Advertisement
Singgung Ibu-Ibu Pengajian, Megawati Dilaporkan ke Komnas Perempuan
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Koalisi Pegiat HAM Jogja melaporkan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, kepada Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Rabu (22/2/2023). Laporan itu dilayangkan menyusul pernyataan Megawati yang menyinggung ibu-ibu pengajian.
Megawati berkata, "Saya lihat tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya, beribu maaf, jangan lagi nanti saya di-bully, kenapa toh seneng banget ngikut pengajian. Iya lho, maaf beribu maaf... Saya sampai mikir gitu, ini pengajian ki sampai kapan to yo, anakke arep diapake?" kata Mega dalam acara Kick off Pancasila dalam Tindakan Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Mengantisipasi Bencana, Kamis (16/2/2023) lalu.
Advertisement
"Pernyataan ini cenderung berbasis opini bukan by data. Padahal dia seorang Ketua Dewan Pengarah BRIN," kata Koordinator Koalisi Pegiat HAM Jogja Tri Wahyu di Kantor Pos Besar.
Menurutnya, sebagai tokoh publik, Megawati seharusnya memberikan pernyataan yang edukatif kepada masyarakat. Tindakan itu bukan hanya sekali saja. Beberapa waktu lalu, ucapan Megawati tentang menantu tukang bakso dan ibu-ibu yang setiap hari menggoreng juga menimbulkan kegaduhan publik. Hal ini, kata Wahyu, berpotensi menggerus demokrasi. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh publik akan berkurang lantaran pernyataan yang kerap menimbulkan kontroversi.
"Megawati ini posisinya strategis, Dewan Pengarah BPIP dan BRIN. Harusnya sifat arif dan bijaksananya sudah level paripurna di atas presiden. Semestinya hati-hati setiap mengeluarkan pernyataan. Kalau pernyataannya dikeluarkan di ruang privat tidak apa-apa, tetapi ini di ruang publik," ujarnya.
BACA JUGA: Sandiaga Uno Desak Harpitnas Jadi Libur Nasional
Koalisi meminta kepada Komnas Perempuan untuk melakukan kajian terhadap pelabelan negatif dan praktik ketidakadilan gender tersebut secara kelembagaan. Jika ditemukan adanya indikasi yang mengarah ke sana, Koalisi meminta agar Megawati ditegur secara tertulis.
Koalisi juga meminta agar lembaga pemerintah memberikan pelatihan gender equality, disability, and social inclusion (GEDSI) kepada pejabat publik.
"Agar ke depan tidak lagi berulang dan tidak ada lagi yang jadi korban pelabelan negatif dari pejabat publik. Kami harap kajian sudah selesai dilakukan Komnas Perempuan sebelum peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret mendatang," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Dico dan Raffi Ahmad Foto Bareng Munculkan Spekulasi, Ini Respons Golkar Jateng
- Terbongkar! Pejabat Kementan Patungan Rp1 Miliar untuk Biayai Umrah SYL
- Arsip Indarung I Semen Padang Ditetapkan Jadi Memory of the World Asia Pacific
- Presiden NOC Prancis Doakan Timnas Indonesia Lolos ke Olimpiade Paris
Berita Pilihan
Advertisement
AstraZeneca Tarik Besar-besaran Vaksin Covid-19 Buatannya, Ini Alasannya
Advertisement
Grand Rohan Jogja Hadirkan Fasilitas Family Room untuk Liburan Bersama Keluarga
Advertisement
Berita Populer
- PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: Dispar dan DPRD DIY Gelar Pelatihan Kuliner di Kampung Wisata Purbayan
- Terbaru! Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 8 Mei 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
- Jadwal Terbaru! KRL Solo-Jogja, Berangkat dari Palur Rabu 8 Mei 2024
- Jadwal Kereta Api Prameks Jogja-Kutoarjo Rabu 8 Mei 2024
- Jadwal Kereta Bandara YIA Rabu 8 Mei 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
Advertisement
Advertisement