Lahan Pertanian di Sleman sering Kalah oleh Bisnis Properti

Harianjogja.com, SLEMAN- Semakin menyusutnya lahan pertanian di satu wilayah disebabkan sejumlah faktor. Di Kabupaten Sleman, salah satu faktor yang menyebabkan menyusutnya karena lahan pertanian dinilai kalah berebut lahan dengan sektor yang lainnya.

Hal itu diungkapkan Pakar Tata Ruang Wilayah dan Kota dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Retno Widodo Dwi Pramono. Menurutnya di Sleman telah menjadi primadona baru perekonomian di DIY dengan penggerak utamanya adalah kampus-kampus. Perputaran uang dari kampus-kampus tersebut cukup besar, sehingga mempengaruhi pasar lahan untuk investasi dalam bidang akomodasi, dan pelayanan lainnya.

“Dengen tumbuhnya fasilitas yang banyak itu akan mempengaruhi sektor lain. Kalau hanya dilihat dari persaingan antar sektor berdasarkan kondisi ekonomi saat ini, pastilah sektor pertanian itu kalah untuk berrebut membeli lahan,” kata dia kepada Harianjogja.com, Senin (14/5/2018).

Widodo menganalogikan antar sektor yang ada sekarang ini sedang ada dalam sebuah lelang, berebut untuk membeli tiap petak lahan di Sleman untuk digunakan pada sektornya masing-masing. Dan pertanian dinilainya kalah untuk dapat menawar lahan dengan harga tertinggi. Sehingga jika hal demikian terus terjadi, maka sangat dimungkinkan para petani untuk menjual tanahnya ke sektor lain.

Imbasnya jika lahan pertanian semakin menyusust maka yang paling terpengaruh adalah ketersediaan pasokan makanan. Bukan tidak mungkin menurutnya dengan semakin minimnya lahan pertanian harga makanan akan semakin mahal. Dan dalam kondisi tertentu bisa jadi harga pangan dapat melampaui harga barang elektronik seperti laptop.

Selain itu, dari segi tata ruang, dengan semakin minimnya lahan pertanian akan mempengaruhi kenyamanan lingkungan. “Jika tidak ditata dengan baik adanya kepadatan bangunan yang tinggi akan membosankan karena di mana-mana padat. Sementara kalau pertanian kan masih ada unsur lapang dan hijaunya,” kata Dosen Faktultas Teknik Perencananan Wilayah dan Kota, UGM ini.

Untuk itu, menurutnya Pemerintah Kabupaten Sleman harus melakukan upaya penantaan dengan hal-hal yang bersifat publik dan jangka panjang. Pertama menurutnya harus dilakukan terlebih dahulu pemetaan kawasan rawan bencana, sehingga jelas kawasan yang boleh dan tidak boleh difungsikan.

Kemudian yang kedua dan tidak boleh ditawar adalah harus ditetapkan kawasan hutan lindung. ”Dan yang ketiga adalah penetapan ruang terbuka hijau. Karena itu berkaitan dengan fungsi air, iklim dan sebagainya. Kemudian harus ditetapkan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan,” kata dia.

Namun demikian dengan ditetapkannya lahan pertanian pangan berkelanjutan, pemerintah juga harus menyiapkan instrumen pendukungnya. Sehingga dengan sudah adanya lahan pertanian yang harus tetap menjadi sawah, tidak lantas merugikan pihak lain.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News