Advertisement
Pembentukan Kementerian Pesantren Bisa Munculkan Independensi
Advertisement
Wacana pembentukan Kementerian Pesantren dinilai tidak efektif dan membuka peluang terhapusnya independensi pesantren
Harianjogja.com, JOGJA - Wacana pembentukan Kementerian Pesantren dinilai tidak efektif dan membuka peluang terhapusnya independensi pesantren. Pesantren telah cukup berstatus seperti saat ini cukup ditangani di level direktorat.
Advertisement
Tokoh NU DIY Prof. Rochmat Wahab menilai, wacana pembentukan Kementerian Pesantren akan berdampak luas dan lebih tidak efisien. Saat ini pesantren, besar dari kelompok masyarakat jadi tidak perlu digantungkan ke pemerintah dalam suatu Kementerian khusus.
Jika menjadi kementrian maka berpotensi menghilangkan independensi pesantren. Pesantren justru yang kuat berangkat dari bawah bukan diatur dari atas.
"Nanti akhirnya menjadi under bow [sejenis organisasi sayap] dari pemerintah, kan jadi lain. Menurut saya biarkan saja seperti sekarang," ungkap menantu KH. A. Wahab Hasbullah, pendiri NU ini, Senin (16/10/2017) kemarin.
Ia menambahkan, pesantren saat ini sudah bagus tidak hanya kemandirian institusinya saja, tetapi secara alamiah mengajarkan kemandirian kepada santri. Itu menjadi kekuatan yang tidak tertandingi dibandingkan mahasiswa di kampus. Sehingga yang saat ini sudah berjalan lebih baik dilestarikan.
Karena pesantren sebagai sub sistem pendidikan di Indonesia tak perlu dibesar-besarkan. Keterlibatan santri dalam berjuang di era kemerdekaan sejatinya atas dasar ikhlas sehingga tidak harus diberikan balasan dengan memberikan level kementrian khusus pada pesantren.
Wacana pembentukan Kementrian Pesantren dinilai Rochmat terlalu berlebihan dan kurang efisien, apalagi harus menunjuk menteri baru. Selain itu dari sisi koordinasi menjadi tidak efektif dan tumpang tindih dengan Kementrian Agama. Sehingga cukup dengan level direktorat di bawah Kemenag saja.
Ia membandingkan dengan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah yang lebih banyak saja bisa tertangani dengan baik melalui direktorat.
Tidak kalah pentingnya, diberikannya status khusus kepada pesantren dikhawatirkan menimbulkan pihak lain yang turut ingin ditangani secara khusus di kementrian. Sehingga justru dapat menimbulkan potensi terkotak-kotak.
"Nanti yang lain minta jadi kementrian juga, tidak dalam satu menteri nanti koordinasi susah. Saya tengah-tengah saja lah, saya menghargai pesantren jadi pilihan pembangunan pendidikan karakter, tetapi sekolah juga punya peluang yang sama besarnya," kata dia mantan Rektor UNY ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- 33 Petahana Bertahan di DPRD Klaten, Paling Senior Memasuki Periode Ketujuh
- BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun, Mayoritas Analis Rekomendasi Beli Saham BBRI
- Kasus Duel Tukang Angon Bebek di Klaten, Warga Demo Minta Tersangka Dibebaskan
- KPSP Setia Kawan Pasuruan Meraih Miliaran Rupiah dari Hasil Memerah Susu Sapi
Berita Pilihan
Advertisement
Gobel Minta Jepang Ajari Smart Farming kepada Petani Muda Indonesia
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pelaku UMKM Kuliner di DIY Diedukasi Mengurus Sertifikasi Halal
- Eko Suwanto Desak Pemda Sediakan Anggaran Memadai untuk Wujudkan Kelurahan dan Kampung Tangguh Bencana
- Harga Tiket Rp20.000, Begini Cara Membeli Tiket KA Bandara YIA
- Jadwal Kereta Bandara YIA, Berangkat dari Stasiun Tugu Jogja, Minggu 5 Mei 2024
- Jadwal KRL Solo-Jogja dari Stasiun Balapan Solo, Minggu 5 Mei 2024
Advertisement
Advertisement