Advertisement
Tak Lagi Gratis, Vaksin Polio Kini Harus Beli Rp100.000
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Sejak pertengahan tahun lalu, vaksin polio di Bantul kosong lantaran gagalnya pengadaan di tingkat Pusat. Akibatnya, untuk mendapatkan vaksin tersebut, masyarakat terpaksa membeli secara mandiri di klinik atau rumah sakit swasta dengan harga Rp100.000.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Kasihan Yulisnaka Rasa Susila mengatakan kekosongan vaksin disebabkan kegagalan pengadaan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Sebelum November 2019 memang sudah kosong,” kata Yulisnaka saat ditemui wartawan, Jumat (7/2/2020).
Advertisement
Kekosongan vaksin polio itu, kata dia, jelas menghambat pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yulis, sapaan akrab Yulisnaka, mengakui minat masyarakat untuk imunisasi polio masih tinggi. Lantaran stok vaksin polio kosong, masyarakat pun terpaksa harus membeli vaksin secara mandiri di rumah sakit swasta atau klinik swasta. “Kalau puskesmas kan dapat dari pemerintah, pemasoknya dari Bandung. Nah, enggak tau yang swasta,” kata Yulis.
Hingga hari ini, kabar mengenai ketersediaan vaksin polio di puskesmas belum juga jelas. Pasalnya, tidak ada surat atau pemberitahuan resmi dari Kemenkes.
Sebagai antisipasi, orang tua anak memilih imunisasi di rumah sakit swasta dengan biaya lebih dari Rp 100.000. “Dari tahun lalu, vaksin polio di puskesmas kosong. Karena takut kelamaan, saya imunisasi ke RS PKU Muhamadiyah Bantul,” ujar Nanda Reni Fera Ramadhan, warga Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Bantul.
Nanda mengaku tidak keberatan dengan biaya yang harus ia keluarkan. Hanya saja, ia berharap pemerintah segera mengadakan kembali vaksin di puskesmas. “Vaksin polio itu fasilitas dari pemerintah, harusnya kita bisa dapat gratis,” katanya.
Kepala Seksi Surveilans dan Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Bantul Abdenego Dani Nugroho justru menganggap pembembeli vaksin secara mandiri itu merupakan tanda masyarakat punya kesadaran akan kesehatan yang tinggi.
Meski begitu, dia tetap mengakui Pemerintah Pusat belum optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya yang ada di daerah. “Seharusnya kegagalan Pemerintah Pusat itu tidak terjadi. Pasalnya, kami-kami ini yang di daerah tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Kabar Susunan Kabinet Prabowo, Gerindra: Belum Ada yang Resmi
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Kereta Bandara YIA Minggu 28 April 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
- Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Minggu 28 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
- Jadwal Kereta Api Prameks Jogja-Kutoarjo Minggu 28 April 2024
- Jadwal KRL Solo-Jogja, Berangkat dari Palur Minggu 28 April 2024
- BMKG Ungkap Pemicu Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Garut Jawa Barat
Advertisement
Advertisement