Advertisement
Capai 43 Triliun, Investasi BPJS Ketenagakerjaan Diduga Bermasalah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menyelidiki investasi BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk saham dan reksadana senilai Rp43 triliun dari total investasi senilai Rp400 triliun.
Penyelidikan tersebut, menurut Kejagung, untuk menelusuri adanya dugaan tindak pidana korupsi atas investasi yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan.
Advertisement
"Kalau total investasi keseluruhan itu kan ada lebih dari Rp400 triliun, tapi fokus penyelidikan kita ada di Rp43 triliun dari total Rp400 triliun itu yang telah diinvestasikan ke dalam bentuk reksadana dan saham," tuturnya kepada Bisnis, Rabu (20/1/2021).
Menurut Febrie, tim penyidik Kejagung kini masih mendalami seluruh transaksi investasi reksadana dan saham yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan.
Baca juga: Jogja Butuh Lebih Banyak Pendonor Plasma Konvalesen untuk Pasien Covid-19
"Rp43 triliun itu masih belum penyimpangannya ya. Kita masih dalami satu per satu transaksi," katanya.
Dia juga menjelaskan bahwa tim penyidik Kejagung sudah menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung satu per satu transaksi investasi BPJS Ketenagakerjaan.
"Jadi nanti BPK yang bisa melihat transaksi itu dan menentukan mana yang masuk ke dalam penyimpangan," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BP Jamsostek, Irvansyah Utoh Banja memastikan pihaknya akan menghormati proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejagung.
"Kami siap untuk memberi keterangan dengan transparan guna memastikan apakah pengelolaan investasi telah dijalankan sesuai tata kelola yang ditetapkan," katanya.
Dia juga berharap proses penyidikan tersebut tidak menimbulkan spekulasi serta keresahan di publik, ketika Pemerintah Pusat saat ini tengah berupaya memulihkan kondisi perekonomian nasional.
Saat dikonfirmasi mengenai materi penyidikan di Kejagung, dia mengaku tidak mengetahui terkait perkara tersebut.
"Kami tidak memiliki informasi atau materi penyidikan, sebaiknya dikonfirmasi lagi kepada Kejagung," ujarnya.
Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah dokumen dan data dari Kantor BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Jakarta Selatan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan bahwa penyitaan dilakukan setelah tim penyidik Kejagung meningkatkan perkara dugaan tindak pidana korupsi PT BPJS Ketenagakerjaan ke tingkat penyidikan.
Baca juga: Hampir Setiap Hari Terjadi, Ada Peningkatan Aktivitas Gempa di Januari 2021
"Pada hari Senin 18 Januari 2021, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan dan menyita data serta dokumen," tuturnya, Selasa (19/1/2021).
Adapun penanganan kasus ini berdasarkan pada surat penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.02/2021. Kuat dugaan korupsi tersebut dilakukan terkait pengelolaan dana dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kadin DIY: Pelemahan Rupiah Dongkrak Ekspor Bagi yang Bahan Bakunya Lokal
- Pakar UGM Sebut Anjloknya Rupiah karena Faktor Global
- Menparekraf: Pulau Bali Belum Overtourism tapi Bali Selatan Terlihat Padat
- Satgas Pemberantasan Keuangan Ilegal Blokir 585 Situs Pinjol Ilegal
- Melemahnya Rupiah Tidak Lantas Mendorong Naiknya Kunjungan Wisman ke DIY
Advertisement
Advertisement
Kota Isfahan Bukan Hanya Pusat Nuklir Iran tetapi juga Situs Warisan Budaya Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Menparekraf: Pulau Bali Belum Overtourism tapi Bali Selatan Terlihat Padat
- Mark Zuckerberg Jadi Orang Terkaya Ke-3 di Dunia, Kalahkan Elon Musk
- Pakar UGM Sebut Anjloknya Rupiah karena Faktor Global
- OJK Klaim Ketahanan Perbankan Terjaga di Tengah Pelemahan Rupiah
- Kadin DIY: Pelemahan Rupiah Dongkrak Ekspor Bagi yang Bahan Bakunya Lokal
- AirAsia Batalkan Penerbangan ke Malaysia Akibat Erupsi Gunung Raung di Sitaro Sulut
- Rupiah Melemah, HIPMI Usulkan Ini kepada Pemerintah
Advertisement
Advertisement