Advertisement
Tarik Bantuan IMF, Tanda Pemerintah Kekurangan Dana Pemulihan Ekonomi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kurangnya dana untuk biaya pemulihan ekonomi dinilai menjadi penyebab pemerintah Indonesia menarik Special Drawing Rights atau SDR dari Dana Moneter Internasional atau IMF sebesar Rp90,23 triliun.
Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Didik Junaidi Rachbini kepada Bisnis-jaringan Harianjogja.com, menanggapi keputusan pemerintah dalam menarik 4,46 miliar SDR atau setara dengan US$6,31 miliar dari IMF.
Advertisement
Menurutnya, dana itu harus digunakan dengan efisien dan efektif. Dia menilai bahwa kebutuhan biaya yang mendesak membuat pemerintah 'menabrak' berbagai sumber dana, mulai dari meningkatkan utang pada tahun lalu, meminta Bank Indonesia membeli obligasi atau burden sharing, penagihan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), hingga penarikan SDR.
"Semua upaya menandakan pemerintah kekurangan dana untuk membiayai pemulihan ekonomi," ujar Didik kepada Bisnis, Selasa (7/9/2021).
Dia menilai bahwa tambahan dana dari SDR dapat meningkatkan konsumsi masyarakat atau belanja pemerintah. Hal tersebut diharapkan dapat menahan pertumbuhan ekonomi agar tidak jatuh rendah atau kembali negatif.
Didik menilai ke depannya pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) seringkali banyak tersisa, termasuk anggaran pemerintah daerah.
Pada tahun anggaran 2020, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) hingga Rp245,6 triliun. Dari jumlah itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa Rp139,4 triliun di antaranya akan digunakan pada tahun ini, sebagian dialokasikan di aspek kesehatan.
Didik menilai bahwa pemerintah harus meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan SiLPA yang ada. Masuknya dana tambahan dari SDR membuat penggunaan uang negara harus lebih bertanggung jawab.
"Dana seperti itu kalau masuk kantong APBN dan APBN-nya boros ya dicabik-cabik ke sana kemari. APBN kita punya masalah boros dalam pengeluaran, terutama untuk infrastruktur," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kunjungi Washington DC, Ini Oleh-Oleh yang Dibawa Menkeu untuk Indonesia
- BI Rate Naik, Ekonom Berharap Bunga KUR Tak Ikut Naik
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Luhut Bentuk Tim Khusus
- Airlangga Nilai Nilai Tukar Rupiah Lebih Baik Dibandingkan Negara Lain
- Nilai Tukar Rupiah Remuk Akibat Konflik Iran-Israel, Ini Proyeksi Ekonom
Advertisement
TPA Piyungan Ditutup, TPS3R di Tingkat Kalurahan di Bantul Kebanjiran Pelanggan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Disperindag DIY Dorong Industri Menyasar Pasar Dalam Negeri
- Yamaha 2 University with Udinus Semarang: Ikuti Lomba Animasi Feat Yamaha Moving Forw(Art) with Yamaha Fazzio
- Jago Syariah Dukung Halal Fair 2024 di Yogyakarta
- Berkomitmen Tingkatkan Literasi Keuangan, Jago Syariah Ambil Bagian dalam Halal Fair 2024
- Sudah Ada 11 Bank Bangkrut Sepanjang Tahun Ini, LPS: Kami Siap Klaim Dana Nasabahnya
- Ekosistem Kendaraan Listrik di RI Segera Terbentuk, Ini Kata Jokowi
- Bulan Depan, Pabrik Baterai Listrik Mulai Produksi di Indonesia
Advertisement
Advertisement