Ekbis

Faisal Basri Sebut Indonesia Tekor Rp200 Triliun di Sektor Pertambangan 5 Tahun Terakhir

Penulis: Wibi Pangestu Pratama
Tanggal: 12 Oktober 2021 - 18:47 WIB
Pakar Ekonomi Faisal Basri di kantor pusat PLN, Jakarta, Selasa (10/7/2018). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Harianjogja.com, JAKARTA — Ekonom senior Faisal Basri menilai bahwa Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp200 triliun pada lima tahun terakhir dalam sektor pertambangan, akibat banyaknya 'kebocoran' dalam ekspor dan kebijakan yang menguntungkan pihak asing.

Hal tersebut disampaikan Faisal dalam diskusi media yang digelar Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, bertajuk Waspada Kerugian Negara dalam Investasi Pertambangan. Diskusi itu berlangsung pada Selasa (12/10/2021).

Faisal yang merupakan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan larangan ekspor bijih nikel. Pada 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tidak terdapat ekspor komoditas dengan kode HS 2604.

Meskipun begitu, dia menjelaskan bahwa berdasarkan data General Customs Administration of China, terdapat impor komoditas HS 2604 sebanyak 3,4 juta ton dari Indonesia. Nilai impor itu mencapai US$193,6 juta, atau sekitar Rp2,8 triliun jika mengacu kepada rata-rata nilai tukar JISDOR 2020 senilai Rp14,577 per dolar AS.

Menurut Faisal, pada 2018, China mencatat bahwa terdapat impor nikel dari Indonesia senilai US$2,9 miliar. Namun, data ekspor nikel Indonesia ke China saat itu hanya sebesar US$2,6 miliar sehingga terdapat selisih sekitar US$300 juta.

"Lima tahun terakhir kerugian negara sudah ratusan triliun rupiah, ini saja 2020 sudah Rp2,8 triliun. 2018 ini entah under report, entah apa, tapi kita kasih clue-nya. Ini lho yang harus diaudit, biar menyeluruh," ujar Faisal pada Selasa (12/10/2021).

Faisal menyatakan bahwa berdasarkan data Intenational Trade Center, Indonesia banyak mengimpor produk-produk mahal dari China sehingga menyebabkan defisit. Di sisi lain, surplus hanya terjadi dalam perdagangan produk-produk murah atau bernilai tambah rendah, seperti ferro-alloys dan pig iron.

BACA JUGA: Atlet PON DIY Dilaporkan Pulang Sebelum Isoman Selesai, KONI Pastikan Negatif Covid-19

"Ekspor ke China tidak menambah devisa, karena 100 persen keuntungannya dibawa pulang, tidak ada yang tersisa karena mereka tidak bayar PPh Badan. Untung berapa dari ekspor itu, dalam lima tahun itu setidaknya Rp200 triliun," ujar Faisal.

Menurutnya, pengelolaan industri dan perdagangan komoditas bisa berujung petaka bagi Indonesia tanpa kebijakan dan arah pengembangan yang tepat. Faisal menyebut bahwa saat ini Indonesia mengalami kutukan sumber daya alam (SDA), alih-alih berkah SDA untuk menyejahterakan rakyat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com

Berita Terkait

Perkumpulan Penambang Progo Sejahtera, Minta Pemerintah Perpanjang Izin Penambangan Rakyat
Pembahasan Raperda Pertambangan Belum Libatkan Masyarakat
Raperda Pertambangan, Ketua DPRD DIY: Banyak Tambang Liar yang Merusak Lingkungan
KPK: Izin PT Gag Nikel Raja Ampat Mestinya Dicabut

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Panitia Video Announcer Contest SMG 2025 Tetapkan 50 Nominasi, Ini Daftarnya
  2. CIMB Niaga Sponsori VAC SMG 2025, Lomba Video Penyiar Masuk Tahap Penilaian
  3. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian
  4. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian

Berita Terbaru Lainnya

Apindo DIY Dukung Penarikan Pajak E-commerce, Beri Usulan Insentif Gratis Ongkir
Kementerian ESDM Distribusikan 3,49 Juta Ton LPG, Masih Ada Stok 4,68 Juta Ton
Mulai Hari Ini! Marhen J Toko Tas Ala Idol Korea Menutup Semua Gerai di Indonesia
Kemendag Mencabut Empat Aturan untuk Mempermudah Izin Usaha, Ini Daftarnya
Tarif Ojek Online Bakal Naik hingga 15 Persen Sesuai Zona, Begini Penjelasannya
Ada Potensi Kecurangan Beras Subsidi Oplosan Dikomersialkan, Kerugian Negara Tembus Rp100 Triliun
Permudah Perizinan Usaha, Pemerintah Terbitkan PP 28/2025 dan Wajibkan Semua K/L Masuk OSS-RBA
Harga Bawang Merah dan Cabai Hari Ini 30 Juni 2024 Turun
Hingga Mei 2025, Realisasi Belanja APBN di DIY Mencapai Rp7,26 Triliun
30.000 Pekerja Terkena PHK hingga Juni 2025, Begini Langkah Pemerintah