Melenceng dari Jadwal, Serangan Umum 1 Maret Sedianya Dilancarkan pada 28 Februari

Harianjogja.com, JOGJA—Serangan Umum 1 Maret yang kini dikenal sebagai tonggak kedaulatan Indonesia adalah serangan yang tak sesuai jadwal.

BACA JUGA: Mengenal Pengaruh Belanda & China di Malioboro, Begini Pembagian Gaya Arsitektur dari Utara ke Selatan

Raja Kraton Jogja Sri Sultan HB X menuturkan peristiwa Serangan Umum sedianya dilaksanakan pada 28 Februari 1949, tetapi karena informasi bocor akhirnya diundur 1 Maret 1949. "Sebetulnya menurut cerita almarhum ke-9 [Sri Sultan HB IX] kepada saya, mestinya peristiwa itu tidak terjadi pada tanggal 1 Maret, tapi tanggal 28 Februari, tapi karena bocor diundur tanggal 1 Maret," kata dia, Selasa (1/3/2022).

Sultan mengaku selama ini tidak membuka cerita itu, karena menyadari tidak memiliki bukti serta tidak dapat mengonfirmasi penuturan ayahandanya, yang tak lain merupakan inisiator Serangan Umum tersebut.

Sultan mengatakan berdasarkan sejarah, Serangan Umum 1 Maret memberikan dampak yang besar terhadap pengakuan kedaulatan NKRI di mata dunia. Mengingat sebelumnya Belanda melakukan serangan melalui agresi dua kali meski Indonesia telah mendeklarasikan kedaulatan. "Kami tidak menunjuk orang tetapi republik sudah merdeka berarti negara berdaulat tetapi ternyata ada agresi sampai dua kali. Berarti sebetulnya Belanda tidak mengakui kedaulatan negara lain. Karena di sidang umum PBB penuh dengan intrik. Hanya dengan 1 Maret itu punya implikasi yang besar, bahwa Indonesia masih ada," kata Sultan.

Sultan berharap penegakan kedaulatan tersebut dapat dijadikan sebagai pembelajaran bahwa berdaulat itu sangat penting. Bangsa Indonesia yang sudah pernah dipecah belah oleh Belanda seperti dijadikan negara federal hingga melemahkan negara itu harapannya tidak terjadi lagi.

"Dengan menjadi hari Kedaulatan Negara ini untuk mengingatkan kita. Bahwa komitmen kita 17 Agustus 1945 dengan bendera Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Kita jangan mudah diombang-ambingkan dengan kepentingan lain, tetapi mengingkari kesepakatan kita dari awal," ungkap Sultan.

Sultan berpesan masyarakat jangan memiliki pandangan bahwa perpindahan sementara ibu kota Republik ke Jogja merupakan permintaan Sinuwun HB IX. Melainkan saat itu memang permintaan dari Soekarno yang juga Presiden Republik Indonesia. Saat itu, PM India Nehru yang paling banyak membantu Indonesia, menyarankan kepada Soekarno untuk memindahkan ibu kota jika situasi tidak aman. "Memikirkan bagaimana jika Belanda masuk dan sebagainya, itu sudah didesain. Itu adalah perpindahan Presiden RI untuk pindah dari Jakarta, saat itu beliau bilang, Yang bersedia hanya Sultan Jogja," katanya.

Adapun dokumentasi dan kronologi peristiwa Serangan Umum 1 Maret ini selanjutnya masih akan dikaji lebih lanjut. Saat ini terdapat materi terkait peristiwa Belanda dan Indonesia saat 1 Maret dalam keputusan dan pembicaraan masalah kedaulatan Indonesia di Dewan Keamanan PBB, dengan judul The Indonesian Question Before The Security Council, 1946-1949. Berjumlah sekitar 200 lembar. Saat ini sedang susun dalam bahasa Indonesia, terutama yang dari halaman 166-198, karena termasuk sangat penting tentang negosiasi di Dewan Keamanan (PBB).

"Akhirnya pihak yang tadinya mendukung Belanda, akhirnya meninggalkan dan mengharuskan Belanda mengembalikan sepenuhnya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Kami punya naskah itu, dapat digunakan jika ada akademisi yang mau studi lebih jauh,” ujar Sri Sultan.

Sri Sultan berharap adanya Keppres ini tak hanya memberikan nilai lebih bagi Jogja tetapi juga bisa membangun karakter integritas. Masalah kebersamaan, sifat kejuangan dan kesederhanaan tetap bisa mewarnai bagi masyarakat Jogja untuk memberi sumbangsih sebagai bagian dari Indonesia. "Semoga memberikan manfaat bagi negara dan bangsa,” ucap Sultan.

BACA JUGA: Kraton Jogja Ungkap Alasan Penutupan Lahan di Pantai Watu Kodok Gunungkidul

Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Maret sebagai Hari Pengakuan Kedaulatan Negara. Serangan Umum 1 Maret yang berlangsung di DIY itu digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Gubernur DIY sekaligus Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan HB X didampingi permaisuri GKR Hemas secara resmi membacakan keputusan Presiden No.2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara di Tetenger Serangan Oemoem 1 Maret 1949, Keben, kompleks Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Selasa sore.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News