Harianjogja.com, SLEMAN—Bank BPD DIY bersama dengan BPJS Kesehatan menandatangani perjanjian kerja sama tentang fasilitas produk kredit talangan modal kerja yang dapat dimanfaatkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan (faskes) mitra BPJS di wilayah DIY.
Direktur Pemasaran Bank BPD DIY R Agus Trimurjanto menyampaikan kerja sama tersebut merupakan program pembiayaan yang diberikan kepada faskes mitra BPJS Kesehatan guna membantu percepatan penerimaan piutang (tagihan klaim BPJS). “Rumah sakit mitra BPJS bisa menjaga likuiditas melalui fasilitas supply chain financing yang disediakan Bank BPD DIY,” kata dia di sela-sela Gathering Pimpinan Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Mitra BPJS Kesehatan yang dihelat Bank BPD DIY di Royal Ambarrukmo, Sleman, Kamis (23/1).
Secara teknis, fasilitas kredit ini dapat dimanfaatkan dengan jangka waktu 12 bulan dengan jaminan berupa tagihan klaim dari rumah sakit/klinik kepada BPJS Kesehatan.
Pada Desember 2019 Bank BPD DIY sudah menjalin kerja sama dengan satu rumah sakit di DIY yakni RS Nyi Ageng Serang, Kulonprogo. Pada awal tahun ini BPD DIY akan getol menyosialisasikan kepada rumah sakit yang ada di DIY. Diharapkan semakin banyak rumah sakit yang memanfaatkan fasilitas ini.
"Melalui kerja sama ini BPD DIY menjalankan fungsinya untuk melayani stakeholder. Kami ingin senantiasa membantu masyarakat dan rumah sakit. Jangan sampai operasional terganggu atau malah pelayanannya berhenti sama sekali. Namun, fungsi bisnis memang masih ada, tetapi tujuan kami juga untuk melayani masyarakat," kata dia.
Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengaku dana talangan menjadi salah satu tools untuk tetap menjaga rumah sakit mitra untuk bisa melayani pasien dengan baik. Upaya ini sebagai win win solution, baik untuk BPJS Kesehatan maupun rumah sakit. Rumah sakit yang masih menunggu klaim cair, bisa mendapatkan fresh money untuk menjalankan operasional rumah sakit. "Kami gandeng mitra kerja dari bank untuk bisa menyediakan dana talangan atau supply chain financing bagaimana kalau rumah sakit dipinjami maksimal sebesar klaim dan bunga yang didapatkan dari BPJS Kesehatan," kata dia.
Tantangan Berat
Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembayun Setyaningastuti mengungkapkan sebanyak 222 juta jiwa penduduk Indonesia telah tercakup dalam kepesertaan JKN-KIS di mana sebesar 96 juta merupakan peserta PBI. "Di DIY, ada sekitar 3,3 juta penduduk yang tercakup JKN-KIS dan 2,1 juta merupakan peserta PBI. Upaya terus dilakukan untuk mencapai cakupan kepesertaan semesta dan ini memberi dinamika baru," kata dia.
Ia menyebutkan dari sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan menghadapi tantangan berat. BPJS Kesehatan tengah menghadapi defisit dalam neraca. Dari hasil evaluasi dalam empat tahun terakhir terpantau defisit semakin meningkat dan sampai saat ini mencapai lebih dari Rp19 triliun.
Pemerintah pun memberikan suntikan dana tetapi defisit belum terselesaikan. Hal ini membawa konsekuensi upaya perbaikan oleh Pemerintah Pusat dengan kenaikan premi. "Sementara itu, kondisi defisit ini berdampak pada cash flow sehingga akibatkan utang pembayaran klaim ke rumah sakit. Hal ini mengkhawatirkan karena likuiditas dan operasional RS bisa terganggu," kata dia.
Ia mengungkapkan Dinkes DIY mencatat utang BPJS Kesehatan kepada RS menembus angka di atas Rp600 miliar. Angka ini dinilai sangat besar dan bisa mengancam operasional RS yang dikhawatirkan berdampak pada likuiditas dan keberlanjutan layanan.
"Terobosan terus dilakukan termasuk dengan kenaikan premi. Untuk solusi jangka pendek ada kebijakan baru dengan membuka peluang RS pinjam ke bank dan ada denda keterlambatan pembayaran klaim yang dibayar BPJS Kesehatan," kata dia.
Saat ini ada kesempatan kerja sama berupa dana talangan atau piutang RS pada BPJS Kesehatan. Bank BPD DIY sudah berkomiten untuk membantu program kesehatan DIY dengan menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan menjadi salah satu bank penyedia dana talangan. "Ini menjadi salah satu alternatif yang cukup baik. Semoga terwujud dan bisa membantu menjaga keberlangsungan pelayanan dan kualitas pelayanan RS saat iki. Diharapkan BPJS Kesehatan bisa selesaikan utang kepada RS," kata dia.