Ekbis

Penertiban Pondokan Tak Bisa Sembarangan, Ini yang Harus Dipertimbangkan

Penulis: Herlambang Jati Kusumo
Tanggal: 22 Januari 2020 - 08:37 WIB
Ilustrasi hotel - JIBI

Harianjogja.com, JOGJA—Upaya Pemerintah Kota Jogja melalui Satpol PP untuk mengintensifkan pengawasan terhadap operasional pondokan agar tetap sesuai izin dan tidak disalahgunakan untuk fungsi lain termasuk operasional virtual hotel dinilai perlu dipertimbangkan lagi.

Sebelumnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja, Agus Winarto menyatakan aturan untuk pondokan sudah cukup jelas. Salah satunya adalah tidak boleh menyewakan kamar secara harian. Berbeda dengan manajemen hotel yang memungkinkan untuk menyewakan kamar secara harian. Oleh karena itu, Agus mengatakan, akan mengintensifkan pengawasan.

Menanggapi hal ini, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, sekaligus pengamat pariwisata, Ike Janita Dewi melihat pengawasan dengan Satpol PP perlu dipikirkan lagi. “Jika Satpol PP langsung diterjunkan, framing-nya bisa kemana-mana dan menimbulkan citra negatif bagi destinasi. Apalagi netizen sekarang jauh lebih aktif. Jangan sampai upaya mengusir tikus harus sampai membakar rumah,” ujar Ike, Selasa (21/1).

Menurut Ike, dalam era sharing economy, virtual hotel operator (VHO) ini adalah fenomena yang tidak terelakan. Pemerintah harus berpikir keras untuk menyusun regulasi yang tepat. Dalam penanggulangan VHO sebaiknya penanganan secara positif menggunakan regulasi umum. Dicontohkannya, perpajakan pembinaan perizinan, dan standardisasi usaha. Harus ada sosialisasi terus menerus dan sanksi diterapkan secara bertahap. “VHO harus menjadi pengusaha yang bertanggungjawab, yaitu dengan mengikuti regulasi dan standarisasi usaha akomodasi yang berlaku. Saya belum pernah meneliti secara sistematis. Saya lihat di Jogja jumlahnya belakangan ini meningkat pesat. Ini saatnya Pemerintah harus menyusun regulasinya,” katanya.

Dikatakannya VHO memang memiliki plus dan minus. Kelebihannya VHO meningkatkan kapasitas destinasi dalam hal akomodasi. Juga menyediakan ragam pilihan akomodasi bagi segmen yang lebih sensitive harga dan melek teknologi.

Kekurangannya, standardisasi akomodasi tidak bisa dipastikan dan ada risiko safety & security, karena usaha seperti ini tidak mengikuti regulasi dan proses perizinan, pemerintah tidak bisa menjamin risiko yang bisa dialami wisatawan. Pemerintah juga tidak mendapat pajak. Jika tidak ada regulasi yang jelas, VHO ini merusak logika industri perhotelan dan akomodasi yang ada. 

Legalitas Benar

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Bobby Ardyanto Setyo Ajie mengatakan setuju dengan pengaturan VHO atau langkah Pemkot.  “Bisnis itu harus dibangun dari legalitas yang benar, dengan sistem yang benar serta tata niaga yang benar, jadi sehat dalam berkompetisi dan output-nya pasti lebih baik,” ucapnya.

VHO harus diatur dengan regulasi yang ketat serta monitoring yang intens tentang pergerakan VHO. “Mereka sering melakukan burning money yang mengakibatkan nilai properti turun, nilai kompetitif juga menjadi rusak, dan responsibilitas mereka kadang juga sulit di pertanggung jawabkan, mereka harus diberikan regulasi yang sama dengan industri perhotelan lainnya,” ujarnya.

Meski begitu, selain ada kekurangan yaitu tidak diatur oleh regulasi yang benar, karena sifatnya virtual maka sisi hukuman dan tanggung jawab sulit untuk dikenakan. Namun menurut Bobby, sisi positifnya dengan penjualan VHO yang bagus sehingga jauh lebih efisien dan maksimal.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Rayakan SEEwelas Tahun, THE 1O1 Yogyakarta Tugu Ajak Masyarakat Kurangi Sampah Plastik di Pasar Kranggan
Harper Malioboro Yogyakarta Raih Penghargaan Tertinggi Kategori Makanan dan Minuman di Archipelago F&B Bootcamp 2025
Sambut Liburan Sekolah, Archipelago Luncurkan School Holideals untuk Keluarga
Libur Panjang Tahun Baru Islam, PHRI DIY Sebut Hotel Ramai hingga 4 Hari

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Panitia Video Announcer Contest SMG 2025 Tetapkan 50 Nominasi, Ini Daftarnya
  2. CIMB Niaga Sponsori VAC SMG 2025, Lomba Video Penyiar Masuk Tahap Penilaian
  3. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian
  4. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian

Berita Terbaru Lainnya

Konflik Hingga Harga Tiket Pesawat Jadi Kendala Kunjungan Turis Asing ke DIY
Ungkap Kecurangan Beras Oplosan, Menteri Pertanian Tak Gentar Meski Ada Intimidasi
LPG 3 Kilogram Bakal Dibikin Satu Harga, Ini Alasan Kementerian ESDM
Imbas tarif Trump, Harga Sepatu Nike Bakal Naik
Pakar Energi UGM Minta Kebijakan LPG 3 Kg Satu Harga Dibatalkan, Ini Alasannya
Harga Emas Antam Hari Ini 4 Juli 2025 Turun, Termurah Rp1 Juta
Jumlah Investor Pasar Modal DIY per Mei 2025 Tumbuh 24,11 Persen
Harga Pangan Hari Ini 4 Juli 20-25: Cabai, Bawang, hingga Daging Ayam Turun
Rencana Kenaikan Tarif Ojek Online, Ini Kata Maxim
Pemerintah dan DPR Memproyeksi Inflasi 2025 Sebesar 2,2 Persen hingga 2,6 Persen