BPD Berperan Penting dalam Pembangunan Desa dan Pengentasan Kemiskinan

JOGJA—Pertemuan Back-to-Back ASEAN Collaborative Forum on Localizing 2030 SDGs in the Village Level, 1st AVN Meeting, dan ASEAN Rural Culture Expo in the Framework of ASEAN Identity digelar di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta mulai Senin (24/7) dan berakhir pada Kamis (27/7). Berbagai pihak terlibat dalam kegiatan ini, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY.

Dalam pertemuan yang menghadirkan sejumlah desa percontohan di Indonesia itu, setidaknya ada tiga agenda yang dibahas. Pertama, mengenai pemberdayaan masyarakat perdesaan; kedua, forum kolaborasi negara ASEAN dalam upaya pelokalan Sustainable Development Goals (SDG’s) di tingkat desa; dan yang ketiga, yakni pameran budaya dan wisata serta BUMDes Expo yang menyajikan produk unggulan dan keberhasilan pembangunan desa di ASEAN.

Pada acara itu, BPD DIY memiliki peran penting. Salah satunya adalah terkait dengan upaya mendorong pembangunan desa sesuai dengan potensi yang ada. Lewat pembangunan ini, kantong-kantong kemiskinan yang berada di desa diharapkan bisa ditekan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan forum ini memiliki makna penting di dalam pembangunan desa di ASEAN dan khususnya di Indonesia. Beberapa waktu terakhir banyak tantangan yang dihadapi dalam membangun desa.

"Pengalaman desa-desa di Indonesia membangkitkan optimisme pembangunan berkelanjutan 2030, bahkan khusus kemiskinan Presiden menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024," ucapnya saat membacakan sambutan pada acara itu.

Menurutnya, strategi pembangunan tidak bisa diimplementasikan sistematis secara utuh. Pasalnya lokus dan sasaran pembangunan memiliki karakter, potensi, dan lingkungan yang berbeda.

BACA JUGA: Jokowi: Asean Jangan Jadi Ajang Persaingan

Di Indonesia ada lebih dari 75.000 desa dengan karakter yang berbeda-beda. "Maka untuk percepatan pembangunan, penurunan kemiskinan, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melokalkan tujuan pembangunan berkelanjutan hingga level desa, dengan tetap berbasis pada kewenangan desa," kata dia. 

Kerja Sama

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama antara Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dengan Kemendes PDTT. Kerja sama itu meliputi pemanfaatan produk dan layanan perbankan, pengelolaan Dana Desa yang disalurkan melalui BPD se-Indonesia, serta pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan.

Dalam kerja sama ini Bank BPD DIY bersama dengan Kemendes PDTT melaksanakan program penguatan kelembagaan kewirausahaan mikro dan kecil di perdesaan, digitalisasi desa, inklusi keuangan dan perluasan chanel layanan perbankan melalui unit unit usaha yang ada di desa diantaranya BUMDes.

Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, Santoso Rohmad mengatakan MoU ini menjadi menjadi salah satu wujud kepercayaan pemerintah kepada BPD di seluruh Indonesia.

Dalam hal ini, BPD DIY menjadi salah satu dari enam BPD yang menjadi percontohan untuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Menurut dia, BPD DIY berperan dalam pembangunan desa sebagaimana diamanatkan oleh Gubernur DIY. Salah satunya adalah melakukan perbaikan pada birokrasi desa, memanfaatkan digitalisasi, dan meningkatkan kualitas SDM.

Lebih lanjut, kata dia, pengentasan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peluang kerja di desa menjadi target ke depan. Terkait dengan pembangunan desa dia mencontohkan di Mangunan, bagaimana pemerintah desa menghidupkan potensi ekonomi melalui wisata. "Itu tentu akan memberikan dampak bagi masyarakat, karena pengelolaan desa wisata itu tentu melibatkan masyarakat, melalui kuliner dan lainnya," ucapnya.

Sekjen Asbanda, Yuddy Renaldi mengatakan berdasarkan posisi Maret 2023 dari total 27 BPD memiliki aset Rp918,6 triliun. "Artinya kalau dikonsolidasi secara nasional berada di posisi lima besar bank di nasional ini. Total penyaluran kredit per 31 Maret 2023 sebesar Rp569,7 triliun sedangkan total dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp725,9 triliun,” ujar Direktur Utama Bank BJB tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News