Sampai dengan akhir Oktober 2021, realisasi Belanja Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai Rp17,65 triliun atau 79,97 persen, menunjukkan kemampuan tumbuh sebesar 8,37 persen (yoy). Kenaikan realisasi tersebut utamanya dipengaruhi oleh peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat, sementara realisasi Transfer Ke Daerah dan penyaluran Dana Desa masih perlu ditingkatkan kecepatan dan ketepatan esksekusinya. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta, Arif Wibawa menyampaikan bahwa realisasi belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp8,75 triliun atau 73,24 persen dan TKDD sebesar Rp8,90 triliun atau 87,90 persen.
Secara detail realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tumbuh sebesar 23,55 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh pertumbuhan positif pada belanja modal dengan realisasi Rp2,30 triliun atau 71,29 persen, tumbuh signifikan sebesar 175,31 persen (yoy); belanja barang dengan realisasi Rp2,68 triliun atau 64,62 persen, tumbuh 7,99 persen (yoy); dan belanja pegawai dengan realisasi Rp3,77 triliun atau 82,55 persen, tumbuh 0,25 persen (yoy). Sedangkan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp7,53 miliar atau 46,82 persen, tumbuh negatif 29,93 persen (yoy).
Dari sisi manfaat yang diberikan kepada masyarakat, sampai dengan akhir Oktober 2021, progress capaian output yang telah dicapai antara lain sebagai berikut :
Penyaluran TKDD yang sebesar Rp8,90 triliun mengalami penurunan 3,32 persen dibandingkan tahun 2021. Realisasi TKDD terdiri dari realisasi DBH sebesar Rp303,01 miliar atau 123,28 persen, DAU sebesar Rp4,77 triliun atau 91,76 persen, DAK Fisik sebesar Rp360,00 miliar atau 56,73 persen, DAK Non Fisik sebesar Rp1,66 triliun atau 85,60 persen, Dana Keistimewaan sebesar Rp1,06 triliun atau 80 persen, DID sebesar Rp307,50 miliar atau 94,32 persen, dan Dana Desa sebesar Rp443,43 miliar atau 96,30 persen.
Program PEN merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021. Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun. Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,77 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan varian Delta. Realisasi program PEN sampai dengan 19 November 2021 mencapai Rp495,77 triliun atau 66,6 persen dari pagu. Progress signifikan dari PEN terjadi pada kluster perlindungan sosial dan insentif usaha.
Terkait implementasi di wilayah DIY, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan 19 November 2021 adalah sebagai berikut: Pertama Klaster Perlindungan Sosial (perlinsos); PKH tersalur sebesar Rp379,36 miliar, Program Sembako sebesar Rp539,03 miliar, Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp231,87 miliar, BSU sebesar Rp194,13 miliar, Kartu Prakerja sebesar Rp488,05 miliar dan BLT Dana Desa Rp113,16 miliar. Kedua Klaster Kesehatan; klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 sebesar Rp939,91 miliar, insentif nakes sebesar Rp298,11 miliar. Ketiga Klaster Dukungan UMKM berupa Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tersalur sebesar Rp148,2 miliar. Sedangkan dari klaster Program Prioritas/Sektoral K/L dan Pemda tersalur sebesar 646,02 miliar yang terdiri dari Padat Karya (PK) Kementan Rp6,33 miliar, Food Estate Kementan Rp33,31 miliar, PK Kementerian PUPR Rp303,24 miliar dan PK Kemenhub mencapai Rp310,31 miliar.
Dari sisi penerimaan negara, realisasi yang dibukukan sampai dengan Oktober 2021 mencapai Rp5,59 triliun atau menurun 0,25 persen (yoy). Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan mencapai Rp3,68 triliun, tumbuh melambat 2,06 persen dibandingkan tahun 2020. Sedangkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,91 triliun atau 89,57 persen dari target, meningkat 3,42 persen (yoy).