Advertisement
PHRI DIY Dukung PPKM Darurat, Meski Okupansi Hotel di Bawah 10%
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Terdampak Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, okupansi hotel di DIY berada dibawah 10%.
“Jelas berdampak, tetapi kami mendukung sampai Selasa 20 Juli itu. Konsekuensi memang okupansi melorot tajam, dengan diberlakukannya penyekatan-penyekatan. Okupansi sekarang 0-8%,” ujar Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono, Kamis (15/7/2021).
Advertisement
Deddy mengharapkan tidak ada lagi perpanjangan PPKM Darurat. “Kami belum dapat laporan resmi dampaknya yang tutup berapa, apa ada PHK, tetapi unpaid leave, dirumahkan bertambah. Dampaknya sangat terasa hotel bintang dua ke bawah. Hotel tiga keatas melakukan efisiensi juga, beban operasional juga tinggi,” ujar Deddy.
Dia mengatakan jika ada perpanjangan, tetapi tidak dibarengi dengan stimulus atau relaksasi seperti saat ini, akan semakin terasa dampaknya. “Kami butuh solusi, stimulus, hibah, karyawan diopeni juga, dengan bantuan-bantuan yang digelontorkan pemerintah. Jangan mengeluarkan kebijakan tanpa ada solusi,” ucapnya.
Baca juga: Indonesia Jadi Episentrum Covid-19 di Asia, Bantuan Asing Mengalir
Hingga saat ini, dikatakan Deddy belum ada kepastian terkait stimulus ataupun hibah. Diharapkan ada berbagai keringanan mulai dari biaya beban listrik, hingga kelonggaran terkait pembayaran BPJS, karena saat ini pemasukan dapat dikatakan tidak ada.
Deddy mengatakan selama ini PHRI DIY juga telah berupaya mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Mulai dari verifikasi, sertifikasi, monitoring dan evaluasi, tentunya juga vaksinasi telah dilakukan. “Kami harap tidak ada perpanjangan lagi, kesehatan dan ekonomi sama-sama kehabisan oksigen saat ini,” ucapnya.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, sekaligus pengamat pariwisata, Ike Janita Dewi mengatakan dengan PPKM Darurat ini banyak pelaku usaha pariwisata sudah pasrah, menunggu pandemi reda.
Baca juga: Belum Sebulan, Satgas Sleman Sudah Makamkan 534 Jenazah
“Semua tidak ada sales sama sekali. Dikhawatirkan tentu adanya gelombang PHK. Sebelumnya sebetulnya sudah ada kebijakan unpaid leave [waktu kerja diperpendek, konsekuensinya gaji dipotong], tapi sekarang kita harus mengantisipasi PHK, mudah-mudahan tidak dalam skala yang massif,” ucapnya
Dikatakannya Pemerintah perlu memberikan insentif pengurangan biaya operasionalisasi atau fixed costs dan akses pembiayaan atau permodalan. Bantuan mitigasi untuk tenaga kerja yang sangat terdampak perlu dilakukan, misalnya dengan Bansos. “Karena pelaku wisata sudah banyak yang menggunakan dana pribadi, hutang sana-sini, menjual aset,” ujar Ike.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kunjungi Washington DC, Ini Oleh-Oleh yang Dibawa Menkeu untuk Indonesia
- BI Rate Naik, Ekonom Berharap Bunga KUR Tak Ikut Naik
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Luhut Bentuk Tim Khusus
- Airlangga Nilai Nilai Tukar Rupiah Lebih Baik Dibandingkan Negara Lain
- Nilai Tukar Rupiah Remuk Akibat Konflik Iran-Israel, Ini Proyeksi Ekonom
Advertisement
Orang Tua Harus Miliki Bekal untuk Mendidik Anak di Era Digital
Advertisement
Jadwal Agenda Wisata Jogja Sepanjang Bulan Mei 2024, Ada Pameran Buku Hingga Event Lari
Advertisement
Berita Populer
- Penerimaan Pajak DPJ DIY Sampai April 2024 Tercatat Sebesar 33,9 Persen
- Inflasi DIY April 2024 Sebesar 0,09 Persen, Sektor Transportasi Jadi Biangnya
- Fantastis! Perputaran Uang Judi Online di Indonesia Capai Rp327 Triliun
- BI DIY: Inflasi April 2024 Terjaga Meski Ada Momen Lebaran
- Disperindag DIY Dorong Industri Menyasar Pasar Dalam Negeri
- Yamaha 2 University with Udinus Semarang: Ikuti Lomba Animasi Feat Yamaha Moving Forw(Art) with Yamaha Fazzio
- Jago Syariah Dukung Halal Fair 2024 di Yogyakarta
Advertisement
Advertisement