Advertisement
Ini Penyebab Kemiskinan di DIY Masih Tinggi
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Upaya pengentasan kemiskinan di DIY belum berjalan di jalur yang benar. Program-program pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya tepat sasaran.
Hal ini tidak terlepas dari ketidakakuratan data penerima manfaat, sehingga orang yang berhak menerima bantuan malah tidak mendapatkan yang seharusnya didapatkan.
Advertisement
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto mengatakan, masalah paling signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di DIY adalah tingginya angka inclusion error dan exclusion error.
Inclusion error berarti warga yang masuk dalam kategori mampu, tetapi mereka terdaftar mendapat bantuan. Sedangkan exclusion error, sebaliknya, yakni warga yang tidak mampu justru tidak menerima bantuan.
Tavip menyebut, permasalahan inclusion error dan exclusion error harus jadi perhatian bersama. Jangan sampai yang berhak mendapat bantuan tidak mendapatkan haknya, tapi yang tidak berhak malah menerima bantuan. Hal itu tidak boleh terjadi lagi.
Apalagi, sambungnya, dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022, yang sudah selesai dibahas, target penurunan kemiskinan mencapai 7%. Pada September 2017, angka kemiskinan DIY berada di angka 12,36%. Dengan demikian, pada 2022 nanti, Pemda DIY menargetkan kemiskinan tinggal tersisa 5%.
Untuk program kemiskinan masih dijumpai kegiatan yang belum seluruhnya tepat sasaran, baik basis data terpadu maupun penerima manfaat. Ini masih terjadi di lapangan. Hal itu harus jadi perhatian bersama,” kata Tavip di Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah DIY Triwulan 1 Tahun 2018, yang berlangsung di Hotel Grand Inna Malioboro, Rabu (18/4/2018).
Tavip menambahkan, untuk mengentaskan kemiskinan juga perlu adanya double track strategy. Taktik ini terdiri dari perbaikan mekanisme dan sistem pendataan serta intervensi yang tepat sasaran. Semua stakeholder tidak boleh lagi menunggu data terkumpul dengan bagus baru baru kemudian melakukan intervensi. Jika itu masih dilakukan, program tidak akan jalan, karena datanya tidak pernah bagus.
Intervensi yang tepat sasaran, imbuhnya, khususnya harus dilakukan untuk masyarakat yang berada di desil satu dan dua. Mereka yang masuk pada desil satu dan dua ini adalah masyarakat yang tingkat kedalaman miskinnya masuk kategori parah.
Untuk desil satu dan dua, penanganan yang cocok adalah jaminan sosial, karena untuk mengangkat potensinya agak sulit. Sedangkan untuk masyarakat pada desil dua dan tiga harus dilakukan program pemberdayaan ekonomi produktif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Berita Terpopuler: Rober & Prihanto Ambil Formulir di PDIP-Bullying di Semarang
- Wawali Solo Sebut Penyebab Kebakaran di Kelurahan Manahan Masih Diinvestigasi
- Mau Dolan Seharian? Cek Prakiraan Cuaca Sukoharjo Minggu 19 Mei 2024
- Sebelum Bepergian di Hari Minggu, Cek Dulu Jadwal Lengkap KA Banyubiru Ini
Berita Pilihan
Advertisement
Menteri Keamanan AS Sebut Terorisme Kembali Muncul dan Jadi Ancaman
Advertisement
Hotel Mewah di Istanbul Turki Ternyata Bekas Penjara yang Dibangun Seabad Lalu
Advertisement
Berita Populer
- Pilkada Sleman: Kustini, Danang dan Harda Berebut Tiket dari PDIP
- Jurnalis dan Pegiat Media Jogja Tolak RUU Penyiaran
- Kampanye Makan Ikan Akan Digelar di Gunungkidul
- Pemkot Jogja Luncurkan Sekolah Perempuan Penyintas Kekerasan
- Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI Gelar Baksos Operasi Bibir Sumbing di RSUD Sleman
Advertisement
Advertisement