HomeEkbis

Anggota DPR Fraksi PDIP: Tax Amnesty Malah Ciptakan Paham untuk Tak Patuh Pajak

Oleh:Choirul Anam
23 Mei 2021 - 02:37 WIB

Andreas Eddy Susetyo, Anggota Komisi XI DPR/ F-PDIP. - Ist

Harianjogja.com, MALANG — Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyebut wacana pengampunan pajak alias tax amnesty jilid II tidak baik bagi masa depan sistem perpajakan.

“Kami tidak setuju dengan wacana tax amnesty jilid II sebagaimana beredar karena sangat tidak baik bagi masa depan sistem perpajakan kita,” katanya dalam keterangan pers, Sabtu (22/5/2021).

Tax amnesty jilid II, kata dia, tidak saja mengingkari komitmen pada 2016, bahwa tax amnesty hanya diberikan satu kali dalam satu generasi. Pelaksanaan tax amnesty jilid II akan meruntuhkan kewibawaan otoritas yang pada gilirannya berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat wajib pajak. Rasa keadilan peserta tax amnesty, para wajib pajak patuh, dan wajib pajak yang sudah diaudit, akan tercederai.

“Secara psikologis hal ini juga buruk karena dapat menciptakan paham; saya lebih baik tidak patuh karena akan ada tax amnesty lagi,” jelas politikus PDI Perjuangan ini.

Menurutnya tax amnesty 2016 diimplementasikan sebagai wujud keterbukaan dan kebaikan Pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi dengan menunda penegakan hukum yang seharusnya dimanfaatkan secara maksimal oleh wajib pajak.

Saat itu, diterapkan tarif sangat rendah, tidak ada kewajiban repatriasi, jangka waktu menahan harta di Indonesia hanya tiga tahun, serta mendapatkan pengampunan pajak tahun 2015 dan sebelumnya.

Apalagi Ditjen Pajak masih memberikan kesempatan wajib pajak yang belum patuh untuk mengikuti program Pengungkapan Aset Sukarela dengan tarif Final (PAS Final) melalui PP 36/2017.

Wajib Pajak membayar PPh terutang dan mendapat keringanan sanksi administrasi. Hal ini seharusnya diikuti para wajib pajak dengan sebaik-baiknya.

Dia menegaskan pula, pascaamnesti pemerintah dan DPR menyepakati keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan melalui UU No. 9 Tahun 2017.

Dengan demikian penegakan hukum dapat dilakukan lebih efektif dan adil karena didukung data/informasi yang akurat sehingga dapat dibuat klasifikasi wajib pajak menurut risiko.

“Untuk itu kami mendorong Ditjen Pajak mengoptimalkan tindak lanjut data/informasi perpajakan ini untuk mendorong kepatuhan yang lebih baik,” ucapnya.

Andreas menilai, tax amnesty bukan jawaban yang tepat atas shortfall pajak. Pemerintah harus terus didukung untuk fokus pada reformasi perpajakan dengan menyempurnakan regulasi, memperbaiki administrasi, meningkatkan pelayanan, dan konsisten melakukan pengawasan kepatuhan.

Kebutuhan terhadap sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel sehingga menghasilkan penerimaan yang optimal dan sustain jauh lebih penting dan mendesak ketimbang memberlakukan tax amnesty.

Untuk memfasilitasi para wajib pajak yang ingin patuh dan mempertimbangkan kondisi pandemi, pemerintah lebih baik membuat Program Pengungkapan Aset Sukarela (Voluntary Disclosure Program) dengan tetap mengenakan tarif pajak normal dan memberikan keringanan sanksi. Tarif lebih rendah dapat diberikan untuk yang melakukan repatriasi dan/atau menginvestasikan dalam obligasi pemerintah.

Hal ini harus diikuti dengan pelayanan yang baik, pembinaan, dan penegakan hukum yang konsisten dan terukur.(K24)

Sumber: Bisnis.com Tag: pajak Editor: Bernadheta Dian Saraswati

Artikel Terkait
Cek Pajak Kendaraan via SMS 2 days ago
Begini Perhitungan Pajak UMKM Sesuai Aturan Terbaru 3 days ago
Jogja Targetkan Rp97 Miliar dari Pajak PBB 2022 4 days ago
Dilanjutkan, Ini Skema Insentif Terbaru Pajak Kendaraan Bermotor 4 days ago
Baru 15 Hari Tax Amnesty Jilid II, Rp443 Miliar Harta Luar Negeri Masuk Indonesia 1 week ago

Berita Pilihan

Ini Cara Menjaga Kesehatan Finansial di 2022 Hujan Emas Roti Ropi Selamat Tinggal, Ini Deretan Ritel Modern yang Tutup pada 2021 Dukung Energi Terbarukan, 2 Perusahaan Besar DIY Teken Kontrak Pembelian REC PLN Pusmanpro Tuntas Supervisi 79 Proyek PLN, Sistem Kelistrikan RI Kian Kuat
Berita Terbaru
1.400 Karyawan Bank Bukopin Mengundurkan Diri, Ini Alasannya 3 hours ago
Transaksi Digital Banking Nyaris Tembus Rp50 Kuadriliun Tahun Ini 9 hours ago
Kembangkan Potensi Esports, Smartfren Jadi Sponsor Utama Tim Genesis Dogma 1 day ago
Satu Lagi Pelanggan PLN UP3 Semarang Gunakan 100% EBT 1 day ago
Sinergi Atasi Tantangan Pembiayaan Ultra Mikro 2 days ago

Terpopuler

Anggota DPR Fraksi PDIP: Tax Amnesty Malah Ciptakan Paham untuk Tak Patuh Pajak BBM BARU : Dexlite Lebih Murah dan Berkualitas, Mau Coba? Semarakkan Momen Gajian di Tengah Ramadan, ShopeePay Mantul Sale Menggebrak dengan Promo Rp1 hingga Gratis Ongkir Indonesia-Malaysia Segera Perdagangkan Energi Listrik Inflasi Jogja Diprediksi Mereda
Chinese Buffet Dinner: Journey of Flavor, Cita Rasa Kuliner Terbaik di Yogyakarta Kitchen 2 days ago
Begini Perhitungan Pajak UMKM Sesuai Aturan Terbaru 3 days ago
Ini Dia Kunci agar UMKM Bertahan saat Pandemi 3 days ago
Astra Motor Yogyakarta Tingkatkan Layanan untuk Perusahaan 3 days ago
BAZNAS Award 2022, Airlangga Tokoh Zakat Nasional yang Konsisten Lanjutkan Keuangan Inklusif  3 days ago