HomeEkbis

Ekonom Nilai Hukuman Pidana Perpajakan Harus Sentuh Dalang dan Korporasi

Oleh:Wibi Pangestu Pratama
23 September 2021 - 10:17 WIB

Ilustrasi pajak - Istimewa

Harianjogja.com, JAKARTA — Hukuman atas tindak pidana perpajakan dinilai perlu ditambah agar dapat dikenakan kepada pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam praktik tersebut. Hal itu melengkapi usulan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR agar terdapat hukuman atas tindak pidana perpajakan oleh korporasi.

Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa tindak pidana perpajakan tidak cukup dihukum dengan sekadar pembayaran denda atau sanksi pajak. Perlu terhadap proses pidana, baik bagi pelaksana, dalang tindak pidana, bahkan bagi korporasi terkait.

Menurutnya, sejauh ini pihak yang disalahkan atas tindak pidana perpajakan seringkali merupakan pelaksana perpajakan, seperti staf atau manajemen. Padahal, pihak yang memberikan arahan terkait tindak pidana perpajakan turut bersalah, sehingga pihak itu maupun korporasi layak dikenakan pidana.

"Yang secara tidak langsung memperoleh manfaat juga bisa terseret hukum pidana. Selama ini loopholes-nya yang dikenakan hukuman pidana penghindaran pajak adalah manajemen, staf, misalnya, jika dalam konteks pidana korporasi pemilik usaha bisa juga terseret secara hukum apabila perusahaan melakukan penghindaran pajak," ujar Bhima kepada Bisnis, Rabu (22/9/2021) malam.

Dia mencontohkan bahwa pada tahun lalu terdapat kasus pidana perpajakan di Amerika Serikat, yakni pemilik restoran menugaskan akuntannya untuk melakukan penghindaran pajak. Tindakan itu terungkap dan si pemilik dijatuhi hukuman penjara.

Adapun, DPR mengusulkan kepada pemerintah untuk menambah substansi mengenai denda atas tindak pidana perpajakan oleh korporasi di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Usulan itu tercantum di dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUP yang dicatat oleh Komisi XI DPR RI. Dasar dari pengenaan sanksi tersebut karena selama ini praktik tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi acap melibatkan badan usaha.

Akan tetapi, pihak yang menjalani hukuman serta diwajibkan untuk membayar sanksi atau denda adalah orang pribadi yang dianggap bertanggungjawab terhadap proses perpajakan di suatu badan usaha.

"Dalam pidana perpajakan dapat ditemukan korporasi yang mendapatkan manfaat dari tindak pidana perpajakan tersebut. Hal ini untuk memperjelas bahwa yang bisa dipidana tidak hanya orang tetapi juga korporasi," tulis DIM RUU KUP yang diperoleh Bisnis.

Sumber: JIBI/Bisnis Indonesia Tag: pajak Editor: Sunartono

Artikel Terkait
Kanwil DJPb DIY Gelar Diskusi Rekonsiliasi Pajak Pusat 1 year ago
Bill Gates Ajak Para Miliarder Bayar Pajak Tinggi 1 year ago
Pemkab Sleman Tegaskan Tak Ada Kenaikan NJOP secara Massal Tahun Ini 1 year ago
Tahun Ini, SPPT PBB-P2 Sleman Dibagikan Lebih Awal 1 year ago
Pemilik Lamborghini Todong Pelajar, STNK Atas Nama Buruh Serabutan 1 year ago

Berita Pilihan

Digelar Virtual, AHM Uji Kemampuan Instruktur Keselamatan Berkendara Suparno Djasmin Terpilih Sebagai President IMA Periode 2021-2023 Persiapkan SDM Perhotelan dalam Masa PPKM Level 3, IHGMA DPD Yogyakarta Hadirkan GM Talks Pemerintah Pusat Dukung Akselerasi Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi JNE Bersama Smesco Indonesia dan YukBisnis Hadirkan Logistik Murah bagi UKM
Berita Terbaru
Digelar Virtual, AHM Uji Kemampuan Instruktur Keselamatan Berkendara 10 minutes ago
Malioboro Mall Adakan FashionFoodstival 20 hours ago
Hidangan Seafood Mewah Ala Pesisir di The Alana Hotel & Convention Center Yogyakarta 20 hours ago
Hal-Hal yang Perlu Anda Perhatikan Jika Ingin Jadi Pengusaha Kos-kosan 21 hours ago
Pengin Jalankan Bisnis Franchise? Kenali Kelebihan dan Kekurangannya 21 hours ago

Terpopuler

Anggota DPR Fraksi PDIP: Tax Amnesty Malah Ciptakan Paham untuk Tak Patuh Pajak BBM BARU : Dexlite Lebih Murah dan Berkualitas, Mau Coba? Semarakkan Momen Gajian di Tengah Ramadan, ShopeePay Mantul Sale Menggebrak dengan Promo Rp1 hingga Gratis Ongkir Indonesia-Malaysia Segera Perdagangkan Energi Listrik Inflasi Jogja Diprediksi Mereda
Tax Amnesty Jilid 2, Kadin: Pengusaha Harus Manfaatkan 1 day ago
Suparno Djasmin Terpilih Sebagai President IMA Periode 2021-2023 1 day ago
Kementerian Keuangan Klaim UU HPP Bisa Pajaki Google Cs, Yakin Berani? 4 days ago
Shopee & Lazada Tutup Akses Impor, Ini Tanggapan Menteri 4 days ago
Tetap Tumbuh di Masa Pandemi, BTPN Syariah Gencarkan Aksi Sosial Berkelanjutan 4 days ago