemkot Jogja Berikan Bantuan pada Korban Puting Beliung
Air Sudah Naik, Gelombang Tinggi & Banjir Rob Mengancam Pesisir di DIY
Hujan Angin Landa Jogja, Belasan Pohon Tumbang

Berita Lainnya

  1. Keren, Pegawai BRI Ini Harumkan Nama Bangsa di SEA Games Vietnam
  2. Arus Lalu Lintas di Sekitar Lokasi Pernikahan Adik Jokowi Ramai Lancar
  3. Pembagian Zonasi PPDB 2022 SMA Negeri di Kota Semarang, Cek Yuk!
  4. Temui Presiden dalam GPDRR di Bali, Save The Children Suarakan Aspirasi

Berita Terbaru Lainnya

CEK FAKTA: Inul Daratista Meninggal Dunia karena Kecelakaan?
CEK FAKTA: Benarkah PDIP Usul Tutup Semua Pesantren di Seluruh Indonesia?
Beredar Kabar Istri Gus Dur Meninggal Dunia, Alissa Wahid: Sehat, Sedang Mengaji
Hoaks Vaksin Bikin Pasien Covid-19 Makin Parah, Ini Penjelasan Dokter
CEK FAKTA: Benarkah RS Penuh sehingga Jawa Timur Zona Hitam Covid-19?
Cek Fakta: Penjelasan Soal Kabar Vaksin Covid-19 Mengandung Cip Mikro Magnetis
CEK FAKTA: Vaksin Covid-19 Bahaya Bagi Wanita Menstruasi?
CEK FAKTA: Benarkah Jumlah Kasus Covid-19 Klaten Meledak?
CEK FAKTA: Benarkah PM Israel Ancam Muslim dengan Vaksin?
CEK FAKTA: Benarkah Panglima TNI Dipecat karena KRI Nanggala Tenggelam?