Sepi Penumpang & Merugi, YIA Bakal Kurangi Jumlah Karyawan

Harianjogja.com, WATES--Pandemi Covid-19 membuat PT Angkasa Pura I (Persero) selaku pengelola Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) berencana melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah lini bisnis perseroan termasuk melakukan pengurangan karyawan. Upaya tersebut diambil seiring dengan minimnya pendapatan perseroan selama pandemi Covid-19 berlangsung.

PTS General Manager Bandara Internasional Yogyakarta, Agus Pandu Purnama, mengatakan sejumlah langkah rasionalisasi akan ditempuh oleh perseroan mengingat selama pandemi Covid-19 jumlah penumpang di Bandara YIA tidak memenuhi target.

BACA JUGA : YIA Masuk Daftar Bandara Baru yang Sepi Usai Diresmikan Jokowi

Dikatakan Agus Pandu, target penumpang bandara YIA tidak terpenuhi. Pada 2020 silam, perseroan menargetkan jumlah penumpang mencapai 10 juta penumpang. Namun, realisasinya hanya mencapai 98.000 penumpang atau hanya 10 persen.

"Kita itu bisa balance atau malah untung itu kalau jumlah penumpang 10 juta tiap tahunnya. Namun, jika di bawah itu [10 juta penumpang] pasti kita akan merugi. Sehingga kami masih menunggu agar kondisi normal kembali," kata Agus Pandu pada Senin (6/12/2021).

Upaya rasionalisasi yang akan dilaksanakan oleh perseroan sendiri berupa pengurangan jumlah karyawan. Penghematan atau downsizing sejumlah fasilitas yang ada di Bandara YIA. Sampai dengan, pengurangan penggunaan utilitas seperti air dan listrik di bandara.

"Di tahun 2022, kami akan melaksanakan penghematan sekitar 20 persen biaya operasional. Kami mendapatkan anggaran dari pusat itu sekitar Rp300 miliar untuk operasional. Pada 2022, kami hanya mendapatkan anggaran sekitar Rp156 miliar saja," terang Agus Pandu.

"Sehingga ada konsekuensi baik pengurangan personalia maupun yang lainnya. Ini sedang kita bahas. Seperti apa langkah-langkah yang paling bijak untuk diambil oleh PT Angkasa Pura I Persero selaku pengelola Bandara YIA," sambung Agus Pandu.

BACA JUGA : Siskaeee Lakukan Ekshibisionisme, Bandara YIA Merasa .

Kondisi internal yang tidak menguntungkan akhirnya membuat perseroan kesulitan dalam membayar PBB yang akan jatuh tempo pada 8 Desember 2021 mendatang. Pemkab Kulonprogo yang sudah mendapatkan surat dari perseroan juga telah mengambil keputusan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News