Advertisement
Disorot Ombudsman, SD Negeri di Pakem Diduga Pungut Uang Sumbangan Pendidikan
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—SD Negeri Percobaan III Pakem, Sleman diduga membuat kebijakan memungut sumbangan pendidikan yang dikenakan setiap bulan kepada murid. Padahal, sekolah negeri jenjang SD hingga SMP yang didanai oleh negara dilarang memungut sumbangan pendidikan.
Dugaan itu mencuat setelah informasi rencana pungutan biaya pendidikan oleh sekolah menyebar ke wali murid. Harianjogja.com memperoleh informasi itu dari salah satu orang tua murid yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan anaknya.
Advertisement
Pesan broadcast dari otoritas sekolah yang tersebar pada Selasa (30/8/2022) itu memuat informasi rencana pungutan sumbangan pendidikan sebesar Rp100.000 per bulan. Pengumuman itu juga menginformasi rencana kegiatan wajib kunjungan museum (WKM) yang akan dilaksanakan Februari mendatang dan biayanya tidak ditanggung sekolah.
Lebih detail, pengumuman itu mengklaim kebijakan memungut dana sumbangan pendidikan telah disetujui atau seizin lembaga Ombudsman dan pemerintah.
Kepala Ombudsman RI (ORI) DIY Budhi Masturi menyatakan, penyebutan nama ombudsman di broadcast tersebut bukan lembaganya, melainkan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD). Pihaknya kata dia, sudah mengecek informasi yang masuk, apakah ada yang terkait dengan SD Negeri Percobaan III Pakem terutama mengenai persetujuan pemungutan SPP.
“Tidak ada laporan tentang SD Percobaan 3 Pakem. Jadi mestinya Ombudsman RI tidak pernah menyetujui hal tersebut [pemungutan sumbangan]. Saya sudah minta Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan untuk mendalami dan menindaklanjuti informasi tersebut,” kata Budhi Masthuri, Rabu (31/8/2022).
BACA JUGA: Gandeng BCS, Manajemen PSS Sleman Bentuk Tim Advokasi untuk Tuntaskan Kasus Kematian Aditya
Saat ini ORI DIY sedang mengumpulkan informasi terkait awal pesan tersebut menyebar. “Kalau memang broadcast tersebut bukan dari sekolah, kami minta sekolah membuat surat edaran yang akan dinyatakan kepada semua wali murid bahwa dana itu tidak bersifat wajib. Jadi sifatnya sukarela,” tegas Budhi Masthuri.
Menurut Budhi, isi pesan dalam broadcast tersebut jelas termasuk pungutan yang dilarang. “Hanya saja kan, sekolah membantah itu. Bukan mereka yang membuat broadcast itu,” kata dia.
Kepala Sekolah Dasar Negeri Percobaan III Pakem, Sleman Yuni Pratiwi,membantah sekolahnya mengeluarkan kebijakan memungut biaya sumbangan pendidikan ke siswa. “[Informasi pungutan] tidak sesuai yang ada di sekolah kami,” kata Yuni Pratiwi di ruangannya pada Rabu, (31/8/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Termasuk Claudia Scheunemann, Ini 23 Pemain Garuda Pertiwi di AFC Women's Cup
- Diantar Puluhan Pendukung, Roy Saputra Ambil Formulir Pendaftaran Cawawali Solo
- Selamat! Ipswich Town Promosi ke Premier League, Foto Elkan Baggott Terpampang
- Studi Ungkap Wanita 40 Persen Berisiko Alami Depresi saat Perimenopause
Berita Pilihan
Advertisement
Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Tutup, Karyawan Ucapkan Selamat Tinggal
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Cara Membeli Tiket Kereta Bandara YIA Kulonprogo via Online
- Jadwal KA Bandara YIA Stasiun Tugu Jogja, Sabtu 4 Mei 2024
- Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Berangkat dari Palur, Sabtu 4 Mei 2024
- Jadwal KRL Jogja Solo Terbaru, Sabtu 4 Mei 2024, Berangkat dari Stasiun Lempuyangan
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Akhir Pekan Ini, Sabtu 4 Mei 2024, Cek di Sini
Advertisement
Advertisement