Disnakertrans Kulonprogo Optimistis Peroleh Kuota Transmigrasi

Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulonprogo optimistis mendapat kuota transmigrasi untuk dua kepala keluarga (KK). Kepala Bidang Transmigrasi Disnakertrans Kulonprogo, Heri Widodo mengatakan kendati kuota yang disediakan Disnakertrans DIY minim, jajarannya tetap optimistis memperoleh kuota untuk dua KK.

“Kesempatan mendapat kuota cukup besar karena di Sulawesi terdapat dua lahan yang ditinggalkan penggarap sebelumnya,” kata Heri saat dikonfirmasi, Kamis (8/6/2023).

Menurut dia, kemungkinan transmigran sebelumnya merasa tidak nyaman, sehingga pergi. Dengan begitu lokasi transmigrasi yang ditinggalkan tersebut akan direvitalisasi. “Saat ini minat masyarakat di lima kabupaten/kota di DIY untuk mengikuti program transmigrasi cukup tinggi,” katanya.

Dijelaskan Heri, kuota transmigrasi yang disediakan Disnakertrans DIY hanya untuk tujuh KK. Jumlah tersebut pun sampai saat ini belum dibagi. Sejauh ini, maksimal Kulonprogo hanya mendapat kuota untuk lima KK. Angka tersebut berbanding jauh dengan kuota untuk daerah lain di DIY yang bisa mencapai lebih dari 20 KK pada tahun-tahun sebelumnya.

BACA JUGA: Siswa dari SMP Negeri di Jogja Ini Raih Nilai ASPD Tertinggi, Jawaban Soal Nyaris Sempurna

“Untuk lokasinya ada di Mamuju, Sulawesi Barat; Mahalona, Sulawesi Selatan; dan Muna, Sulawesi Tenggara,” katanya.

Lebih jauh, Heri menerangkan bahwa kuota dua KK yang besar kemungkinan didapat Kulonprogo tersebut akan dibiayai dari anggaran Pemerintah Pusat dan kabupaten.

“Ada usulan atau program tambahan dengan memanfaatkan kuota di lokasi transmigrasi, tapi anggarannya dari daerah asal dari Kulonprogo. Itu untuk memberangkatkan saja atau tiket saja. Kalau selain itu, biaya tetap ditanggung Pusat,” katanya.

Setidaknya, dua KK tersebut akan berangkat pada bulan November atau Desember 2023. Kendati demikian, calon transmigran masih akan menjalani seleksi pelatihan sebelum berangkat ke Sulawesi. Kata Arif, seleksi pelatihan setidaknya akan diadakan pada bulan Agustus atau September 2023. 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI, Abdul Halim Iskandar juga telah mengatakan bahwa tidak terdapat penambahan kawasan transmigrasi baru.

Dalam Forum Komunikasi Transmigrasi (Forkasi) Regional II tahun 2021, Halim menegaskan Kemendes PDTT sampai tahun 2024 akan fokus pada program yang sudah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Salah satu hal yang menjadi fokus terkait dengan arah dan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Dalam hal ini Kemendes PDTT fokus pada pembenahan atau revitalisasi kawasan eksisting.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News