HomeEkbis

Kementerian Keuangan Klaim UU HPP Bisa Pajaki Google Cs, Yakin Berani?

Oleh:Wibi Pangestu Pratama
15 Oktober 2021 - 03:27 WIB

Ilustrasi Google

Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah telah mengadopsi skema pemajakan digital yang dirumuskan oleh Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perturan Perpajakan (RUU HPP).

Melalui UU itu, pemerintah bersiap menarik pajak dari perusahaan multinasional, khususnya yang berbasis digital seperti Google, Netflix, hingga Facebook.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan sejumlah negara telah menyepakati skema pemajakan digital sehingga mendorong Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk memberlakukan konsensus itu.

Indonesia termasuk negara yang menanti-nanti konsesus digital tersebut. Apalagi pemerintah telah lama memasukan klausul pemajakan ekonomi digital di Undang-undang terkait penanganan Covid-19.

Menurut Yustinus, pemerintah akan menjalankan aturan pajak global melalui Pasal 32A UU Pajak Penghasilan (PPh) yang termaktub dalam omnibus law UU HPP.

Meski pembahasan proposal Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) masih berjalan, kata dia, pencantuman kebijakan pajak global dalam UU HPP merupakan langkah antisipatif.

"Nanti kita bingkai dengan Pasal 32A UU PPh dalam UU HPP ini, yang mengatur beberapa hal antisipasi dalam penerapan Global Anti Base Erosion[GloBE]," ujar Yustinus dalam dialog publik bertajuk Perpajakan di Era Digital, Menelaah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Kamis (14/10/1994).

Dalam aturan baru itu, pemerintah berwenang untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral.

Beberapa kesepakatan perpajakan yang dapat dilakukan di antaranya menyangkut penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba, pertukaran informasi perpajakan, bantuan penagihan pajak, serta kerja sama perpajakan lainnya.

Menurut Yustinus, latar belakang pemerintah menyiapkan Pasal 32A UU PPh juga untuk mengantisipasi pengaruh implementasi GloBE terhadap pemanfaatan fasilitas perpajakan. Misalnya, tax holiday dan super deduction yang diterima wajib pajak multinasional.

"Penting juga penunjukkan pihak lain sebagai pemotong/pemungut PPh. Platform atau marketplace akan lebih mudah untuk diajak bekerja sama dalam sistem yang baru ini, lebih efektif, efisien, tidak mengganggu dinamika pasar, bisnis," ujar Yustinus.

Sumber: JIBI/Bisnis Indonesia Tag: pajak Editor: Sunartono

Artikel Terkait
Kanwil DJPb DIY Gelar Diskusi Rekonsiliasi Pajak Pusat 1 year ago
Bill Gates Ajak Para Miliarder Bayar Pajak Tinggi 1 year ago
Pemkab Sleman Tegaskan Tak Ada Kenaikan NJOP secara Massal Tahun Ini 1 year ago
Tahun Ini, SPPT PBB-P2 Sleman Dibagikan Lebih Awal 1 year ago
Pemilik Lamborghini Todong Pelajar, STNK Atas Nama Buruh Serabutan 1 year ago

Berita Pilihan

Gawat! Kemelut UU Cipta Kerja Berpotensi Bebani Sentimen Investor Modena Call Center, Siap Berikan Layanan Terlengkap Untuk Konsumen Indonesia Transformasi Human Capital Indonesia dengan Koridor AKHLAK JELAJAH MAGELANG: Lapak Pilar PKK Milenial, Wadah Pemasaran UMKM Kecamatan Tempuran Belum Banyak Eksportir di DIY Manfaatkan SKA-DAB
Berita Terbaru
Parag Agrawal Bos Ditunjuk Jadi CEO Twitter di Usia 37 Tahun 11 hours ago
Catat! Hari ini Terakhir, Segera Tukar Kartu Debit BCA atau Diblokir 11 hours ago
Kinerja APBN di DIY Capai 79,97 Persen hingga Oktober 2021 12 hours ago
PLN UP3 Yogyakarta Terus Jaga Kualitas Pelayanan 22 hours ago
Peserta Honda CBR Track Day Yogyakarta Serbu Mandala Krida 1 day ago

Terpopuler

Anggota DPR Fraksi PDIP: Tax Amnesty Malah Ciptakan Paham untuk Tak Patuh Pajak BBM BARU : Dexlite Lebih Murah dan Berkualitas, Mau Coba? Semarakkan Momen Gajian di Tengah Ramadan, ShopeePay Mantul Sale Menggebrak dengan Promo Rp1 hingga Gratis Ongkir Indonesia-Malaysia Segera Perdagangkan Energi Listrik Inflasi Jogja Diprediksi Mereda
Sasar Pelajar dan Mahasiswa, AXIS Dukung Vaksinasi Covid-19 di Sumbar 1 day ago
Ada Isu Penggugur Momentum, Kenaikan Kinerja Saham Tak Terjadi di Desember? 2 days ago
Simpanan Nasabah Tumbuh Rp7.301 Triliun per Oktober 2 days ago
AirAsia Buka Lagi 9 Rute & Tambah Rp10.000 Gratis Bagasi 3 days ago
Horison Hotels Yogyakarta Salurkan Bantuan Melalui Horison Peduli 3 days ago