Ekbis

Faisal Basri Sebut Indonesia Tekor Rp200 Triliun di Sektor Pertambangan 5 Tahun Terakhir

Penulis: Wibi Pangestu Pratama
Tanggal: 12 Oktober 2021 - 18:47 WIB
Pakar Ekonomi Faisal Basri di kantor pusat PLN, Jakarta, Selasa (10/7/2018). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Harianjogja.com, JAKARTA — Ekonom senior Faisal Basri menilai bahwa Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp200 triliun pada lima tahun terakhir dalam sektor pertambangan, akibat banyaknya 'kebocoran' dalam ekspor dan kebijakan yang menguntungkan pihak asing.

Hal tersebut disampaikan Faisal dalam diskusi media yang digelar Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, bertajuk Waspada Kerugian Negara dalam Investasi Pertambangan. Diskusi itu berlangsung pada Selasa (12/10/2021).

Faisal yang merupakan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan larangan ekspor bijih nikel. Pada 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tidak terdapat ekspor komoditas dengan kode HS 2604.

Meskipun begitu, dia menjelaskan bahwa berdasarkan data General Customs Administration of China, terdapat impor komoditas HS 2604 sebanyak 3,4 juta ton dari Indonesia. Nilai impor itu mencapai US$193,6 juta, atau sekitar Rp2,8 triliun jika mengacu kepada rata-rata nilai tukar JISDOR 2020 senilai Rp14,577 per dolar AS.

Menurut Faisal, pada 2018, China mencatat bahwa terdapat impor nikel dari Indonesia senilai US$2,9 miliar. Namun, data ekspor nikel Indonesia ke China saat itu hanya sebesar US$2,6 miliar sehingga terdapat selisih sekitar US$300 juta.

"Lima tahun terakhir kerugian negara sudah ratusan triliun rupiah, ini saja 2020 sudah Rp2,8 triliun. 2018 ini entah under report, entah apa, tapi kita kasih clue-nya. Ini lho yang harus diaudit, biar menyeluruh," ujar Faisal pada Selasa (12/10/2021).

Faisal menyatakan bahwa berdasarkan data Intenational Trade Center, Indonesia banyak mengimpor produk-produk mahal dari China sehingga menyebabkan defisit. Di sisi lain, surplus hanya terjadi dalam perdagangan produk-produk murah atau bernilai tambah rendah, seperti ferro-alloys dan pig iron.

BACA JUGA: Atlet PON DIY Dilaporkan Pulang Sebelum Isoman Selesai, KONI Pastikan Negatif Covid-19

"Ekspor ke China tidak menambah devisa, karena 100 persen keuntungannya dibawa pulang, tidak ada yang tersisa karena mereka tidak bayar PPh Badan. Untung berapa dari ekspor itu, dalam lima tahun itu setidaknya Rp200 triliun," ujar Faisal.

Menurutnya, pengelolaan industri dan perdagangan komoditas bisa berujung petaka bagi Indonesia tanpa kebijakan dan arah pengembangan yang tepat. Faisal menyebut bahwa saat ini Indonesia mengalami kutukan sumber daya alam (SDA), alih-alih berkah SDA untuk menyejahterakan rakyat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com

Berita Terkait

Pajak Ekspor Batu Bara Belum Berlaku, Pemerintah Masih Hitung Dampak
Hari Keempat Pencarian Korban Tambang Timah di Bangka Belum Ditemukan
Pemda DIY Desak Kajian Tambang Sungai Progo Segera Dirampungkan
Puluhan IUP Akan Dicabut, ESDM Tegas soal Jaminan Reklamasi Tambang

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Panduan Lengkap Slot Online di JendelaToto
  2. Panduan Lengkap Main di Jendelatoto
  3. Main Slot Gacor Mudah Menang 2025
  4. Best Strategies for Togel Players

Berita Terbaru Lainnya

Isu Pembatasan BBM Mulai Berlaku 1 April, Ini Tanggapan Pertamina
Mensesneg: Harga BBM Belum Berubah, Warga Diminta Tak Terpengaruh Isu
Stok Melimpah, Pasokan BBM dan LPG di DIY dan Jateng Aman
Per 1 April 2026 Isi BBM Bersubsidi Dibatasi dan Wajib Catat Nopol
Pengamat UGM: Batasi BBM Subsidi untuk Redam Dampak Krisis Minyak
Arus Balik Belum Surut, 51.389 Penumpang Padati Stasiun di Jogja
Investor Baru Jogja Tembus Ribuan dalam Sebulan
Koperasi Desa Bakal Sediakan Kredit, Bunga Dipatok 6 Persen per Tahun
KPK: Deadline Makin Dekat Banyak Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
Harga Minyak Naik Tekan Rupiah Mendekati Level Psikologis