Advertisement
Kementerian Keuangan: Kuota Subsidi BBM dan Listrik Terancam Jebol di 2023
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mewaspadai realisasi penyaluran subsidi energi, khususnya listrik dan BBM, yang berpotensi melebihi kuota alias jebol pada tahun ini.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, menuturkan dengan adanya potensi tersebut, Kemenkeu bersama Pertamina dan PLN terus berusaha mengendalikan volume BBM dan listrik.
Advertisement
BACA JUGA : Promo 17 Agustus 2023, Beli BBM Pakai MyPertamina Dapat Cashback 45%, Mau?
“Memang kami terus mencermati hal tersebut, karena memang ada potensi untuk itu [jebol], kami terus bekerja sama dengan badan usaha, seperti Pertamina, PLN, khususnya untuk bisa tetap mengendalikan volume dari BBM dan listrik yang disubsidi ini untuk dikonsumsi,” kata Isa dalam konferensi pers, Jumat (11/8/2023).
Hingga pertengahan tahun ini belum ada dampak akan hal tersebut kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski ada potensi tersebut, Isa memperkirakan dampaknya masih akan netral, karena harga-harga energi seperti BBM dan bahan baku untuk menghasilkan listrik lebih rendah dari asumsi makro APBN 2023.
“Tapi ini akan terus kami cermati dan terutama kami ingin mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar konsumsi BBM bersubsidi, listrik yang bersubsidi tidak melampaui kuota yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Dalam postur APBN 2023, tertulis harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada di angka US$90 per barel. Sementara realisasi hingga Juli 2023, harga ICP berada di level US$75,21/barel, jauh lebih rendah dari postur.
Pada periode yang sama, realisasi belanja subsidi energi telah mencapai total Rp145,9 triliun. Capaian tersebut tercatat baru 43 persen dari total alokasi untuk subsidi dan kompensasi energi yang sebesar Rp339,6 triliun.
Belanja subsidi dan kompensasi listrik mencapai Rp48,5 triliun untuk 39,2 juta pelanggan. Masyarakat telah menikmati subsidi LPG 3 kg sebanyak 4 juta metrik ton dengan nilai Rp37,7 triliun. Penyaluran subsidi dan kompensasi BBM hingga Juli 2023 telah terealisasi sebesar Rp59,7 triliun dengan kuota 8,6 juta kiloliter.
BACA JUGA : Duh, Kuota BBM Subsidi Diprediksi Tak Cukup sampai Akhir Tahun
Pemerintah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Monitoring Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi, seiring dengan proyeksi terakhir ihwal potensi habisnya kuota BBM subsidi itu pada awal Desember tahun ini.
“Kami mengharapkan agar BBM subsidi yang kuotanya ditetapkan 17 juta kiloliter [kl] pada 2023, dapat mencukupi hingga akhir tahun. Berdasarkan realisasi hingga saat ini, kuota BBM bersubsidi diperkirakan hanya akan cukup hingga awal Desember 2023,” kata Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi melalui siaran persnya.
Upaya yang dilakukan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume, antara lain penggunaan QR Code dan menertibkan penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi melalui peningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah.
Selain itu, mitigasi pencegahan over kuota, terutama pada wilayah dengan potensi penyalahgunaan seperti wilayah pertambangan, perkebunan, dan pelabuhan. Hal serupa juga diproyeksikan terhadap konsumsi gas LPG 3 kg kuota yang bakal terserap tahun ini bakal melebar ke angka 8,22 juta ton atau lebih tinggi dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar 8 juta ton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Menparekraf: Peserta World Water Forum ke-10 Penuhi Hotel di Bali
- Ini Lima Orang Terkaya di Dunia 2024 versi Forbes
- Restrukturisasi Kredit Berakhir Kerek Jumlah Kredit Bermasalah UMKM DIY
- Pertumbuhan Ekonomi Global Direvisi PBB Menjadi 2,7 Persen
- Kunjungan ke Mal di Jogja Melonjak saat Long Weekend, Diprediksi Capai 50 Persen
Advertisement
Perangkat Kalurahan Muntuk Dlingo Terseret Kasus Korupsi, Lurah Segera Tunjuk Pj
Advertisement
Hotel Mewah di Istanbul Turki Ternyata Bekas Penjara yang Dibangun Seabad Lalu
Advertisement
Berita Populer
- Ini Lima Orang Terkaya di Dunia 2024 versi Forbes
- Gobel: Pemerintah Harus Lebih Fokus Lindungi Industri Kain Nasional
- Permendag No.8/2024 Soal Barang Impor demi Kelancaran Roda Ekonomi Masyarakat
- Pojog Community Gelar Silent Pound Charity untuk Rumah Singgah Kanker Anak
- Permendag soal Barang Impor Direvisi, Begini Respons Ditjen Bea Cukai
- Dinas Pertanian DIY Catat Panen Padi DIY Capai 236.249 Ton Per April 2024
- Dinkop dan UKM DIY Fasilitasi 1.100 UMKM Dapat Sertifikasi Halal Tahun Ini
Advertisement
Advertisement