Pajak E-commerce, Pemberlakuan Tunggu Perdirjen Pajak

Harianjogja.com, JOGJA--Pajak untuk para pelaku bisnis online yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik mulai berlaku efektif pada 1 April mendatang. Kini Ditjen Pajak tengah menyusun Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak untuk menjadi pedoman teknis pelaksaan PMK 210 ini.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP DIY, Sanityas Jukti Prawatyani mengakui sebelum PMK 210 resmi diberlakukan, Ditjen Pajak akan menerbitkan Perdirjen sebagai pegangan dalam melaksanakan poin-poin dalam peraturan tersebut. Pasalnya PMK 210 hanya mengatur ketentuan umum, bukan ketentuan teknis pelaksanaan. Misalnya, kewajiban memberitahukan NPWP yang disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 6 dan 7 PMK No.210/2018. Bagian itu menjelaskan bahwa pedagang atau penyedia jasa wajib memberitahukan NPWP kepada penyedia platform marketplace.

Namun yang jadi soal, jika pedagang belum memiliki NPWP. Menurut Tyas, bagi pedagang yang hingga kini belum memiliki NPWP, mereka dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibantu oleh marketplace melalui aplikasi registrasi NPWP yang disediakan oleh Ditjen Pajak atau yang disediakan oleh penyedia platform marketplace. Jika tidak, pedagang atau penyedia jasa wajib memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Ini yang perlu dipahami, sebenarnya dalam PMK sudah diatur. Bukan berarti tidak apa-apa enggak lapor NPWP. Namun mekanisme teknisnya belum ada. Misalnya daftar melalui e-form bagaimana, itu yang akan diatur dalam Perdirjen," kata dia kepada Harian Jogja, Kamis (17/1/2019).

Untuk aturan tentang besaran pajak, Tyas memastikan tidak ada aturan baru terkait besaran pajak yang tercantum dalam PMK 210 ini. Untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar ditetapkan pajak yang sama yakni 0,5%, begitu pula dengan pengusaha yang omzetnya melebihi itu akan dikenakan besaran pajak yang sesuai. PMK 210 menurut dia, semata-mata berisi tata cara dan prosedur pemajakan. Tujuannya untuk memberikan kemudahan administrasi karena ada rincian aturan yang jelas baik bagi pengusaha online yang tergabung dalam marketplace, penyedia platform marketplace, hingga pebisnis online yang berjualan di luar marketplace.

Jika Perdirjen Pajak telah diterbitkan, Tyas menyebut para stakeholder terkait di daerah akan mulai melakukan sosialisasi. Kanwil DJP DIY misalnya akan bersinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak Bea Cukai terkait perpajakan barang dagangan online yang berasal dari luar negeri. Sedangkan sosialisasi lainnya menurut Tyas, dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Tidak hanya cara-cara konvensional seperti bertatap muka dengan para pelaku bisnis online, Kanwil DJP DIY juga akan memanfaatkan platform teknologi untuk melakukan sosialisasi. Baik dengan konten media sosial atau menggandeng media massa lainnya.

"Seperti misalnya kami membuat infografis di akun media sosial Kanwil DJP DIY, saya rasa itu akan lebih mudah dipahami dan diterima daripada disampaikan poin-poinnya secara lengkap dengan bertatap muka. Apalagi yang kami hadapi pelaku industri 4.0 yang semua serba digital, daripada bertemu langsung dan kehabisan waktu, cara inovatif bisa dilakukan untuk sosialisasi," ujarnya.

Namun demikian Tyas mengaku masih akan menunggu instruksi dan Perdirjen Pajak untuk sosialisasi. Sebab menurut dia, dengan potensi revolusi industri 4.0 yang sangat besar, bukan tidak mungkin sosialisasi akan dilakukan secara besar-besaran dan serentak di seluruh daerah seperti saat kebijakan tax amnesty dikeluarkan. Waktu itu menurut dia, Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan turut terjun langsung untuk menyosialisasikan program nasional tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News