Advertisement
Tarik Bantuan IMF, Tanda Pemerintah Kekurangan Dana Pemulihan Ekonomi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kurangnya dana untuk biaya pemulihan ekonomi dinilai menjadi penyebab pemerintah Indonesia menarik Special Drawing Rights atau SDR dari Dana Moneter Internasional atau IMF sebesar Rp90,23 triliun.
Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Didik Junaidi Rachbini kepada Bisnis-jaringan Harianjogja.com, menanggapi keputusan pemerintah dalam menarik 4,46 miliar SDR atau setara dengan US$6,31 miliar dari IMF.
Advertisement
Menurutnya, dana itu harus digunakan dengan efisien dan efektif. Dia menilai bahwa kebutuhan biaya yang mendesak membuat pemerintah 'menabrak' berbagai sumber dana, mulai dari meningkatkan utang pada tahun lalu, meminta Bank Indonesia membeli obligasi atau burden sharing, penagihan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), hingga penarikan SDR.
"Semua upaya menandakan pemerintah kekurangan dana untuk membiayai pemulihan ekonomi," ujar Didik kepada Bisnis, Selasa (7/9/2021).
Dia menilai bahwa tambahan dana dari SDR dapat meningkatkan konsumsi masyarakat atau belanja pemerintah. Hal tersebut diharapkan dapat menahan pertumbuhan ekonomi agar tidak jatuh rendah atau kembali negatif.
Didik menilai ke depannya pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) seringkali banyak tersisa, termasuk anggaran pemerintah daerah.
Pada tahun anggaran 2020, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) hingga Rp245,6 triliun. Dari jumlah itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa Rp139,4 triliun di antaranya akan digunakan pada tahun ini, sebagian dialokasikan di aspek kesehatan.
Didik menilai bahwa pemerintah harus meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan SiLPA yang ada. Masuknya dana tambahan dari SDR membuat penggunaan uang negara harus lebih bertanggung jawab.
"Dana seperti itu kalau masuk kantong APBN dan APBN-nya boros ya dicabik-cabik ke sana kemari. APBN kita punya masalah boros dalam pengeluaran, terutama untuk infrastruktur," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
- Opini: Pelajaran dari Kebakaran Los Angeles
- Trump Tunda Kebijakan Tarif, Kanada Tetap Waspada
- Ini Ramalan Keberuntungan 12 Shio di Tahun Ular Kayu 2025
- SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian
- SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian
- Pilkada untuk Siapa?
- Sinyal dari Pidato Prabowo
Berita Pilihan
- Distribusi Minyakita, Bulog Sebut Belum Terima Penugasan dari Presiden
- Harga Emas Antam Hari Ini 19 Januari 2025 Stagnan, Termurah Rp843.500
- IMF dan Bank Dunia Memproyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,1 Persen
- BI Rate Turun Menjadi 5,75 Persen
- Puncak Panen DIY Diperkirakan Akhir Februari, Cuaca Jadi Kendala
Advertisement
Jalur Trans Jogja 2025 Lengkap, Melayani ke Palbapang Bantul hingga Pakem Sleman
Advertisement
Kedai Fransis Pizza: Dibuka Singkat, Bisa Menikmati Pizza di Teras Rumah
Advertisement
Berita Populer
- Pertumbuhan Investor Pasar Modal DIY pada 2024 Lampaui Target
- BPS Catat Harga Cabai Mengalami Lonjakan di Januari 2025, Tembus Rp180.000 per Kilogram
- Jangan Salah Menyalakan Lampu Hazard! Ini Tips dari Honda Istimewa
- Long Weekend Akhir Januari 2025, Kunjungan Mal DIY Diperkirakan Naik 2 Kali Lipat
- Target Ekspor Produk Indonesia Naik Jadi 7,1 Persen
- Distribusi Minyakita, Bulog Sebut Belum Terima Penugasan dari Presiden
- Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini 21 Januari 2025 Turun Rp2.000
Advertisement
Advertisement