Advertisement
UMKM Kesulitan Susun Laporan Keuangan
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Salah satu hambatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kesulitan mengakses permodalan pada lembaga kredit formal. Lantaran kini sudah banyak pembiayaan UMKM tanpa agunan, namun salah satu faktor yang jadi kendala adalah banyaknya pelaku UMKM belum memiliki laporan keuangan usaha.
Padahal pembukuan berfungsi sebagai alat kontrol pertumbungan dan perkembangan usaha, pengendalian keuangan usaha, mengetahui kekayaan dan laporan laba, bahan penilaian kesehatan usaha, dan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan usaha.
Advertisement
BPR Bank Bantul, sebagai salah satu perusahaan daerah milik Pemkab Bantul yang memiliki peran pemberdayaan UMKM menggelar pelatihan dan motivasi laporan keuangan sederhana untuk pelaku UMKM selama dua hari 23-24 Oktober di Desa Wonokromo, Pleret, dan Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul.
Direktur BPR Bank Bantul, Heri Sutanto mengatakan tidak adanya pembukuan keuangan menjadi salah satu persoalan UMKM. Selain itu ada beberapa persoalan lain seperti belum memiliki status badan hukum, tidak ada pembagian tugas yang jelas dalam mengelola usaha, dan masalah pengadaan bahan baku yang tidak stabil.
Heri memaparkan sebagian besar UMKM tidak memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, padahal kemampuan mengelola keuangan pribadi atau keluarga berpengaruh pada pengelolaan keuangan usaha. Dan pengelolaan keuangan adalah aspek penting bagi usaha. "Usaha apapun tanpa kemampuan pengelolaan keuangan yang baik adalah usaha yang cepat bangkrut," kata Heri di Aula Balai Desa Wonokromo, Pleret, Bantul, Rabu (24/10).
Dalam memfasilitasi pembiayaan UMKM, BPR Bank Bantul sudah meluncurkan berbagai program. Bukan hanya menerima simpanan dana masyarakat, tapi juga menyalurkan kredit kepada UMKM dengan proses yang cepat dan persyaratan sederhana.
Akses permodalan tersebut di antaranya adalah Kredit Projo atau kredit produktif dan terjangkau yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, UMKM untuk kebutuhan modal kerja dan investasi dengan jangka waktu sampai 84 bulan.
Dia menambahkan masih ada Kredit Kesejahteraan Keluarga (KesGa), yakni kredit kelompok yang diberikan dengan sistem tanggung renteng kepada kelompok yang beranggotakan binaan Pemkab Bantul. Selain itu ada Kredit Projo Bakul adalah kredit untuk kelompok yang berbasis komunitas pedagang pasar tradisional dan pedagang di kampung-kampung.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (KUKMP) Bantul, Sulistyanta mengakui kebanyakan pelaku UMKM masih mengandalkan ingatan untuk menghitung berapa banyak uang yang dibelanjakan atau hasil perolehan penjualannya. "Yang mereka pentingkan biasanya berapa uang diterima dan berapa dibelanjakan. Walaupun memiliki catatan biasanya hanya catatan nota dan buku pembayaran," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Tok! KPU Putuskan Dua Caleg Terpilih PDIP Diganti, Ini Penggantinya
- Kondisi Jalan Gelap, Pengendara Motor Meninggal seusai Tabrak Truk di Sragen
- Strategi Bata Tutup Pabrik Disebut Kurang Tepat di Tengah Pertumbuhan Industri
- Tak Penuhi Rekomendasi OJK, Izin Usaha PT Tani Fund Madani Indonesia Dicabut
Berita Pilihan
Advertisement
Ayah Perkosa Anak Kandung di Serang, Kementerian PPPA Turun Tangan
Advertisement
Grand Rohan Jogja Hadirkan Fasilitas Family Room untuk Liburan Bersama Keluarga
Advertisement
Berita Populer
- Sultan Jogja Ingatkan Abdi Dalem Harus Jadi Penjaga Budaya
- Top 7 News Harianjogja.com Rabu 8 Mei 2024: Masalah Sampah hingga Hasil Liga Champions
- Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi DIY Tidak Diperpanjang
- Kemarau Basah, BPBD DIY Minta Warga Bikin Sumur Resapan
- Meresahkan! Vandalisme di Malioboro Jogja Kian Menggila, 10 Toko Jadi Objek Coret-coret
Advertisement
Advertisement