Advertisement
Pakar UGM Soroti Keputusan Muhammadiyah Mengelola Tambang

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA— Setelah Nahdlatul Ulama (NU), kini Muhammadiyah menyatakan kesediaannya mengelola tambang. Keputusan ini diambil setelah menggelar konsolidasi nasional di Universitas Aisyiyah 27-28 Juli 2024.
Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi mengatakan ini merupakan keputusan yang blunder, sebab Muhammadiyah tidak punya rekam jejak dan pengalaman dalam mengelola tambang. Menurutnya untuk mengelola tambang dibutuhkan dana besar.
Advertisement
Fahmy menjelaskan perlu pengalaman puluhan tahun untuk bisa mejadi pengusaha batu bara. Pengelolaan tambang dengan membentuk PT dan merekrut banyak sumber daya manusia (SDM) tidak serta merta menjadikannya mudah.
"Muhammadiyah akan mendapatkan mudharat lebih banyak dibandingkan keuntungan," ungkapnya, Senin (29/7/2024).
Lebih lanjut dia mengatakan meski Muhammadiyah mengklaim akan mengelola tambang pro lingkungan ini akan sulit dicapai. Menghindari kerusakan lingkungan tambang artinya harus melakukan reklamasi.
Padahal untuk reklamasi ongkosnya banyak, apalagi di awal-awal. Bahkan, kata Fahmy, bisa lebih besar dari pendapatan tambangnya. "Kalau bisa akan jadi contoh baik, akan tetapi saya tidak yakin," ungkapnya.
BACA JUGA: Nelayan Korban Perahu Dihantam Gelombang Ditemukan Meninggal di Pantai Sadeng Gunungkidul
Menurutnya apabila pemerintah ingin menyejahterakan rakyat lewat Ormas caranya bukan dengan memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK), tetapi dengan memberikan profitability index (PI), sehingga tidak berisiko.
"Seperti yang dilakukan perusahaan pertambangan kepada pemerintah daerah."
Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir berjanji akan mengelola tambang dengan sebaik-baiknya. Secara prinsip dalam pengelolaan akan mewujudkan tambang yang pro kesejahteraan, keadilan sosial dan ramah lingkungan.
"Kalau nanti dirasa lebih banyak keburukannya, maka kami siap bertanggung jawab dan mengembalikan izin pengelolaan ke Pemerintah Pusat," ucapnya.
Dia menjelaskan, keputusan untuk menerima dalam pengelolaan tambang telah dilakukan melalui kajian dalam kurun waktu dua bulan terakhir. Kajian tidak hanya melibatkan tim ahli, namun juga perwakilan yang di wilayahnya memiliki lokasi tambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Buruh Minta Prabowo Evaluasi Kinerja Tiga Menteri Ini
- Harga Emas Antam Hari Ini 23 Februari 2025 Stagnan, Rp1,7 Juta per Gram
- Undang-Undang HPP Dimohonkan Uji Materil, PPN 12 Persen Jadi Gugatan di MK
- Bank BPD DIY Sediakan KPR untuk Rumah Bersubsidi, Ini Plafon dan Besaran Cicilannya
- Korban PHK Bisa Dapat 60 Persen Upah Selama Enam Bulan, Ini Komentar Kadin Indonesia
Advertisement

Jadwal Terbaru KA Bandara Senin 24 Februari 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu dan YIA
Advertisement

Menikmati Gua-Gua yang Tidak Boleh Dilewatkan saat Berwisata ke Turki
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini 23 Februari 2025: Harga Cabai Rawit Rp67.661 per Kg
- KAI Daop 6 Yogyakarta Siapkan 7 KA Tambahan untuk Lebaran 2025, Berikut Keretanya
- Harga Emas Antam Hari Ini 23 Februari 2025 Stagnan, Rp1,7 Juta per Gram
- Ekonom UGM Ungkap Dampak Positif dan Negatif Danantara
- Jumlah Pabrik Rokok di Kudus dan Sekitarnya Meningkat Jadi 202
- Buruh Minta Prabowo Evaluasi Kinerja Tiga Menteri Ini
- Pecinta Cerutu Berkumpul di Ramada by Wyndham dalam Guyup Herf by Cigar Universe Asia
Advertisement
Advertisement