Advertisement
3 Sektor BUMN Ini Harus Diprioritaskan
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Komisi VI DPR akan menggelar rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada pekan kedua pascareses DPR.
Agenda ini merupakan kelanjutan dari rapat kerja pada hari selasa (9/6) lalu yang banyak membahas soal utang pemerintah ke BUMN. Saat itu Erick mengungkapkan utang pemerintah kepada lima perusahaan pelat merah senilai Rp108,48 triliun akan segera dibayar.
Advertisement
Utang pemerintah sejak 2017 meliputi, PT PLN Rp48,46 triliun; PT Pertamina Rp40 triliun; BUMN Karya Rp12,16 triliun; PT Pupuk Indonesia Rp6 triliun, PT Kimia Farma Rp1 triliun, Perum Bulog Rp560 miliar; dan PT KAI Rp300 miliar. Jumlah pembayaran ini mencakup 75 persen dari total utang pemerintah kepada BUMN.
Di kesempatan terpisah, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengatakan bahwa pemerintah segera mencairkan dana sebesar Rp53,5 triliun kepada 10 perusahaan BUMN. Jumlah ini berupa dana talangan (pinjaman) dan penyertaan modal negara (PMN).
Anggota Komisi VI dari Fraksi Nasional Demokrat Subardi mengatakan pemerintah perlu fokus pada kinerja BUMN di sektor pangan, kesehatan, dan transportasi. Pasalnya ketiga sektor itu mengalami penurunan kinerja akibat pandemi Covid-19.
“Kementerian BUMN perlu memprioritaskan kepada BUMN di sektor pangan, kesehatan dan trasportasi karena ketiga sektor tersebut sangat mengkhawatirkan,” ujarnya melalui rilis yang diterima Harian Jogja, Minggu (21/6/2020).
Ketiga sektor tesebut, kata Subardi, mengalami kemunduran dari sisi performa perusahaan yang meliputi operasional dan bisnis. Beberapa perusahaan antara lain Perum Bulog, Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia di sektor pangan.
Di sektor kesehatan meliputi Kimia Farma yang harus menunjang program BPJS Kesehatan. Sektor trasnportasi meliputi Angkasa Pura, Garuda Indonesia, PT KAI, Angkutan Sungai Darat Penyeberangan (ASDP), PT Pelni maupun Pelindo.
Ia menyarankan agar sinergi antar-kementerian perlu dipercepat mengingat masa pandemi Covid-19 belum usai. Politisi yang juga Ketua DPW Nasional Demokrat DIY ini mengusulkan agar DPR menggelar rapat kerja lintas kementerian. “Misalnya raker Kementerian BUMN dengan Kementerian Keuangan mencakup sisi anggaran, raker Kementerian Pertanian, Kesehatan, dan Perhubungan soal kinerja dan korporasi,” ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kunjungi Washington DC, Ini Oleh-Oleh yang Dibawa Menkeu untuk Indonesia
- BI Rate Naik, Ekonom Berharap Bunga KUR Tak Ikut Naik
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Luhut Bentuk Tim Khusus
- Airlangga Nilai Nilai Tukar Rupiah Lebih Baik Dibandingkan Negara Lain
- Nilai Tukar Rupiah Remuk Akibat Konflik Iran-Israel, Ini Proyeksi Ekonom
Advertisement
Dugaan Kekerasan Salah Satu SD di Banguntapan, Disdikpora Bantul: Sudah Dimediasi dan Selesai
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Yamaha 2 University with Udinus Semarang: Ikuti Lomba Animasi Feat Yamaha Moving Forw(Art) with Yamaha Fazzio
- Jago Syariah Dukung Halal Fair 2024 di Yogyakarta
- Berkomitmen Tingkatkan Literasi Keuangan, Jago Syariah Ambil Bagian dalam Halal Fair 2024
- Sudah Ada 11 Bank Bangkrut Sepanjang Tahun Ini, LPS: Kami Siap Klaim Dana Nasabahnya
- Ekosistem Kendaraan Listrik di RI Segera Terbentuk, Ini Kata Jokowi
- Bulan Depan, Pabrik Baterai Listrik Mulai Produksi di Indonesia
- 1.213 BPR/BPRS Penuhi Modal Inti Minimum Rp6 Miliar, OJK: Hanya 5 Persen yang Belum
Advertisement
Advertisement