Ekbis

Ini Alasan RI Perlu Bertransformasi ke Ekonomi Hijau

Penulis: Dany Saputra
Tanggal: 13 Oktober 2021 - 17:37 WIB
Mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri. - FB Sri Mulyani

Harianjogja.com, JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menjabarkan alasan mengapa dunia, termasuk Indonesia, perlu melakukan transformasi ekonomi dan transisi ke ekonomi hijau.

Alasan utamanya adalah kaitannya dengan ketahanan lingkungan terhadap pemanasan global serta dampaknya kepada kehidupan manusia.

Chatib menyebut Indonesia sebagai negara kepulauan perlu melakukan upaya transisi ke ekonomi hijau untuk menghadapi dampak dari pemanasan global, yang bisa mengakibatkan kenaikan air laut.

"Di satu sisi isu mengenai banjir dan naiknya pasang laut akan punya pengaruh yang sangat signifikan kepada kehidupan manusia termasuk ekonomi," jelas Chatib pada acara Low Carbon Development Week "A Green Economy for a Net-Zero Future: How Indonesia can Build Back Better after Covid-19 with the Low Carbon Development Initiative", Rabu (13/10/2021).

Selanjutnya, pemanasan global bisa menyebabkan kekeringan. Hal itu bisa berdampak pada keterbatasan stok makanan. Indonesia sebagai negara dengan populasi tinggi bisa terkena dampak yang cukup signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Sensus Penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa.

Sementara itu, dilansir dari Worldometers.info, Indonesia menduduki peringkat ke-4 negara dengan populasi terbanyak (perhitungan secara live 277,29 juta jiwa), setelah China, India, dan Amerika Serikat (AS).

"Isu ketiga itu juga berkaitan dengan masalah kesehatan. Walaupun tidak ada satu studi yang robust dan belum tahu korelasinya, banyak yang mengingatkan bahwa pandemi yang terjadi saat ini has to do dengan perubahan di dalam ekosistem," ujar Chatib yang menjabat sebagai Menkeu pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Oleh sebab itu, ada keharusan bagi Indonesia untuk bertransformasi ke ekonomi hijau atau rendah karbon. Keunggulannya, jelas Chatib, bentuk perekonomian ini bisa mencapai target ekonomi dan keberlanjutan di waktu yang sama.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan bahwa ekonomi hijau merupakan bagian penting dari transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju 2045.

BACA JUGA: Demi Lindungi Masyarakat, Kapolri Izinkan Anggotanya Babat Habis Pinjol Ilegal

Suharso menyatakan bahwa Indonesia menghadapi tantangan yang besar untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi ke sebelum adanya pandemi Covid-19. Untuk itu, dibutuhkan strategi dan upaya di luar business as usual, termasuk di antaranya adalah ekonomi yang rendah karbon.

"Bappenas menetapkan strategi transformasi ekonomi untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke trajectory sebelum pandemi, dan menempatkan ekonomi hijau sebagai salah satu game changer dari transformasi ekonomi," ujar Suharso.

Adapun, pembangunan rendah karbon juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pembangunan rendah karbon menjadi tulang punggung dari dari pembangunan berkelanjutan yang kini tengah diupayakan oleh Indonesia guna meminimalisasi dampak perubahan iklim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com

Berita Terkait

Ekonomi Sirkular Bisa Berdampak Signifikan pada Penerimaan Negara
HBKN Berpotensi Dongkrak Ekonomi DIY di Triwulan I 2024
Selain Amerika Serikat, India Bisa Jadi Opsi Tujuan Ekspor Produk Lokal DIY
Sektor UMKM Menyumbang 61 Persen PDB Nasional, Presiden Jokowi: Sangat Besar Sekali

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Tinggal Diumumkan, Owner Formula 1 Ambil Alih Kejuaraan MotoGP
  2. Indonesia Kirim 900 Payung Udara Bantuan Kemanusiaan ke Palestina
  3. Genap 56 Tahun, Univet Bantara Sukoharjo Siap Jadi Perguruan Tinggi Unggul
  4. Bagi Bansos Jelang Pilpres Disoal, MK Buka Peluang Hadirkan 4 Menteri ke Sidang

Berita Terbaru Lainnya

Tak Melulu dalam Bentuk Tarif, Ini Bentuk Lain Kartel Tiket Pesawat Menurut KPPU
Hore! Khusus di Jawa, Pertashop Diizinkan Menjual Pertalite
Mulai Ada Panen, Bulog DIY Serap Beras Dalam Negeri
Begini Rasanya Jadi Dokter Hewan Sekaligus Pengusaha
Negosiasi Kepemilikan Freeport Ditargetkan Rampung Juni 2024, Jokowi: Yakin Dapat 61 Persen
BPD DIY Jadi Tuan Rumah Safari Tarawih bersama FKIJK DIY
Layanan Penukaran Uang Rupiah Bakal Tersedia di Jalur Mudik
Antisipasi Peningkatan Jumlah Pemudik, Pertamina Tambah Stok BBM
Wajib Daftar di Aplikasi PINTAR, Penukaran Uang Baru untuk Lebaran Dibatasi Rp4 Juta per Orang
MBPI DIY Minta Pengusaha Bayarkan THR untuk PRT, Ojol, dan Buruh yang Dirumahkan