HomeEkbis

OJK Ungkap Daerah yang Belum Ada Pengaduan Korban Pinjol Ilegal

Oleh:Newswire
22 September 2021 - 09:47 WIB

OJK dan AFPI menerima pengaduan mengenai fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK. Sedangkan untuk pinjaman online ilegal, pengaduannya bisa dilaporkan ke Kepolisian terdekat ccicpolri dan Satgas Waspada Investasi (SWI). - Instagram/@ojkindonesia

Harianjogja.com, JAKARTA - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur Robert Sianipar mengemukakan belum menerima pengaduan masyarakat yang menjadi korban pinjaman daring (online) dari fintech ilegal selama Januari 2020 hingga Juli 2021.

"Belum ada pengaduan korban pinjaman online fintech ilegal yang kami terima tetapi kami mencatat ada 13 layanan konsultasi dari warga yang menanyakan terkait ciri-ciri fintech ilegal, suku bunga, legalitas usaha dan lain-lain," katanya dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah Provinsi NTT yang digelar secara virtual maupun tatap muka terbatas di Kupang, Selasa (21/9/2021).

Dilansir dari Antara, ia mengatakan hal itu berkaitan ada atau tidaknya laporan masyarakat yang menjadi korban praktik layanan pinjaman daring yang diakses masyarakat di NTT.

Robert Sianipar menyambut positif upaya masyarakat untuk berkonsultasi sebelum menggunakan pinjaman daring karena menunjukkan literasi yang semakin baik terhadap layanan keuangan berbasis teknologi digital.

"Jadi ada warga-warga yang sebelum menggunakan pinjaman online mereka cari tahu dulu apakah ilegal atau tidak, tentu ini sesuai yang positif," katanya.

Dengan adanya kesadaran warga seperti ini maka diharapkan kasus-kasus pinjaman daring yang sering kali terjadi di daerah lain agar tidak terjadi terhadap masyarakat NTT.

Lebih lanjut Robert Sianipar menjelaskan Satgas Waspada Investasi (SWI) terus melakukan berbagai upaya untuk menangani praktik investasi ilegal. Khusus untuk mengatasi pinjaman daring ilegal, telah diterbitkan pernyataan bersama dari para anggota SWI untuk melakukan pemberantasan bersama.

Meski demikian, faktor utama yang terpenting adalah masyarakat sendiri yang harus memahami manfaat serta menyadari resiko sebelum mengakses pinjaman daring.

"Masyarakat yang mengakses pinjaman daring yang ilegal juga harus sesuai kebutuhan terutama untuk hal-hal produktif dan jangan meminjam melebihi kemampuan membayar," katanya.

Hadir dalam kegiatan rapat koordinasi, Deputi Direktur Kebijakan Penyidikan OJK Akta Bahar Daeng serta perwakilan dari berbagai intansi di daerah yakni Bank Indonesia, Polda, perbankan serta para pejabat dinas terkait dari provinsi maupun 22 kabupaten/kota se-NTT.

Sumber: Antara Tag: aplikasi digital Editor: Sunartono

Artikel Terkait
Whatsapp Bakal Punya Fitur Stiker Animasi 1 year ago
Akuisisi Whattsap Oleh Facebook Dinilai Memicu Pengumpulan dan Eksploitasi Data 1 year ago
Pemain Lokal Ramaikan Payment Gateway 1 year ago
2020, Whatsapp Tak Lagi Gratis? 1 year ago
WeChat Pay Akhirnya Beroperasi di Indonesia 1 year ago

Berita Pilihan

Artotel Group Raih Pendanaan Investasi Seri B untuk Percepatan Perluasan Jaringan Hotel di Indonesia Digelar Virtual, AHM Uji Kemampuan Instruktur Keselamatan Berkendara Suparno Djasmin Terpilih Sebagai President IMA Periode 2021-2023 Persiapkan SDM Perhotelan dalam Masa PPKM Level 3, IHGMA DPD Yogyakarta Hadirkan GM Talks Pemerintah Pusat Dukung Akselerasi Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi
Berita Terbaru
Artotel Group Raih Pendanaan Investasi Seri B untuk Percepatan Perluasan Jaringan Hotel di Indonesia 49 minutes ago
Digelar Virtual, AHM Uji Kemampuan Instruktur Keselamatan Berkendara 1 hour ago
Malioboro Mall Adakan FashionFoodstival 21 hours ago
Hidangan Seafood Mewah Ala Pesisir di The Alana Hotel & Convention Center Yogyakarta 21 hours ago
Hal-Hal yang Perlu Anda Perhatikan Jika Ingin Jadi Pengusaha Kos-kosan 22 hours ago

Terpopuler

Anggota DPR Fraksi PDIP: Tax Amnesty Malah Ciptakan Paham untuk Tak Patuh Pajak BBM BARU : Dexlite Lebih Murah dan Berkualitas, Mau Coba? Semarakkan Momen Gajian di Tengah Ramadan, ShopeePay Mantul Sale Menggebrak dengan Promo Rp1 hingga Gratis Ongkir Indonesia-Malaysia Segera Perdagangkan Energi Listrik Inflasi Jogja Diprediksi Mereda
Pengin Jalankan Bisnis Franchise? Kenali Kelebihan dan Kekurangannya 22 hours ago
Tax Amnesty Jilid 2, Kadin: Pengusaha Harus Manfaatkan 1 day ago
Suparno Djasmin Terpilih Sebagai President IMA Periode 2021-2023 1 day ago
Kementerian Keuangan Klaim UU HPP Bisa Pajaki Google Cs, Yakin Berani? 4 days ago
Shopee & Lazada Tutup Akses Impor, Ini Tanggapan Menteri 4 days ago