Ekbis

Faisal Basri Sebut Indonesia Tekor Rp200 Triliun di Sektor Pertambangan 5 Tahun Terakhir

Penulis: Wibi Pangestu Pratama
Tanggal: 12 Oktober 2021 - 18:47 WIB
Pakar Ekonomi Faisal Basri di kantor pusat PLN, Jakarta, Selasa (10/7/2018). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Harianjogja.com, JAKARTA — Ekonom senior Faisal Basri menilai bahwa Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp200 triliun pada lima tahun terakhir dalam sektor pertambangan, akibat banyaknya 'kebocoran' dalam ekspor dan kebijakan yang menguntungkan pihak asing.

Hal tersebut disampaikan Faisal dalam diskusi media yang digelar Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, bertajuk Waspada Kerugian Negara dalam Investasi Pertambangan. Diskusi itu berlangsung pada Selasa (12/10/2021).

Faisal yang merupakan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan larangan ekspor bijih nikel. Pada 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tidak terdapat ekspor komoditas dengan kode HS 2604.

Meskipun begitu, dia menjelaskan bahwa berdasarkan data General Customs Administration of China, terdapat impor komoditas HS 2604 sebanyak 3,4 juta ton dari Indonesia. Nilai impor itu mencapai US$193,6 juta, atau sekitar Rp2,8 triliun jika mengacu kepada rata-rata nilai tukar JISDOR 2020 senilai Rp14,577 per dolar AS.

Menurut Faisal, pada 2018, China mencatat bahwa terdapat impor nikel dari Indonesia senilai US$2,9 miliar. Namun, data ekspor nikel Indonesia ke China saat itu hanya sebesar US$2,6 miliar sehingga terdapat selisih sekitar US$300 juta.

"Lima tahun terakhir kerugian negara sudah ratusan triliun rupiah, ini saja 2020 sudah Rp2,8 triliun. 2018 ini entah under report, entah apa, tapi kita kasih clue-nya. Ini lho yang harus diaudit, biar menyeluruh," ujar Faisal pada Selasa (12/10/2021).

Faisal menyatakan bahwa berdasarkan data Intenational Trade Center, Indonesia banyak mengimpor produk-produk mahal dari China sehingga menyebabkan defisit. Di sisi lain, surplus hanya terjadi dalam perdagangan produk-produk murah atau bernilai tambah rendah, seperti ferro-alloys dan pig iron.

BACA JUGA: Atlet PON DIY Dilaporkan Pulang Sebelum Isoman Selesai, KONI Pastikan Negatif Covid-19

"Ekspor ke China tidak menambah devisa, karena 100 persen keuntungannya dibawa pulang, tidak ada yang tersisa karena mereka tidak bayar PPh Badan. Untung berapa dari ekspor itu, dalam lima tahun itu setidaknya Rp200 triliun," ujar Faisal.

Menurutnya, pengelolaan industri dan perdagangan komoditas bisa berujung petaka bagi Indonesia tanpa kebijakan dan arah pengembangan yang tepat. Faisal menyebut bahwa saat ini Indonesia mengalami kutukan sumber daya alam (SDA), alih-alih berkah SDA untuk menyejahterakan rakyat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com

Berita Terkait

Bahlil: Tambang untuk Ormas Tetap Jalan Meski Diuji MK
Pemkab Bantul Setop Tambang Ilegal di Bawuran Pleret
Aktor Tambang Ilegal di Tahura Bukit Soeharto di IKN Siap Disidang
WNA China Berpotensi Jadi Tersangka Tambang Emas Ilegal

Video Terbaru

Berita Lainnya

Berita Terbaru Lainnya

Kasus Pemerkosaan Penumpang Uber Jadi Preseden Baru Keselamatan
KAI Daop 6 Siapkan Kereta Tambahan Sambut Libur Isra Miraj
Restrukturisasi Citigroup, 1.000 Karyawan Kena PHK Januari 2026
Indonesia Tak Khawatir Ancaman Tarif Trump soal Iran
AS Mundur dari Organisasi Global, Pakar UMY Soroti Risiko Dunia
Pemerintah Siapkan KUR Pertanian Rp300 Triliun pada 2026
Trump Umumkan Tarif 25 Persen untuk Negara yang Berbisnis dengan Iran
Harga Emas Pegadaian Naik, Galeri24 dan UBS Meroket
Asuransi Kesehatan Terus Tumbuh, Ini Tantangan Industri Jiwa
PHRI DIY Bidik Okupansi Hotel 85 Persen pada 2026