Ratusan P3K Gunungkidul Tinggal Tunggu Nomor Kepegawaian

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul memastikan sekitar 400 orang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di tahun ini. Proses pengangkatan sudah memasuki tahap pemberkasan. 400 orang itu tinggal menunggu nomor induk kepegawaian keluar.

Kepala BKPPD Gunungkidul, Iskandar mengatakan, ada sekitar 400 orang yang dinyatakan lolos seleksi dalam rekrutmen P3K di 2022. Jumlah ini merupakan akumulasi perekrutan dari tenaga pendidikan atau guru dan tenaga kesehatan.

“Prosesnya sudah dilakukan sejak 2022 dan diusulkan dilantik di tahun ini,” kata Iskandar, Kamis (26/1/2023).

BACA JUGA: Nyampah Sembarangan, 4 Warga Jogja Dijerat Pidana

Hasil seleksi sudah diumumkan dan tahapan selanjutnya adalah pengumpulan berkas agar para pegawai mendapatkan nomor induk kepegawaian.

Setelah proses pemberkasan selesai dan setiap pegawai yang diterima mendapatkan nomor kepegawaian, surat keputusan penetapan P3K di lingkup Pemkab Gunungkidul akan diterbitkan. “Sekarang masih proses,” katanya.

Pemerintah Pusat sudah mengalokasikan secara khusus anggaran untuk menggaji para pegawai ini.

Meski demikian, ia tidak bisa menyebutkan secara rinci pagu yang diberikan untuk gaji ini. “Yang tahu pasti Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat sudah menyebut nomenklatur anggaran secara khusus untuk menggaji P3K,” katanya.

Ketua Forum Guru Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul Aris Wijayanto mengatakan seleksi P3K di di 2022 khusus untuk peserta yang lolos passing grade pada rekrutmen di 2021. “Jadi tidak bersifat umum. Saat rekrutmen tidak ada tes berbasis komputer,” katanya.

BACA JUGA: Lagi-Lagi Karena Andalkan Google Map, Truk Terguling di Cinomati

Meski demikian, Aris mengakui masih ada sejumlah permasalahan dalam seleksi di 2022. Sebagai contoh formasi yang disediakan hanya  236 lowongan, sedangkan yang dinyatakan lolos ada 243 peserta.

“Ini berarti masih ada yang belum bisa masuk menjadi P3K,” katanya.

Aris berharap berbagai permasalahan yang muncul bisa diselesaikan secara bertahap. “Kami dukung karena keberadaan guru sangat berperan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News