HomeEkbis

Pemerintah Sorot Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Platform Digital

Oleh:MG Noviarizal Fernandez
22 September 2021 - 08:47 WIB

Ilustrasi, Logo Ditjen Kekayaan Intelektual, Kemenkumham - repro

Harianjogja.com ,JAKARTA- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengapresiasi upaya marketplace menghentikan peredaran barang palsu atau pembajakan karya cipta. Sebagaimana diketahui, tiga lokapasar, Shopee, Bukalapak dan Tokopedia  mulai memberlakukan peraturan khusus untuk penjualan barang.

Ketiga perusahaan mengambil peran dengan melakukan identifikasi produk secara lebih detail dan mengedukasi pelapak serta pembeli di platformnya untuk tidak menjual maupun membeli barang palsu dan akan menutup toko yang terindikasi kuat menjual produk ilegal atau palsu di situsnya.

BACA JUGA : Platform JSS Dimaksimalkan untuk Mendorong UKM Go Digital

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan bantuan masyarakat untuk menghentikan pelanggaran KI, khususnya di platform digital.

“Kami sangat mengapresiasi langkah-langkah pemilik lokapasar yang membantu meminimalisir peredaran dan penjualan barang palsu dan bajakan di lapak masing-masing. Kami sadar bahwa pemberantasan pelanggaran kekayaan intelektual tidak bisa kami lakukan sendirian, namun harus bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya, Selasa (21/9/2021).

Shopee dan Tokopedia juga telah menggandeng Kepolisian Republik Indonesia yang tergabung dalam Satgas Penindakan Pelanggaran Kekayaan Intelektual untuk melakukan investigasi lebih lanjut jika produk palsu tersebut dinilai dapat membahayakan masyarakat.

“Kami tidak segan melibatkan aparat penegak hukum untuk menginvestigasi penjual yang terindikasi kuat memperdagangkan produk obat/vitamin palsu, terlebih karena berkaitan dengan keamanan dan kesehatan publik,” ujar Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira..

Masyarakat dihimbau untuk tidak menjual barang-barang ilegal dan lebih hati-hati ketika menerima produk yang berpotensi palsu. Masyarakat yang merasa menemukan produk palsu juga dapat melaporkan penjual di halaman Shopee dan Tokopedia.

“Kami terus mengambil langkah nyata untuk melindungi Kekayaan Intelektual, agar para penjual dapat terus mengembangkan bisnisnya dan pembeli bisa mendapatkan produk-produk terbaik,” kata Leontinus Alpha Edison, Vice Chairman and Co-Founder, Tokopedia dalam blog terbarunya. 

Sementara itu, Tokopedia telah melakukan upaya untuk melindungi KI sepanjang tahun 2020. Sebanyak 1,9 juta produk yang melanggar KI dan produk palsu telah dihapus dari Tokopedia dan 30 ribu toko yang menjual produk palsu ditutup.

BACA JUGA : Beringharjo Didorong Jadi Pasar Digital

Sebelumnya, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Anom Wibowo menjelaskan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Operasi Penanggulangan Status Priority Watch List (PWL) Indonesia di bidang kekayaan intelektual (KI) tengah menyusun kerja sama dengan berbagai lokapasar untuk memastikan bahwa tidak ada penjualan barang palsu di lapak digital.

Nantinya, pelapak diminta menunjukkan sertifikat KI dari barang dagangannya sebelum diunggah ke lokapasar.

“Kami tengah membuat perjanjian kerja sama dengan berbagai marketplace untuk memastikan tidak ada peredaran barang palsu yang beredar secara online, mengingat saat pandemi ini penjualan melalui platform digital meningkat,” ujar Anom Wibowo dalam diskusi daring DJKI bersama United States Trade Representative (USTR) pada 9 September 2021 lalu

DJKI bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menutup/memblokir 456 situs sejak 2018. Tahun lalu saja, DJKI merekomendasikan penutupan 192 situs dan sebanyak 148 situs berhasil ditutup.

Pemberantasan peredaran barang palsu dan pembajakan karya sangat penting bagi Indonesia yang ingin keluar dari PWL. Status yang disandangkan USTR pada Indonesia tersebut dinilai dapat menghambat investasi dan pengembangan ekonomi nasional.

Sumber: JIBI/Bisnis Indonesia Tag: aplikasi digital Editor: Sunartono

Artikel Terkait
Whatsapp Bakal Punya Fitur Stiker Animasi 1 year ago
Akuisisi Whattsap Oleh Facebook Dinilai Memicu Pengumpulan dan Eksploitasi Data 1 year ago
Pemain Lokal Ramaikan Payment Gateway 1 year ago
2020, Whatsapp Tak Lagi Gratis? 1 year ago
WeChat Pay Akhirnya Beroperasi di Indonesia 1 year ago

Berita Pilihan

Artotel Group Raih Pendanaan Investasi Seri B untuk Percepatan Perluasan Jaringan Hotel di Indonesia Digelar Virtual, AHM Uji Kemampuan Instruktur Keselamatan Berkendara Suparno Djasmin Terpilih Sebagai President IMA Periode 2021-2023 Persiapkan SDM Perhotelan dalam Masa PPKM Level 3, IHGMA DPD Yogyakarta Hadirkan GM Talks Pemerintah Pusat Dukung Akselerasi Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi
Berita Terbaru
Artotel Group Raih Pendanaan Investasi Seri B untuk Percepatan Perluasan Jaringan Hotel di Indonesia 25 minutes ago
Digelar Virtual, AHM Uji Kemampuan Instruktur Keselamatan Berkendara 1 hour ago
Malioboro Mall Adakan FashionFoodstival 21 hours ago
Hidangan Seafood Mewah Ala Pesisir di The Alana Hotel & Convention Center Yogyakarta 21 hours ago
Hal-Hal yang Perlu Anda Perhatikan Jika Ingin Jadi Pengusaha Kos-kosan 21 hours ago

Terpopuler

Anggota DPR Fraksi PDIP: Tax Amnesty Malah Ciptakan Paham untuk Tak Patuh Pajak BBM BARU : Dexlite Lebih Murah dan Berkualitas, Mau Coba? Semarakkan Momen Gajian di Tengah Ramadan, ShopeePay Mantul Sale Menggebrak dengan Promo Rp1 hingga Gratis Ongkir Indonesia-Malaysia Segera Perdagangkan Energi Listrik Inflasi Jogja Diprediksi Mereda
Pengin Jalankan Bisnis Franchise? Kenali Kelebihan dan Kekurangannya 22 hours ago
Tax Amnesty Jilid 2, Kadin: Pengusaha Harus Manfaatkan 1 day ago
Suparno Djasmin Terpilih Sebagai President IMA Periode 2021-2023 1 day ago
Kementerian Keuangan Klaim UU HPP Bisa Pajaki Google Cs, Yakin Berani? 4 days ago
Shopee & Lazada Tutup Akses Impor, Ini Tanggapan Menteri 4 days ago