Advertisement
Pemerintah Fokus Inflasi Pangan Bergejolak untuk Jaga Daya Beli
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan fokus pada pengendalian inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Kami terus memfokuskan karena pangan bergejolak, selain berkontribusi signifikan terhadap inflasi inti, juga langsung memengaruhi daya beli masyarakat. Jadi, kami akan terus merumuskan langkah APBN sebagai shock absorber dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama pada saat momentum perekonomian global melemah, kita harus melindungi dari sisi domestik,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Advertisement
Seperti diketahui, perekonomian global diproyeksikan bakal melambat. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari sebelumnya 3% pada 2022 menjadi hanya 2,5% pada 2023 dan kembali melemah menjadi 2,4% pada 2024 ini. Dengan demikian, situasi pada 2024 lebih lemah dibandingkan 2023.
Baca Juga
Suplai Pangan Masih Tergantung Global, Inflasi Harus Diwaspadai
Inflasi Januari 2024 Masih Akan Dipengaruhi Libur Akhir Tahun
Data Lengkap Laju Inflasi DIY September 2023
Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebagai salah satu instrumen. Pada 2023, anggaran bansos mencapai Rp476 triliun, lalu naik sebesar Rp20 triliun menjadi Rp496 triliun pada 2024.
Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.
Menkeu mengatakan peningkatan anggaran bansos senilai Rp20 triliun itu telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disetujui menjadi Undang-Undang (UU) APBN.
Meski begitu, Sri Mulyani menggarisbawahi intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.
Anggaran itu digunakan untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, membangun infrastruktur pertanian, mengembangkan sentra-sentra produksi, hingga menguatkan cadangan pangan nasional.
“Jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam APBN,” kata Menkeu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pindah Faskes BPJS Kesehatan Bisa lewat Ponsel, Ini Caranya
- Asita DIY Siap Dilibatkan Pembahasan Penerbangan Internasional di YIA
- Pabrik Sepatu Bata Tutup, Menteri Perindustrian Beberkan Rencana Lanjutannya
- Pemilu Bikin Pasar Properti DIY Lesu, REI DIY Optimistis Triwulan II 2024 Tumbuh Positif
- Kunjungi Washington DC, Ini Oleh-Oleh yang Dibawa Menkeu untuk Indonesia
Advertisement
Besok, Tumpukan Sampah di Selopamioro Dibersihkan, Pelaku Pembuang Masih Dikejar
Advertisement
Unik, Glamping Kapal Selam Ini Ternyata Bekas Sekoci Kapal Tanker
Advertisement
Berita Populer
- Waspada Pembobolan Tabungan, Berikut Ini Tips Jaga Keamanan Rekening
- Tutup Pabrik di Purwakarta, Ini Ancang-Ancang Bisnis Manajemen BATA yang Baru
- Siap-Siap! Survei Ekonomi Pertanian DIY Digelar Juni Mendatang
- Pindah Faskes BPJS Kesehatan Bisa lewat Ponsel, Ini Caranya
- Kotta GO Hotel Yogyakarta Umumkan Harga dan Pelayanan Spesial di Website Resminya
Advertisement
Advertisement