Layanan Dijamin Aman, Gunungkidul Masih Miliki Stok 2.602 Blangko e-KTP

Harianjogja.com, WONOSARI–Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Markus Tri Munarjo memastikan blangko e-KTP hingga sekarang masih mencukupi. Hal ini tidak lepas adanya kiriman blangko yang dilaksanakan setiap dua pekan sekali.

“Distribusi lancar karena sehingga stok masih aman,” kata Markus, Selasa (14/7/2020).

Menurut dia, untuk saat ini stok yang dimiliki sebanyak 2.602 keping. Stok ini dinilai masih mencukupi terlebih lagi tidak ada kendala dalam pendistibusian dari Pemerintah Pusat ke daerah yang dilakukan melalui pemerintah provinsi.

BACA JUGA : Kekurangan Blangko, Ribuan Warga Kulonpogo Belum Bisa

“Perekaman jalan terus. Sedangkan untuk blangko sudah tidak ada kelangkaan,” katanya.

Mantan Kepala Bagian Organisasi ini mengatakan, tahun lalu sempat ada kelangkaan blangko untuk mencetak e-KTP sehingga warga yang telah merekam hanya diberikan surat keterangan perekaman. Meski demikian sejak Februari lalu sudah kembali normal dan tidak ada kendala berkaitan dengan stok.

“Sudah lancar dan suket yang diterbitkan juga sudah diganti dengan e-KTP,” ungkapnya.

Markus mengungkapkan, tingkat perekaman e-KTP di Gunungkidul sudah lebih dari 99%. Meski demikian, upaya perekaman terus dilakukan karena data kependudukan sangat dinamis dan dapat berubah setiap saatnya.

Ditambahkan dia, selama pandemic corona, disdukcapil membuat kebijakan baru dengan layanan online untuk meminimalisir kontak. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona.

BACA JUGA : Blangko e-KTP Seret Lagi, Warga Jogja yang Ingin Ganti KTP

“Daftar dulu secara online melalui WA, nanti setelah data dinyatakan lengkap. Pemohon akan diberitahu terkait dengan jadwal dan waktu perekaman tanpa adanya antrean,” katanya.

Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul, Ery Agustin mengatakan, pihaknya terus mendorong disdukcapil meningkatkan layanan secara online. Ia pun berharap layanan tersebut tidak hanya dilakukan saat pandemi, tapi bisa dilakukan secara berkelanjutan sehingga mempermudah layanan bagi masyarakat.

“Layanan harus ditingkatkan dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” katanya.

Selain itu, Ery meminta kepada pemkab segera merealisasikan pembangunan Mal Pelayanan Publik. Keberadaan layanan ini sudah hal yang jamak ditemui di beberapa daerah karena bisa membantu masyarakat dalam mengurus berbagai hal mulai masalah kependudukan hingga layanan lainnya.

“Mal Pelayanan Publik sangat dibutuhkan karena di satu lokasi bisa mengurus berbagai keperluan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News