Advertisement
Begini Cara Kongres Wanita Indonesia Dekati Warga Penolak Imunisasi MR
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Kongres Wanita Indonesia (Kowani) akan melakukan pendekatan kepada warga yang menolak imunisasi Measeles Rubella (MR). Organisasi perempuan akan dilibatkan dalam melakukan pendekatan di Provinsi Aceh yang pemerintahannya menunda pelaksanaan imunisasi MR karena dinilai tidak halal. Metode persuasif digunakan untuk membantu mengatasi persoalan itu.
Ketua Kowani Giwo Rubianto Wiyogo memberikan pernyataan terkait banyaknya warga bahkan pemerintah di Aceh yang menunda pemberian imunisasi MR. Melalui Kowani pihaknya akan melakukan beberapa langkah seperti advokasi, sosialisasi dan mediasi, informasi dari Kementerian Kesehatan kepada masyarakat. Pihaknya akan memaksimalkan peran kerjasama dengan badan dan organisasi wanita serta Gabungan Organisasi Wanita (GOW) di Provinsi Aceh.
Saat ini Kowani memiliki bidang kesejahteraan masyarakat yang telah bekerjasama dengan Kemenkes dalam menkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Bidang itu dimaksimalkan untuk melakukan tindakan preventif dan promotif di bidang kesehatan.
"Intinya kami bukan kuratif dalam menangani permasalahan kesehatan yang ada tetapi memang ada bidang khusus yang bisa membantu menangani," terangnya di sela-sela pelaksanaan Sidang Umum International Council of Women (ICW) ke-35 di Hotel Grand Inna Malioboro Yogyakarta, Sabtu (15/9/2018).
Giwo mengatakan dalam menangani penolakan imunisasi MR yang dinilai tidak halal tersebut diperlukan cara yang persuasif. Selain itu tidak bisa langsung dipaksakan kepada mereka agar bersedia melakukan imunisasi.
"Sosialisasi dan advokasi akan kita lakukan melalui tokoh agama serta tokoh masyarakat dan ibu-ibu, apalagi ibu-ibu di Kowani memiliki peran penting sebagai pimpinan organisasi," ucapnya.
Ia berharap melalui peran ibu-ibu pimpinan organisasi bisa membantu melakukan sosialisasi terkait masalah itu agar memberikan pengaruh positif. Sehingga dapat didengar dan diikuti oleh masyarakat, lingkungan maupun anggota organisasinya.
"Karena Kowani ini sebagai payung badan organisasi kerjasama wanita tingkat provinsi. Kami melaksanakan advokasi melalui Badan Kotak Organisasi wanita (BKOW) di tingkat provinsi untuk kemudian meneruskan pesan ke pemerintahan tersebut," ujarnya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Demo Buruh 1 Mei 2024: Massa Padati Patung Kuda, Desak Pencabutan Omnibus Law
Advertisement
Ada Gunung Menyerupai Piramida di China Bikin Heboh Warganet, Begini Penjelasan Ahli
Advertisement
Berita Populer
- Kantor PT Taru Martani Digeledah Kejati DIY, Terkait Dugaan Korupsi Rp18 Miliar
- BKKBN DIY Lantik P3K, Gunungkidul Dan Kulon Progo Tambah Penyuluh KB
- Jadi Pusat UMKM, Eks Hotel Mutiara 1 Malioboro Jogja Beroperasi di 2025
- TPA Piyungan Ditutup Permanen Besok! Semua Depo Sampah Kota Jogja Hari Ini Dikosongkan
- KPU DIY Akan Mengatur Mekanisme Penyaluran Bansos Jelang Pilkada 2024
Advertisement
Advertisement