Advertisement
4 Bulan ke Depan, Beras Rastra Bulog Dihargai Rp10.219 per Kg
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menyetujui harga jual beras rastra oleh Perum Bulog sebesar Rp10.219/kg selama empat bulan ke depan. Setelah April, kebijakan ini kembali akan dikaji.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan rapat koordinasi yang berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan adalah untuk membahas harga beras rastra selama Januari-April. "Rapat tadi menentukan harga beras rastra untuk periode empat bulan ke depan. ada selisih perbedaan antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Bulog. BPKP minta Rp10.219/kg sedangkan Bulog minta Rp11.000/kg. Akhirnya disepakati Rp10.219/kg yang lebih rendah," katanya, Rabu (20/2/2019).
Advertisement
Moeldoko mengakui memang sempat ada komplain dari BUMN pangan tersebut karena harga dibawah yang diminta. Namun, rapat memutuskan supaya harga beras rastra itu dijalankan terlebih dahulu.
Nanti seandainya Bulog mendapatkan kerugian atau untung, lanjutnya, BPKP akan mengkaji kembali setelah April. Kajian itu akan dipakai untuk menentukan kebijakan baru bagi Perum Bulog. Adapun seandainya perusahaan pelat merah itu merugi, Moeldoko berjanji Kementerian Keuangan akan menggantikannya.
Moeldoko mengatakan penyaluran beras rastra masih dilakukan kepada 5,3 juta keluarga. Menurutnya keluarga itu masih tinggal di lokasi yang infrastrukturnya belum memadai baik untuk jaringan logistik maupun koneksi Internet.
Menurutnya, masih ada sekitar 295 kabupaten yang belum mendapatkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), tetapi ke depannya 5,3 juta keluarga itu akan dialihkan semua ke BPNT.
BPNT akan diperluas ke depan secara bertahap. Tapi kita juga harus memahami tidak semua daerah memiliki sinyal yang bagus, transportasi yang bagus, e-warong belum siap. Akhirnya masih menggunakan rastra.
Sementara itu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan penugasan untuk penyaluran beras rastra ke 5,3 juta keluarga di 295 kabupaten sebanyak 213.000 ton.
"Setelah April masih tunggu perkembangan, katanya kan ada pengalihan semuanya jadi BPNT. Tapi pemerintah harus mempertimbangkan Mei-Juni, ada puasa dan Lebaran. Bulog siap kapan saja disuruh gelontorkan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
- Boston Celtics Kalahkan Cleveland Cavaliers di Semifinal NBA Wilayah Timur
- Penerbangan Carter Umrah Masih Dimungkinkan Dibuka di Bandara Adi Soemarmo Solo
- Pemkot Solo Gelar Nobar Timnas vs Guinea, Ini Rekayasa Lalu Lintas di Jensud
- Dico dan Raffi Ahmad Foto Bareng Munculkan Spekulasi, Ini Respons Golkar Jateng
Berita Pilihan
- Asita DIY Siap Dilibatkan Pembahasan Penerbangan Internasional di YIA
- Pabrik Sepatu Bata Tutup, Menteri Perindustrian Beberkan Rencana Lanjutannya
- Pemilu Bikin Pasar Properti DIY Lesu, REI DIY Optimistis Triwulan II 2024 Tumbuh Positif
- Kunjungi Washington DC, Ini Oleh-Oleh yang Dibawa Menkeu untuk Indonesia
- BI Rate Naik, Ekonom Berharap Bunga KUR Tak Ikut Naik
Advertisement
Masuk Awal Kemarau, BPBD DIY Pastikan DIY Tidak Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi
Advertisement
Grand Rohan Jogja Hadirkan Fasilitas Family Room untuk Liburan Bersama Keluarga
Advertisement
Berita Populer
- LEKA Rayakan 4 Tahun Inovasi dan Pemberdayaan Perempuan
- Begini Respons ASITA Terkait 17 Bandara Internasional yang 'Turun Kasta'
- Gojek Plus Diluncurkan untuk Perluas Daya Tarik Segmen dengan Jaminan Diskon
- Nana Sudjana Dorong Bank Jateng Genjot Penyaluran Kredit Perumahan Subsidi
- Kenaikan HET Minyakita Bisa Bedampak pada Penurunan Daya Beli Masyarakat
- Asita DIY Siap Dilibatkan Pembahasan Penerbangan Internasional di YIA
- Izin Eksport Konsentrat Tembaga Freeport Diperpanjang
Advertisement
Advertisement