Advertisement
Mobil Gender Kelilig, Upaya DPMPPA Jogja Tekan Angka Kekerasan Berbasis Gender
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Angka kekerasan berbasis gender masih sering terjadi di masyarakat terus ditekan. Salah satunya adalah kian didekatkannya program Gender Corner oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Jogja kepada masyarakat.
Dari data DPMPPA Jogja, korban kekerasan masih didominasi oleh perempuan. Selama 2018, DPMPPA Jogja mencatat ada 193 kasus kekerasan, dengan rincian 17 pada laki-laki, 40 pada anak-anak, dan 176 pada perempuan. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan 254 kasus kekerasan, dengan rincian 24 pada laki-laki, 58 pada anak-anak dan 219 pada perempuan.
Advertisement
Banyakya kasus kekerasan ini tak lepas dari perspektif masyarakat yang belum paham betul soal gender. Kebanyakan masyarakat hanya melihat gender sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan. Padahal, gender memiliki tujuan untuk memberi keadilan bagi laki-laki maupun perempuan, dengan tidak melupakan perannya masing-masing.
Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Perempuan, Bebasari Sitarini, menjelaskan jika kesetaraan gender berimplikasi pada keharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Meski perempuan memiliki pekerjaan dan jabatan, saat di rumah, ia harus kembali menjadi ibu rumah tangga.
Begitu pula laki-laki. Meski ia mencari nafkah, bukan berarti ia meninggalkan perannya dalam keluarga. Jika istrinya sakit, ia harus merawat dan mengantar ke dokter. “Suami istri punya peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga terjadi keharmonisan,” kata Sita.
Dia juga mencontohkan, selama ini program KB hanya dilakukan oleh pihak perempuan. Sementara laki-laki sangat jarang yang ikut program KB atau sterilisasi. Hal ini perlu digalakkan, dalam rangka menekan angka kematian ibu.
Untuk terus meningkatkan kesetaraan gender di Jogja, DPMPPA berusaha mendekatkan diri pada masyarakat, salah satunya dengan program Gender Corner. Dalam program ini, DPMPPA mendatangi event-event yang ramai dikunjungi masyarakat, semisal car free day yang berlangsung setiap hari minggu, di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman.
Di acara itu, DPMPPA membuka layanan konsultasi psikologi dan hukum yang bisa diakses masyarakat. Ada bilik khusus konsultan yang siap melayani secara gratis. Selain itu, disediakan pula sejumlah mainan edukatif bagi anak, dan galeri kerajinan dari kelompok rintisan usaha perempuan binaan.
Melihat antusiasme masyarakat pada layanan Gender Corner, DPMPPA akan mengembangkan program ini dengan Mobil Gender Keliling. Pengembangan yang dilakukan lebih pada teknis layanan Gender Corner.
Jika sebelumnya Gender Corner digelar dengan membuka stan, maka untuk selanjutnya DPMPPA akan menggunakan mobil, dengan modifikasi sedemikian rupa sehingga lebih praktis.
Nantinya, Mobil Gender Keliling akan beroperasi di tempat-tempat keramaian, atau event-event yang banyak dikunjungi masyarakat. Sita mengatakan, Mobil Gender Keliling akan bersinergi dengan OPD dan Stake Holder lainnya, agar semakin masif ruang geraknya. “Sebagai pemantik OPD lain untuk menyelesaikan isu-isu gender di Kota Jogja,” ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Pengusaha Muda Delanggu bakal Ramaikan Bursa Cawabup Klaten 2024, Ini Sosoknya
- Jadi Terpidana Kasus Korupsi, Pejabat Diskominfo Gunungkidul Dipecat
- Basarnas Evakuasi 109 Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang di Sitaro Sulut
- 17 Pembangunan Solo dan Melesetnya PAD Jadi Catatan DPRD di LKPj Wali Kota 2023
Berita Pilihan
Advertisement
PM Israel Pastikan Serangan ke Rafah Terus Berjalan Tanpa Kesepakatan Sandera
Advertisement
Ada Gunung Menyerupai Piramida di China Bikin Heboh Warganet, Begini Penjelasan Ahli
Advertisement
Berita Populer
- Kantor PT Taru Martani Digeledah Kejati DIY, Terkait Dugaan Korupsi Rp18 Miliar
- BKKBN DIY Lantik P3K, Gunungkidul Dan Kulon Progo Tambah Penyuluh KB
- Jadi Pusat UMKM, Eks Hotel Mutiara 1 Malioboro Jogja Beroperasi di 2025
- TPA Piyungan Ditutup Permanen Besok! Semua Depo Sampah Kota Jogja Hari Ini Dikosongkan
- KPU DIY Akan Mengatur Mekanisme Penyaluran Bansos Jelang Pilkada 2024
Advertisement
Advertisement