Cek Fakta

CEK FAKTA: Benarkah Vaksinasi Mandiri Kadin Dipungut Biaya Rp600.000?

Penulis: Newswire
Tanggal: 07 April 2021 - 23:47 WIB
rnrnMenteri BUMN Erick Thohir (kanan), Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir (kedua kanan), Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani (kedua kiri) dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani (kiri) usai penandatanganan perjanjian kerja sama pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Sabtu (13/3/2021). - Antara\\r\\n

Harianjogja.com, JAKARTA - Belakangan ini beredar sebuah pesan berantai yang mengabarkan kegiatan vaksinasi mandiri di kantor Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Timur, Surabaya, mulai Kamis (8/4/2021).

Vaksinasi mandiri itu, sebagaimana tertulis pada pesan tersebut, akan menggunakan vaksin Covid-19 Sinovac dan tidak dikenakan biaya bagi anggota Kadin yang memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Sementara bagi masyarakat umum yang ingin ikut vaksinasi mandiri itu, mereka akan dikenakan biaya Rp600.000 dan termasuk dengan tes antigen.

"Vaksin mandiri SINOVAC bersama PolarClinic di Surabaya.

Umur diatas 18 tahun

Pelaksanaan mulai tgl 8 April

Bertempat di KADIN,"

Demikian isi potongan narasi dalam pesan yang ramai beredar melalui WhatsApp sejak pekan pertama April 2021 tersebut. Namun, benarkah vaksin mandiri Sinovac di Kadin Jatim dikenakan Rp600.000 bagi masyarakat umum?

Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, yang dikonfirmasi berantai itu menyebut, bahwa kabar tersebut tidak benar.

"Hoax itu mbak," demikian pesan singkatnya.

Pengusaha sektor agribisnis asal kota Batu tersebut menjelaskan, bahwa Kadin Jawa Timur tidak mengadakan kegiatan vaksinasi apapun pada 8 April 2021.

Baca juga: Meski Mengandung Babi, Wapres Minta Vaksinasi MUI di Daerah Juga Pakai AstraZeneca

Dari penelusuran, diketahui pula pesan berantai itu berisi beberapa narasi yang bertentangan dengan ketentuan pemerintah. Salah satunya adalah jenis vaksin yang digunakan.

Dalam pesan tersebut, vaksinasi mandiri itu diklaim menggunakan Sinovac. Padahal, Kementerian Kesehatan RI telah memastikan pemakaian vaksin pada program vaksinasi gotong royong atau mandiri akan berbeda dengan vaksinasi pemerintah yaitu vaksin Sinovac.

"Jenis vaksin gotong royong tidak akan menggunakan vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, vaksin Novavax dan vaksin Pfizer," ungkap Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi.

Baca juga: Hasil Studi, Infeksi Virus Corona Bisa Sebabkan Kecemasan

"Sehingga dengan ini, kami bisa memastikan tidak ada kebocoran empat vaksin tersebut," kata Nadia.

Dia juga menegaskan, meski program vaksinasi gotong royong bersifat mandiri, vaksin akan diberikan gratis kepada karyawan. Perusahaan tempat karyawan bekerja akan menanggung biaya vaksinasi tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara

Berita Terkait

Polisi Dikabarkan Menangkap Penuduh Ijazah Palsu Jokowi, Cek Faktanya di Sini!
CEK FAKTA:  Viral E-Money Mandiri Tidak Bisa untuk Naik KRL, KAI Commuter Tegaskan Itu Hoaks
Presiden Prabowo Disebut-sebut Menyusun RUU Penjarakan Pejabat yang Menghina Rakyat, Cek Faktanya di Sini
Cek Fakta Aturan Tilang 2025, Sepeda Motor dan Mobil Bisa Langsung Disita? Berikut Penjelasan Korlantas

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian
  2. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian
  3. Pilkada untuk Siapa?
  4. Sinyal dari Pidato Prabowo

Berita Terbaru Lainnya

Polisi Dikabarkan Menangkap Penuduh Ijazah Palsu Jokowi, Cek Faktanya di Sini!
Prabowo Batalkan Program Makan Bergizi Gratis, Benarkah? Cek Faktanya di Sini
CEK FAKTA:  Viral E-Money Mandiri Tidak Bisa untuk Naik KRL, KAI Commuter Tegaskan Itu Hoaks
CEK FAKTA: Viral Bakal Ada Daerah Istimewa Surakarta Provinsi Baru Sempalan Jawa Tengah
Presiden Prabowo Disebut-sebut Menyusun RUU Penjarakan Pejabat yang Menghina Rakyat, Cek Faktanya di Sini
Cek Fakta Aturan Tilang 2025, Sepeda Motor dan Mobil Bisa Langsung Disita? Berikut Penjelasan Korlantas
Hoaks Mahfud MD Jadi Pengawas Internal di Istana Kepresidenan, Ini Faktanya
PLN Lanjutkan Program Diskon Listrik 50 Persen untuk Maret dan April 2025, Cek Faktanya di Sini
HOAKS: Prabowo Minta Kader PDIP yang Tidak Ikut Retreat di Magelang Agar Mundur
Muncul Hoaks Foto Gas LPG Saset, Ini Hasil Cek Faktanya