Advertisement
FH UII Minta Pemerintah dan DPR Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA— Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) meminta pemerintah dan DPR RI untuk segera menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja karena dinilai memiliki problem dalam prosedur. Selain itu RUU ini juga berpotensi merugikan hak-hak pekerja.
Dekan FH UII Abdul Jamil menjelaskan pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan kajian terhadap RUU Cipta kerja. Hasilnya, RUU tersebut memiliki problem prosedur pembentukan dan substansial yang cukup serius. Hal ini dapat menggiring RUU Cipta Kerja pada pertentangan secara konstitusional. “RUU Cipta Kerja ini juga berpotensi melanggar hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi,” katanya dalam siaran persnya, Kamis (12/3/2020).
Advertisement
Oleh karena itu, seluruh sivitas akademika FH UII mendesak kepada pemerintah dan DPR untuk segera menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja. Menurutnya pemerintah dan DPR lebih baik menyempurnakan undang-undang sektoral ketimbang undang-undang dengan metode omnibus law yang belum terbukti keberhasilannya di negara lain dan justru berpotensi merusak sistem perundangan di Indonesia.
“Kami minta untuk dihentikan pembahasannya. Kami akan terus mengawal pembahasan RUU ini, jika nanti sampai disahkan, kami akan menempuh jalan konstitusional untuk pembatalannya. Kami mengajak masyarakat dan mahasiswa, untuk senantiasa mengawasi kerja legislasi yang saat ini sedang berproses di DPR,” ujarnya.
Kepala Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII Anang Zubaidy menambahkan RUU Cipta Kerja berpotensi merugikan hak-hak pekerja. Antara lain ketentuan upah minimum hanya di tingkat provinsi akan menimbulkan kecemburuan , terutama untuk provinsi yang pertumbuhan inflasinya berbeda antara satu kota dengan lainnya. Selain itu pengaturan upah dalam satuan waktu atau per jam dapat mendegradasi perlindungan upah. Serta dapat menimbulkan adanya migrasi buruh ke daerah dengan upah minimumnya tinggi karena kenaikan upah minimum tidak menyertakan inflasi.
“RUU ini juga memuluskan penggunaan tenaga kerja asing, karena pengguna TKA tidak perlu izin rencana penggunaannya dari pusat, termasuk untuk jenis pekerjaan, ini akan berpotensi investor asing membawa tenaga kerja dari negara asalnya,” katanya.
Ia mengkritik adanya ketidaksesuain antara judul dengan isi. Di mana pada bagian konsideran RUU Cipta kerja, maka substansinya adlaah memberikan berbagai kemudahan dan perlindungan investasi. Berbagai kemudahan itu seperti bidang perpajakan, amdal dan perizinan. “Ini kan tidak sinkron antara judul dengan isi dari RUU tersebut,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Pelatih Masih Yakin Garuda Pertiwi Berprestasi di Piala Asia Putri U-17
- Piala Asia Putri U-17: Jepang Tekuk Thailand 4-0, China Kandaskan Australia 3-0
- Persija Tolak Berlaga di Turnamen ACC, Pilih Fokus Siapkan Tim untuk Liga 1
- Kena Pasal Berlapis, Pembunuh Pengusaha Tembaga Boyolali Terancam Hukuman Mati
Berita Pilihan
Advertisement
Gugatan Kubu Pontjo Sutowo Ditolak PTUN, Penyegelan Hotel Sultan Sah
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini Selasa 7 Mei 2024: Giliran Sleman, Bantul, dan Gunungkidul
- Prakiraan Cuaca Seluruh Wilayah DIY Cerah Berawan Hari Ini, Cocok untuk Piknik
- Top 7 News Harianjogja.com Selasa 7 Mei 2024: Lowongan CPNS DIY, Pelecehan Mahasiswi UPN
- Ini Tantangan Mendesak UMKM Jogja untuk Naik Kelas
- KPU Jogja Gelar Sayembara Maskot dan Jingle Pilkada 2024, Hadiah Rp18 Juta
Advertisement
Advertisement