Advertisement
Soal Sanksi Kepesertaan BPJS Kesehatan, Ombudsman: Pemerintah yang Gagal, Rakyat yang Dihukum
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengingatkan agar pemerintah berhati-hati saat hendak menerbitkan sanksi terkait kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. ORI juga menyarankan agar dalam skema pelayanan jaminan sosial ada institutional review.
Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menjelaskan bahwa muncul polemik di masyarakat setelah BPJS Kesehatan menyatakan akan menyiapkan regulasi untuk penerapan sanksi bagi peserta penunggak iuran.
Advertisement
Sanksi tersebut membuat peserta yang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan secara otomatis tidak bisa mengakses pelayanan publik yang lain, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor, dan layanan-layanan administratif lainnya.
Menurut Alamsyah, Ombudsman memandang bahwa perlu kehati-hatian bagi pemerintah dan BPJS Kesehatan dalam menerbitkan suatu kebijakan mengenai sanksi yang tidak diatur oleh undang-undang.
"Jangan karena pemerintah gagal membangun kelembagaan sosial-ekonomi untuk mendukung kepastian pembiayaan jaminan kesehatan, kemudian rakyat dihukum dengan mencabut hak-hak konstitusional lainnya. Pelayanan publik itu hak konstitusional warga," ujar Alamsyah, Selasa (8/10/2019) dalam keterangan resmi.
Menurut dia, sebagian dari masyarakat yang menunggak iuran tersebut bukanlah penerima upah formal. Bahkan, mereka relatif terdiskriminasi dibandingkan dengan masyarakat yang bekerja di sektor formal karena tak bisa berbagi beban iuran dengan perusahaan tempatnya bekerja.
Alamsyah menilai bahwa masyarakat tersebut berusaha bertahan hidup di sektor informal, tetapi di satu sisi tak termasuk kategori miskin untuk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Oleh karena itu, menurutnya, penerapan sanksi bagi mereka memerlukan pertimbangan besar yang berkeadilan.
"Negara manapun dengan perekonomian yang disokong oleh sektor informal tetap akan menghadapi masalah dalam collecting," ujar dia.
Ombudsman pun menyarankan agar pemerintah melakukan institutional review terhadap skema pelayanan jaminan sosial bagi lapis masyarakat tersebut, alih-alih menerbitkan kebijakan sanksi inkonstitusional.
Dia menyarankan bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan pengalihan premi berupa tunjangan kesehatan para pejabat negara dan sejenis yang dibayarkan oleh negara kepada perusahaan asuransi. Hal tersebut menurutnya dapat diterapkan kepada para pejabat BPJS Kesehatan sendiri agar adil.
"Jangan jadikan kambing hitam atas kegagalan sistemik ini. Bagaimanapun mereka memiliki hak yang sama dengan saudara-saudara mereka yang lebih beruntung karena memiliki kesempatan kerja di sektor formal maupun warga yang mendapatkan subsidi dari negara," ujar Alamsyah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
- Boston Celtics Kalahkan Cleveland Cavaliers di Semifinal NBA Wilayah Timur
- Penerbangan Carter Umrah Masih Dimungkinkan Dibuka di Bandara Adi Soemarmo Solo
- Pemkot Solo Gelar Nobar Timnas vs Guinea, Ini Rekayasa Lalu Lintas di Jensud
- Dico dan Raffi Ahmad Foto Bareng Munculkan Spekulasi, Ini Respons Golkar Jateng
Berita Pilihan
- Asita DIY Siap Dilibatkan Pembahasan Penerbangan Internasional di YIA
- Pabrik Sepatu Bata Tutup, Menteri Perindustrian Beberkan Rencana Lanjutannya
- Pemilu Bikin Pasar Properti DIY Lesu, REI DIY Optimistis Triwulan II 2024 Tumbuh Positif
- Kunjungi Washington DC, Ini Oleh-Oleh yang Dibawa Menkeu untuk Indonesia
- BI Rate Naik, Ekonom Berharap Bunga KUR Tak Ikut Naik
Advertisement
Masuk Awal Kemarau, BPBD DIY Pastikan DIY Tidak Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi
Advertisement
Grand Rohan Jogja Hadirkan Fasilitas Family Room untuk Liburan Bersama Keluarga
Advertisement
Berita Populer
- LEKA Rayakan 4 Tahun Inovasi dan Pemberdayaan Perempuan
- Begini Respons ASITA Terkait 17 Bandara Internasional yang 'Turun Kasta'
- Gojek Plus Diluncurkan untuk Perluas Daya Tarik Segmen dengan Jaminan Diskon
- Nana Sudjana Dorong Bank Jateng Genjot Penyaluran Kredit Perumahan Subsidi
- Kenaikan HET Minyakita Bisa Bedampak pada Penurunan Daya Beli Masyarakat
- Asita DIY Siap Dilibatkan Pembahasan Penerbangan Internasional di YIA
- Izin Eksport Konsentrat Tembaga Freeport Diperpanjang
Advertisement
Advertisement