Advertisement
Sultan HB X Agendakan Pembahasan Bansos Kenaikan BBM
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Gubernur DIY Sri Sultan HB X akan membahas pemberian bantuan sosial (bansos) tunai untuk warga terdampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan daerah hanya mengkoordinasikan terkait penyaluran bantuan langsung tunai serta mencegah terjadinya inflasi dengan memastikan kelancaran pasokan. Terkait BLT, lanjutnya, sebenarnya tidak hanya dari pusat namun daerah juga memungkinkan diberikan sebagai dampak dari kenaikan BBM.
Advertisement
“Belum tahu persis, saya di sini hanya mengkoordinasikan dan menjaga untuk kelancaran pasokan, untuk cegah inflasi. Untuk BLT, bantuan tidak hanya bantuan, tidak hanya pemerintah pusat tetapi juga daerah, bagi warga masyarakat yang punya dampak terhadap inflasi maupun kenaikan BBM,” kata Sultan di Kepatihan, Senin (5/9/2022) sore.
Sultan mengatakan DIY akan segera melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota untuk membahas dampak kenaikan BBM. Menurutnya ada dana darurat yang disisihkan, akan tetapi perlu dihitung kebutuhannya.
“Penyaluran September, kami akan koordinasi dengan kabupaten kota juga, tetapi di luar itu ada dana darurat, bisa disisihkan, kita perlu menghitung itu. [Dalam pertemuan tadi] Semua kabupaten dan kota se Indonesia ikut. Kita memerlukan korodinasi dengan mereka [termasuk kabupaten dan kota di DIY], bisa dipresentasikan uang yang disediakan berapa, perlu dikoordinasikan,” ujarnya.
BACA JUGA: Kekerasan Seksual Bertebaran di Kampus Jogja, Begini Cara Penanganannya
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menyatakan terkait penyaluran bansos dari daerah diperlukan pembahasan khusus. Mengingat sebagian besar keluarga miskin di DIY telah tercover bantuan dari berbagai program dari pemerintah pusat. Di sisi lain, tidak diperbolehkan jika salah satu warga mendapatkan program bantuan lebih dari satu. Akan tetapi Pemda DIY belum dapat memastikan apakh DIY melalui APBD akan mengucurkan bansos tunai atau tidak untuk warga.
“Sebenarnya yang perlu dicermati adalah siapa-siapa yang sudah diberikan bantuan dan belum, tetapi rata-rata sudah mendapatkan dari pusat karena terhubungan dengan data DTKS,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Dugaan Korupsi Investasi Fiktif di Taspen Capai Rp1 Triliun, KPK Mencekal Sejumlah Pejabat
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Heroe Poerwadi, Singgih Raharjo, dan Eko Suwanto Punya Elektabilitas Tinggi di Pilkada Kota Jogja
- Baru Satu TPS3R yang Beroperasi, Sampah di Jogja Sementara Ditahan di Depo
- Pilkada: PDIP Kota Jogja Buka Pendaftaran Bakal Calon, Terbuka Untuk Internal dan Eksternal
- Nobar Lesehan bareng Warga, Sultan Bilang Begini Usai Timnas Kalah di Semifinal Piala Asia U-23
- Jadwal KRL Jogja Solo Berangkat dari Stasiun Tugu, Selasa 30 April 2024
Advertisement
Advertisement